Tinggal di Indonesia, Hidup dari Malaysia

KOMPAS.com - Tiga belas tahun sudah Rita Yacub (40) menetap di Sebatik, Provinsi Kalimantan Utara. Di sana, dia terpaksa bolak-balik melintasi garis batas Indonesia dan Malaysia. Bukan lantaran menjadi tenaga kerja wanita, tetapi itu untuk berbagai urusan, antara lain berobat, membeli pakaian, pelesir, dan membeli berbagai jenis makanan pokok.

Rita bercerita, dirinya pernah mengalami pendarahan hebat akibat keguguran beberapa waktu lalu. Bukannya berobat ke puskesmas terdekat, ia ditemani suaminya justru melintas ke perbatasan dan mengandalkan pengobatan di sebuah rumah sakit di Kota Tawau, Sabah, Malaysia.

”Di sana, penanganannya lebih baik walaupun kami bukan orang Malaysia. Kami dijaga dan diperhatikan terus oleh dokter atau perawat. Tidak seperti di puskesmas yang pelayanannya ala kadarnya, kadang harus dirujuk ke Nunukan yang jaraknya lebih jauh (dari Tawau),” ujar Rita di rumahnya, di Desa Pancang, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Rabu (9/10).

Hal lainnya yang membuatnya lebih suka berobat ke Tawau adalah kemudahan pembiayaan. Biaya berobat di rumah sakit di Tawau ternyata bisa dicicil. Ketika mengalami pendarahan, dia bercerita, suaminya hanya membayar awal 500 ringgit Malaysia dari total 1.500 RM (Rp 5,2 juta) untuk biaya rawat inap dan pengobatan.

”Sisanya saya cicil. Pembayarannya dibebaskan, tidak ada batas waktu. Bahkan, dari beberapa pengalaman, jika sakitnya parah, mereka membolehkan kita masuk dahulu. Soal biaya, bisa nanti. Di sini (Indonesia), mana bisa seperti itu?” ujar Rita yang suaminya berprofesi sebagai juru mudi kapal.

Rita hanya salah satu dari ribuan warga Pulau Sebatik yang hidup bergantung dari layanan jasa dan barang produksi dari Malaysia. Di pulau yang terbagi dua antara Indonesia dan Malaysia ini, transaksi ekonominya menggunakan dua mata uang, yakni rupiah dan ringgit.

Di warung-warung di Sebatik Selatan yang masuk ke wilayah Indonesia dapat ditemui dengan mudah berbagai produk Malaysia, seperti permen, gula pasir, minyak goreng, beras, dan elpiji. Pemilik warung pun senantiasa menyiapkan ringgit untuk transaksi.

Bahkan, untuk urusan pelesir, sekadar membeli makanan siap saji, warga Sebatik memilih menyeberang ke negeri jiran. ”Anak saya suka dengan KFC (makanan siap saji). Di sini, termasuk di Nunukan, belum ada. Yang ada mungkin di Tarakan, tetapi itu sangat jauh,” ujar Rita.

Tawau bisa dicapai hanya 15- 20 menit dengan speed boat dari Pelabuhan Sungai Nyamuk, Sebatik Selatan. Biayanya hanya 20 RM (Rp 70.000). Sementara itu, untuk ke Nunukan, kota terdekat di Kalimantan Utara, butuh biaya Rp 80.000-Rp 100.000 dengan waktu perjalanan 1,5–2 jam. ”Makanya, warga Sebatik lebih suka ke Tawau. Lagipula, di sini, tidak semua barang dipasok pemerintah, seperti gas,” ujar Samsuddin, warga lainnya.

Kota Tawau ibarat cahaya temaram yang berkilau di balik gelapnya Sebatik. Dari Dermaga Batu di Pulau Sebatik, lansekap Tawau—kota terbesar ketiga di Sabah, Malaysia—terlihat jelas. Bangunan-bangunan bertingkat berjajar di kota itu, jalan raya pun tersambung hingga ke kota lain di Sabah, seperti Kinabalu.

Sementara itu, di Pulau Sebatik, warga harus terbiasa dengan listrik padam. Gas biru elpiji pun tidak masuk ke sini. Untuk kebutuhan air bersih, warga terpaksa membeli Rp 60.000 per tangki (1.000 liter). Bahkan, ada pula yang mengambil dari kerabatnya di Tawau. Namun, ketergantungan air dari Malaysia ini mulai berkurang semenjak dibangun embung seluas 15 hektar serta sumur bor oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sebagian rumah warga telah teraliri air bersih berkat proyek itu.

Penyelundupan

Budirman (42), warga Sebatik lainnya, bercerita, sebagian kerabatnya memilih bekerja dan menjadi warga negara Malaysia. ”Banyak keluarga saya, seperti sepupu, tinggal di seberang. Di sana mudah mencari pekerjaan. Lansia yang tidak lagi bekerja pun dapat gaji dari pemerintah 300 ringgit per bulan,” ujar warga asli Bugis yang rumahnya persis di tapal batas Indonesia- Malaysia di Pos Perbatasan Aji Kuning ini.

Dalam pertemuan dengan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, awal Oktober lalu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Robby Serang mengakui ketergantungan warga Sebatik terhadap Malaysia. Sekitar 70 persen kebutuhan pokok dipenuhi dari negara tetangga. ”Bahkan, kami menemukan ada sejumlah warga memiliki dua KTP, dari Indonesia dan Malaysia,” tuturnya.

Di wilayah perbatasan, masyarakat berikut bahan-bahan kebutuhan pokok keluar masuk dengan intensitas tinggi, nyaris tanpa pembatasan. Untuk menyeberang ke Malaysia, warga Sebatik cukup mengeluarkan kartu pas lintas batas, bahkan tidak jarang hanya KTP. Pembelian bahan kebutuhan pokok tidak dikenai bea masuk oleh aparat Bea dan Cukai.

Kondisi ini mengakibatkan rawannya peredaran barang impor ilegal, seperti narkoba dan minuman keras. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Nunukan beberapa kali mendapati warga menyelundupkan heroin dan sabu asal Malaysia melalui wilayah ini. Setiap tahun, ribuan miras pun disita.

Penyelundupan narkoba sempat menjadi bisnis menggiurkan bagi anak-anak muda di Nunukan dan Sebatik. ”Dahulu, bisnis (penyelundupan) narkoba di sini seperti jualan ikan asin. Asal punya boat (kapal), itu mudah dilakukan. Sekarang mulai berkurang karena banyak aparat TNI dan pengetatan oleh Pemerintah Malaysia,” tutur Nurhasibah (32), warga Sebatik.

Menyikapi kondisi ini, Herman HB, tokoh warga Sebatik, berharap pemerintah mempercepat rencana pemekaran di Sebatik. ”Sebatik telah diusulkan menjadi kota, daerah otonomi baru. Potensi kami (untuk maju) sangat besar. Di Selat Ambalat ada cadangan minyak. Perkebunan kakao dan sawit juga berkembang. Dengan menjadi kota tersendiri, pembangunan infrastruktur bisa lebih cepat dan investor bisa masuk,” ujar Ketua Tim Wahana Pemekaran Sebatik ini.

Dalam kunjungannya ke Sebatik, Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Agung Kuswandono menuturkan, pembangunan di wilayah perbatasan seperti Sebatik menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Paradigma pembangunan yang sempat terfokus di Pulau Jawa harus diubah. Kawasan perbatasan perlu mendapatkan perhatian khusus.

”Di tempat kita, kawasan perbatasan seperti ini sering dianggap sebagai pulau terluar, backyard (halaman belakang) negara. Inilah istilah yang salah kaprah. Harusnya, seperti di negara lain, wilayah perbatasan menjadi frontyard (teras). Upaya meningkatkan perekonomian di sini harus menjadi tanggung jawab bersama lintas-sektor, termasuk pihak Bea dan Cukai,” ujarnya. (Yulvianus Harjono)