Senin, 25 November 2013

Enam Bulan Perang, Tentara Kongo Tewaskan 900 Pemberontak

KOMPAS.com — Militer Republik Demokratik (RD) Kongo dalam rilis terbarunya mengatakan, selama sekitar enam bulan perang, data 20 Mei 2013 sampai dengan 5 November 2013, pihaknya sudah menewaskan 900 pemberontak M23. Di RD Kongo, perang kebanyakan berlangsung di kawasan Timur negeri itu. Secara rinci, tulis AP pada Senin (25/11/2013), Komandan Militer Wilayah Kivu Utara RD Kongo Jenderal Jean-Lucien Bahuma mengatakan, di pihaknya dalam periode itu, ada 201 tentara tewas. "Ada 608 tentara kami yang terluka," katanya.

Sementara, catatannya tentang M23 menunjukkan ada 543 pemberontak sudah ditangkap. Dari jumlah itu, ada pemberontak M23 berjumlah 72 orang asal Rwanda, lalu 28 pemberontak M23 berasal dari Uganda.

Tak cuma tentara pemerintah dan pemberontak dalam daftar tersebut. "Ada tiga tentara penjaga perdamaian PBB yang tewas selama masa tersebut," demikian Jenderal Jean-Lucien Bahuma.

Logistik Pemilukada Maluku Didistribusikan

AMBON, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Maluku mulai mendistribusikan logistik putaran dua Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Maluku putaran kedua ke sejumlah wilayah terpencil yang sulit dijangkau.

Pengiriman logistik tersebut dimulai Senin (25/11/2013) dini hari, yakni ke Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) melalui Pelabuhan Yos Sudarso Ambon dengan menggunakan kapal milik PT Pelni, KM Pangorango.

Logistik yang dikirim adalah surat suara, tinta, serta seluruh perlengkapan untuk pencoblosan Pemilukada putaran kedua yang akan berlangsung pada 14 Desember 2013 nanti. Distribusi logistik ini sendiri dikawal ketat aparat kepolisian dari Polda Maluku.

Anggota Divisi Data dan Humas KPU Maluku, Musa Toekan mengatakan, pihaknya mendahulukan pendistribusian logistik Pemilukada ke dua kabupaten tersebut karena daerahnya terpencil dan sulit akses transportasi.

“Distribusi logistik Pilkada putaran kedua mulai dilakukan. Dan kita dahulukan ke dua kabupaten yang sulit transportasinya, yakni Kabupaten MBD dan MTB. Nanti setelah itu baru ke kabupaten lainnya,” kata Musa kepada wartawan di sela – sela rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Maluku dengan Bupati dan Walikota, serta anggota KPU se Maluku, Senin siang tadi.

Ia menyebutkan, khusus surat suara yang dikirim tersebut sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dan ditambah 2,5 persen. Musa menyatakan, sesuai jadwal kapal, logistik Pemilukada untuk Kabupaten MTB akan tiba pada Rabu (27/11/2013), sedangkan untuk MBD tiba pada Jumat (29/11/2013).

Dari ibukota kabupaten, logistik Pilkada kemudian dikirim lagi ke pulau – pulau terpencil di wilayah tersebut. “Kita pastikan, seminggu sebelum Pemilukada Maluku putaran kedua digelar, seluruh logistik Pilkada sudah sampai di tiap kecamatan di wilayah Maluku,” katanya.

Dalam rapat koordinasi Pemerintah Provinsi Maluku dengan bupati, wali kota, anggota DPRD dan KPU se-Maluku, dinyatakan bahawa semua kepala daerah mendukung pelaksanaan Pemilukada Maluku putaran kedua.

“Rapat kerja ini untuk mengkoordinasikan kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pilkada putaran kedua, dan semua siap mendukung pesta demokrasi itu,” kata Penjabat Gubernur Maluku Saut Sitomorang.

Pemilukada Maluku putaran kedua digelar pada 14 Desember mendatang, akan diikuti dua pasangan calon gubernur, yakni Said Assagaff - Zeth Sahuburua (Setia) yang diusung partai Golkar dan Abdullah Vanath – Marthin Jonas Maspaitella (Damai) yang diusung 14 partai nonparlemen

Hendak Jual Kamera Malah Diajak Pesta Sabu

SURABAYA, KOMPAS.com - Tiga sekawan digerebek polisi saat menggelar pesta narkoba di Surabaya. Risnandar Sugiarto (35) dan Willy Andrean (25), keduanya warga Jalan Gadukan Utara, dan Ganda Gunawan (27) warga Jalan Tambak Asri, Surabaya langsung diamankan beserta barang bukti berupa lima paket sabu dan 465 butir pil double L.

Pesta narkoba di rumah Ganda Gunawan di kawasan Jalan Tambak Asri itu dibubarkan polisi Kamis (21/11/2013) pekan lalu. "Kami tindak lanjuti laporan masyarakat yang mengetahui bahwa di tempat tersebut sering diadakan pesta narkoba," kata Kapolsek Tandes Surabaya, Kompol Bagus Dwi Rismawan kepada wartawan, Senin (25/11/2013).

Waktu kejadian, tersangka Risnandar mengantar Willy yang masih berkerabat, ke rumah Ganda untuk menjual kamera, yang hasilnya akan dibuat membayar hutang. Namun, Ganda justru menawarkan narkoba dengan harga Rp 200.000 untuk dipakai bersama, dan dapat dibayar di kemudian hari.

"Setelah disetujui, ketiga kawanan ini melakukan pesta narkoba di rumah Ganda saat istrinya pergi menjemput anaknya yang dititipkan di rumah orangtuanya," terang Bagus.

Kepada polisi, Ganda mengaku mendapat barang tersebut dari seseorang bernama Tuwek. Sayangnya, Ganda mengaku tidak pernah bertemu dengan Tuwek karena setiap kali proses pembayaran, selalu melalui seseorang.

"Tersangka hanya berkomunikasi via telepon dengan Tuwek. Kami terus memburu penyuplai narkoba ini," tambahnya.

Dari tangan tersangka Ganda, petugas mengamankan 5 poket sabu, 465 butir pil double L serta uang tunai Rp 200.000. Tersangka dijerat Pasal 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.

Misbakhun: Boediono Berbohong!

JAKARTA, KOMPAS.com — Inisiator hak angket Bank Century, Muhammad Misbakhun, menyebut Wakil Presiden Boediono telah berbohong dalam pernyataan pers yang disampaikannya seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi pada Sabtu (23/11/2013). Tudingan Misbakhun itu berdasarkan surat yang dibuat pemegang saham Bank Century, Robert Tantular, pada 21 November 2008.
"Dokumen itu dianggap tidak ada oleh Boediono," ujar Misbakhun dalam jumpa pers di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2013).
Di dalam surat tanggal 21 November 2008, Robert menyatakan kesanggupan menyetor 20 persen dari perkiraan biaya penanganan yang akan dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menurut Misbakhun, kesediaan Robert ini juga telah disetujui oleh LPS.
Dengan adanya kesediaan pemegang saham, Misbakhun menuturkan, kebijakan yang diambil sebenarnya pengucuran dana bail out, bukan pengambilalihan seperti yang disebutkan Boediono.
"Perlu digariskan kenapa upaya bail out berubah menjadi pengambilalihan tanpa melibatkan pemegang saham lama," kata Misbakhun.
Mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera yang kini menjadi calon anggota legislatif Partai Golkar ini lalu mengkritik dana bantuan yang akhirnya membengkak menjadi Rp 6,7 triliun.
"Pak Boediono bilang ini menjadi tanggung jawab LPS? Kenapa jadi tanggung jawab LPS? Ini membingungkan kami semua," katanya.
Menurut Misbakhun, tanpa merinci, penjelasan Boediono dalam jumpa pers banyak yang berbeda dengan keterangannya saat dipanggil Panitia Khusus Century. Untuk itu, Misbakhun mengusulkan agar Tim Pengawas Bank Century kembali memanggil Boediono untuk mengonfirmasi jawaban mantan Gubernur Bank Indonesia itu.
Seperti diberitakan, Boediono diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya. Keterangan yang diminta penyidik KPK kepada Boediono fokus pada pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP). Pertanyaan seputar krisis merupakan upaya penyidik KPK untuk mendapatkan gambaran akurat mengingat sebelumnya mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla tidak melihat ada krisis.
Mengenai kondisi krisis pada Oktober-November 2008, menurut Boediono, hal itu cukup mengancam perekonomian Indonesia. Kegagalan suatu institusi keuangan, sekecil apa pun, bisa menimbulkan dampak domino atau krisis sistemik. Saat itu Indonesia tidak menerapkan blanket guarantee yang menjamin semua deposito simpanan di bank sehingga langkah penyelamatan Bank Century menjadi satu-satunya cara agar tidak terjadi krisis sistemik.
Boediono meyakini, langkah penyelamatan atau pengambilalihan Bank Century merupakan langkah yang tepat. Hal itu terbukti dengan situasi krisis yang dapat dilewati pada 2009 dan perekonomian Indonesia terus tumbuh. Bahkan, pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi menempati peringkat kedua dunia, di bawah China.
Menurut Boediono, jawaban dari pembengkakan dana talangan itu menjadi tanggung jawab LPS sebagai pihak yang menjadi pemilik setelah Bank Century diambil alih dari pemilik lamanya. Setelah Bank Century diambil alih LPS dan mandatnya diserahkan kepada Komite Stabilisasi Sistem Keuangan (KSSK), LPS menjadi pemilik sekaligus pengawas Bank Century. Oleh karena itu, Boediono yakin pertanyaan mengenai pembengkakan dana talangan dapat dikonformasi kepada LPS.

Militer dan Kelompok Militan Baku Tembak di Benghazi, 5 Tewas

BENGHAZI, KOMPAS.com - Kelompok militan Anshar al-Sharia, Senin (25/11/2013), menyerang pasukan khusus Libya di kota Benghazi yang memicu baku tembak di seluruh kota. Setidaknya lima tentara dipastikan tewas.

Akibat peristiwa ini, Gubernur Militer Benghazi Kolonel Abdullah al-Saidi mengumumkan kondisi waspada dan memerintahkan semua prajurit bersiap di barak masing-masing. Ini adalah konfrontasi bersenjata pertama antara angkatan darat dan kelompok militan Libya.

"Bentrokan sudah beberapa jam terjadi antara pasukan kami dan Anshar al-Sharia," kata juru bicara pasukan khusus Libya, Kolonel Milud al-Zwei.

Petugas medis di rumah sakit Al-Jala, Benghazi mengatakan lima tentara tewas dan 23 orang lainnya cedera termasuk 10 orang warga sipil. Sementara korban di pihak Anshar al-Sharia belum dapat dikonfirmasi karena mereka dirawat di sebuah klinik yang dikelola Ansar al-Sharia.

Menurut Kolonel Zwei, baku tembak pecah setelah sebuah patroli pasukan khusus yang melintas di dekat markas Anshar al-Sharia diserang. "Militer kemudian membalas, lalu terjadi baku tembak yang menggunakan berbagai jenis senjata," ujar Zwei.

Zwei mengatakan, pertempuran kini merebak ke berbagai distrik di Benghazi, terutama di dekat klinik Anshar al-Sharia di distrik Selmani.

Sejumlah saksi mata mengatakan, militer membangun sejumlah pos pengawasan di beberapa lokasi dan jalan raya yang menuju Benghazi untuk mencegah masuknya pasukan yang akan membantu Anshar al-Sharia.

Anshar al-Sharia dibentuk pada 2011 tak lama setelah tumbangnya diktator Moammar Khadaffy. Sayap militer organisasi ini terdiri atas mantan pemberontak anti-Khadaffy.

Organisasi ini dituding mendalangi pembunuhan sejumlah hakim dan personel keamanan di Benghazi. Anshar al-Sharia juga dituding berada di balik penyerangan konsulan AS di Benghazi pada September 2012 yang menewaskan Dubes Amerika Serikat.

KA Seruduk Taksi Tewaskan Dua Orang

KOMPAS.com — Insiden kereta api (KA) menyeruduk alias menabrak sebuah taksi di Afrika Selatan menewaskan dua orang. Kejadian di Provinsi Kuazulu-Natal pada Minggu (24/11/2013) malam itu, tulis AP, juga menewaskan 18 orang lainnya.


Awalnya, menurut laporan kepolisian provinsi itu, taksi berbentuk minibus kehilangan kontrol di jalan provinsi. Taksi kemudian terhenti persis di atas rel KA.

Alhasil, tabrakan tak bisa dihindari. "Dua korban luka dalam kondisi kritis di rumah sakit," kata polisi.

Sebelumnya, pada 15 Maret 2012, sebuah KA menabrak minibus taksi di Johannesburg. Kejadian itu menewaskan lima anak sekolah.

Satpol PP Bongkar Vila Liar di Puncak

BOGOR, KOMPAS.com — Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kembali membongkar bangunan dan vila liar di kawasan Puncak, tepatnya di Kampung Sukatani, Kecamatan Cisarua, Senin (25/11/2013).

"Hari ini ada 41 unit bangunan, baik vila maupun tempat tinggal, milik 16 pemilik yang kami bongkar," kata Sekretaris Satpol PP Kabupaten Bogor Aries Mulyanto.

Aries menyebutkan, pembongkaran kali ini merupakan kelanjutan dari pembongkaran ratusan vila atau bangunan ilegal yang berada di kawasan Puncak.

Pembongkaran di Kampung Sukatani, Desa Tugu Utara, tersebut juga telah dilakukan Kamis (20/11/2013) kemarin. Sebanyak 21 vila dari 10 pemilik dibongkar oleh Satpol PP dibantu dengan aparat gabungan Polres, Brimob, dan TNI.

Seperti pembongkaran sebelumnya, pihak Satpol PP telah melayangkan surat peringatan ketiga, lalu disusul dengan penyegelan bangunan yang akan dibongkar terhitung delapan hari sebelum pembongkaran dilakukan.

"Pembongkaran sudah sesuai prosedurnya. Sebelum dibongkar, kami sudah memberikan surat pemberitahuan terhitung sebanyak tiga kali, lalu surat peringatan sebanyak tiga kali. Isi peringatan meminta pemilik bangunan untuk membongkar sendiri bangunan miliknya. Jika tidak, akan dilakukan pembongkaran," ujar Aries.

Aries menyebutkan, sebanyak dua alat berat backhoe dikerahkan untuk membongkar dan menghancurkan bangunan permanen tersebut hingga rata dengan tanah.

"Kami sebenarnya lebih terbantu jika masyarakat membongkar sendiri bangunannya, namun kenyataannya mereka hanya mengosongkan vila tanpa membongkar, kami kerahkan alat berat untuk merobohkan bangunan," ujar Aries.

Aries menyebutkan, bangunan-bangunan yang dibongkar tersebut merupakan bangunan yang menyalahi aturan, ilegal, tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), berada di lahan konservasi dan tanah milik negara.

Dia mengatakan, pembongkaran vila di Puncak merupakan tugas Pemerintah Kabupaten Bogor, di mana semua instansi terkait terlibat di dalamnya, yakni Satpol PP sebagai penegak perda, dibantu aparat Kepolisian Resor Bogor, Brimob, dan TNI sebagai pengamanan.

Aries menyebutkan, pada 2013 ini, Satpol PP menerima limpahan berkas dari Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman untuk menertibkan dan membongkar bangunan liar atau ilegal yang ada di kawasan Puncak, yakni sebanyak 239 pemilik dengan jumlah unit bangunan mencapai 4.000 lebih.

"Pembongkaran bangunan milik 239 pemilik ini dilakukan selama 2013 ini, targetnya akhir Desember bertahap kami selesaikan," ujar Aries.

Pembongkaran vila berlangsung sejak pagi hingga siang, sebagian dari 41 vila yang dibongkar telah rata dengan tanah. Sementara itu, pembongkaran berlangsung tanpa ada perlawanan dari warga.