KLATEN, KOMPAS.com - Aktivitas petambangan pasir di
area Galian C di Kemalang, Klaten, Jawa Tengah mengancam keberadaan
tebing sungai yang juga menjadi penahan lahar dingin bagi masyarakat
desa di sekitar sungai. Bahkan, beberapa tebing di Kecamatan Kemalang
sudah hampir rata dengan bibir sungai.
Tebing yang terbentuk
secara alami menjadi penahan lahar dingin yang mengalir dari puncak
Gunung Merapi. Menurut Kepala Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Klaten, Joko Roekminto, seharusnya para penambang
memiliki tahapan reklamasi yang mengikat sebagai bentuk
pertanggungjawaban pelestarian alam.
Pemerintah Kabupaten Klaten
sendiri seakan pasrah dengan kondisi tersebut. Ribuan truk pengangkut
pasir dan alat berat seperti Backhoe masih saja terus beroperasi setiap
harinya. Dari pengamatan Kompas.com, truk pengangkut pasir masih saja berlalu lalang mengangkut pasir di jalur sungai menuju jalan raya.
“Kita
akan segera menangani masalah ini dan berkoordinasi dengan pihak
terkait lainnya. Termasuk meminta para penambang agar bertanggung jawab
terhadap pelestarian alam," kata Joko Roekminto kepada wartawan
(25/11/2013).
Sementara itu, meskipun bekerja di jalur lahar
dingin, ratusan penambang pasir tidak begitu mempedulikan ancaman
tersebut. “Kita lihat cuaca saja mas, kalau mendung di puncak, kita
waspada. Biasanya suara lahar terdengar dari bawah," kata Warsono, salah
satu penambang.
Senin, 25 November 2013
Siapa yang Ubah Kebijakan Penyelamatan Century?
JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan Wakil Presiden
Boediono, yang menyebutkan penyelamatan Bank Century melalui
pengambilalihan, bukan melalui tindakan bail out, mengundang
keheranan. Terlebih lagi, pemegang saham Bank Century, Robert Tantular,
mengatakan siap terlibat dalam upaya penyelamatan bank miliknya.
Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo menjelaskan, menilik pernyataan Boediono, mekanisme penyelamatan Bank Century melalui pengambilalihan tidak melibatkan pemegang saham sama sekali. "Semua kewenangan RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan sebagainya diambil alih oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)," ujar Dradjad di Jakarta, Senin (25/11/2013).
Menurut Dradjad, jika skema pengambilalihan ini diikuti, penyertaan modal LPS akan kecil sekali, tidak sampai Rp 1 triliun. Pasalnya, saat itu Century telah menerima fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP).
"Tujuannya, Century tetap hidup. Tapi, almarhum Budi Sampoerna sebagai deposan terbesar tidak bisa menarik dana simpanannya seluruhnya dalam waktu singkat karena bank bisa ambruk lagi," imbuh Dradjad.
Politisi yang juga ekonom itu menyebutkan surat yang ditulis Robert Tantular. Di dalam surat tanggal 21 November 2008, Robert menyatakan kesanggupan menyetor 20 persen dari perkiraan biaya penanganan. Hal ini mengindikasikan bahwa seharusnya kebijakan yang dikeluarkan adalah bail out, bukan pengambilalihan.
"Pertanyaannya, kapan dan siapa yang memutuskan skema berubah dari bail out ke opsi pengambilalihan? Saya yakin Bank Century tidak berdampak sistemik. Tapi, bahkan seandainya dianggap sistemik pun, bail out sudah cukup membuat Century hidup, dan tidak memicu kepanikan," kata Dradjad lagi.
Bukan bail out
Wakil Presiden Boediono menolak disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas membengkaknya dana talangan Bank Century menjadi Rp 6,7 triliun. Menurutnya, jawaban dari pembengkakan dana talangan itu menjadi tanggung jawab LPS sebagai pihak yang menjadi pemilik setelah Bank Century diambil alih dari pemilik lamanya.
"LPS yang menyelamatkan dan pemegang sahamnya. Setelah itu yang terjadi LPS dengan pengawas bank, saya kira di situ jawabannya. Jadi, sekarang namanya Bank Mutiara dan LPS," kata Boediono dalam keterangan kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Sabtu (23/11/2013) malam.
Boediono melanjutkan, setelah Bank Century diambil alih LPS dan mandatnya diserahkan kepada Komite Stabilisasi Sistem Keuangan (KSSK), LPS menjadi pemilik sekaligus pengawas Bank Century. Oleh karena itu, Boediono yakin pertanyaan mengenai pembengkakan dana talangan dapat dikonfirmasi kepada LPS.
"Perhitungan validasi yang digunakan untuk menyelamatkan bank ini setelah diambil alih oleh LPS, dan di situlah ada perubahan. Yang mengawal adalah LPS, jadi saya tidak menangani hal itu," ujarnya.
Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo menjelaskan, menilik pernyataan Boediono, mekanisme penyelamatan Bank Century melalui pengambilalihan tidak melibatkan pemegang saham sama sekali. "Semua kewenangan RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan sebagainya diambil alih oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)," ujar Dradjad di Jakarta, Senin (25/11/2013).
Menurut Dradjad, jika skema pengambilalihan ini diikuti, penyertaan modal LPS akan kecil sekali, tidak sampai Rp 1 triliun. Pasalnya, saat itu Century telah menerima fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP).
"Tujuannya, Century tetap hidup. Tapi, almarhum Budi Sampoerna sebagai deposan terbesar tidak bisa menarik dana simpanannya seluruhnya dalam waktu singkat karena bank bisa ambruk lagi," imbuh Dradjad.
Politisi yang juga ekonom itu menyebutkan surat yang ditulis Robert Tantular. Di dalam surat tanggal 21 November 2008, Robert menyatakan kesanggupan menyetor 20 persen dari perkiraan biaya penanganan. Hal ini mengindikasikan bahwa seharusnya kebijakan yang dikeluarkan adalah bail out, bukan pengambilalihan.
"Pertanyaannya, kapan dan siapa yang memutuskan skema berubah dari bail out ke opsi pengambilalihan? Saya yakin Bank Century tidak berdampak sistemik. Tapi, bahkan seandainya dianggap sistemik pun, bail out sudah cukup membuat Century hidup, dan tidak memicu kepanikan," kata Dradjad lagi.
Bukan bail out
Wakil Presiden Boediono menolak disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas membengkaknya dana talangan Bank Century menjadi Rp 6,7 triliun. Menurutnya, jawaban dari pembengkakan dana talangan itu menjadi tanggung jawab LPS sebagai pihak yang menjadi pemilik setelah Bank Century diambil alih dari pemilik lamanya.
"LPS yang menyelamatkan dan pemegang sahamnya. Setelah itu yang terjadi LPS dengan pengawas bank, saya kira di situ jawabannya. Jadi, sekarang namanya Bank Mutiara dan LPS," kata Boediono dalam keterangan kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Sabtu (23/11/2013) malam.
Boediono melanjutkan, setelah Bank Century diambil alih LPS dan mandatnya diserahkan kepada Komite Stabilisasi Sistem Keuangan (KSSK), LPS menjadi pemilik sekaligus pengawas Bank Century. Oleh karena itu, Boediono yakin pertanyaan mengenai pembengkakan dana talangan dapat dikonfirmasi kepada LPS.
"Perhitungan validasi yang digunakan untuk menyelamatkan bank ini setelah diambil alih oleh LPS, dan di situlah ada perubahan. Yang mengawal adalah LPS, jadi saya tidak menangani hal itu," ujarnya.
"Santun, Peserta Konvensi Tak Harus Tak Perang Gagasan"
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik, Burhanuddin Muhtadi, mengkritik 11 peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat yang adem ayem
dan tidak ada pertarungan ide selama ini. Akibatnya, tidak ada faktor
pembeda dari 11 bakal capres tersebut atau terlihat seragam.
Muhtadi mengatakan, walau Partai Demokrat memiliki semboyan berpolitik dengan cerdas dan santun, itu bukan berarti tidak boleh menyerang calon lainnya. Menurut dia, santun tersebut seharusnya diimplimentasikan dalam mengemas gagasan masing-masing peserta.
"Kesantunan itu tidak harus diartikan menghilangkan substansi dari tukar-menukar program dan perang gagasan. Santun itu dalam konteks pengemasan. Tapi, substansinya adalah satu calon peserta konvensi dengan calon lain punya perbedaan yang tegas mengenai satu atau dua hal," ujar Muhtadi di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, seperti dikutip Tribunnews, Senin (25/11/2013).
Menurut Muhtadi, 11 peserta konvensi sebenarnya adalah bahan mentah. Oleh karena itu, masing-masing peserta harus sadar dan semakin mengenalkan visi dan misinya kepada masyarakat.
"Jadi raw material-nya peserta konvensi tidak nendang. Menurut saya, itu harus disadari seluruh peserta konvensi. Harusnya, sarana untuk mengenalkan visi dan sekaligus misi masing-masing calon diperbanyak. Ini sudah pesertanya kurang greget, kemudian terlalu banyak aturan yang atas nama kesantunan membuat masing-masing calon nggak bisa menampilkan diri kepada publik," kata lulusan master Ilmu Politik Australian National University itu.
Seperti diberitakan, hasil survei terakhir yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan elektabilitas peserta konvensi masih rendah. Berdasarkan survei LSI, bakal capres Demokrat juga kalah dalam hal popularitas. Tingkat pengenalan publik terhadap 11 peserta konvensi masih di bawah 60 persen.
Peserta konvensi tersebut ialah Dahlan Iskan, Marzuki Alie, Pramono Edhie Wibowo, Gita Wirjawan, Anies Baswedan, Hayono Isman, Dino Patti Djalal, Ali Masykur Musa, Endriartono Sutarto, Sinyo Harry Sarundajang, dan Irman Gusman.
Ketika disebutkan nama-nama capres non-konvensi seperti Megawati Soekarnoputri, Aburizal Bakrie, Joko Widodo, Prabowo Subianto, Wiranto, dan Hatta Rajasa, tingkat pengenalan publik terhadap mereka, menurut LSI, di atas 70 persen.
Muhtadi mengatakan, walau Partai Demokrat memiliki semboyan berpolitik dengan cerdas dan santun, itu bukan berarti tidak boleh menyerang calon lainnya. Menurut dia, santun tersebut seharusnya diimplimentasikan dalam mengemas gagasan masing-masing peserta.
"Kesantunan itu tidak harus diartikan menghilangkan substansi dari tukar-menukar program dan perang gagasan. Santun itu dalam konteks pengemasan. Tapi, substansinya adalah satu calon peserta konvensi dengan calon lain punya perbedaan yang tegas mengenai satu atau dua hal," ujar Muhtadi di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, seperti dikutip Tribunnews, Senin (25/11/2013).
Menurut Muhtadi, 11 peserta konvensi sebenarnya adalah bahan mentah. Oleh karena itu, masing-masing peserta harus sadar dan semakin mengenalkan visi dan misinya kepada masyarakat.
"Jadi raw material-nya peserta konvensi tidak nendang. Menurut saya, itu harus disadari seluruh peserta konvensi. Harusnya, sarana untuk mengenalkan visi dan sekaligus misi masing-masing calon diperbanyak. Ini sudah pesertanya kurang greget, kemudian terlalu banyak aturan yang atas nama kesantunan membuat masing-masing calon nggak bisa menampilkan diri kepada publik," kata lulusan master Ilmu Politik Australian National University itu.
Seperti diberitakan, hasil survei terakhir yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan elektabilitas peserta konvensi masih rendah. Berdasarkan survei LSI, bakal capres Demokrat juga kalah dalam hal popularitas. Tingkat pengenalan publik terhadap 11 peserta konvensi masih di bawah 60 persen.
Peserta konvensi tersebut ialah Dahlan Iskan, Marzuki Alie, Pramono Edhie Wibowo, Gita Wirjawan, Anies Baswedan, Hayono Isman, Dino Patti Djalal, Ali Masykur Musa, Endriartono Sutarto, Sinyo Harry Sarundajang, dan Irman Gusman.
Ketika disebutkan nama-nama capres non-konvensi seperti Megawati Soekarnoputri, Aburizal Bakrie, Joko Widodo, Prabowo Subianto, Wiranto, dan Hatta Rajasa, tingkat pengenalan publik terhadap mereka, menurut LSI, di atas 70 persen.
ProFauna Protes Komersialisasi Telur Penyu
SAMARINDA, KOMPAS.com – Puluhan aktivis ProFauna
Indonesia Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar aksi di Simpang Empat Mal
Lembuswana, Samarinda, Senin (25/11/2013). Mereka keberatan dengan
maraknya pejualan telur penyu di Samarinda yang menjadi tempat tujuan
penjualan telur penyu dari berbagai daerah. Tidak hanya dari Kalimantan
Timur (Kaltim), telur penyu juga banyak didatangkan dari Sulawesi
Tenggara.
Dikatakan koordinator aksi, Bayu Sandi, gelaran aksi tersebut bertujuan untuk mengurangi peredaran telur penyu di pasaran tersebut, maka pihaknya merasa wajib mengingatkan masyarakat jika telur penyu yang dianggap mampu meningkatkan stamina, hanyalah mitos belaka.
“Penilaian soal telur penyu itu tidak benar. Kandungan protein penyu tidak jauh berbeda dengan telur ayam. Telur penyu hanya mengandung protein sebanyak 13,04 persen, sedangkan telur ayam mengandung protein 11,80 persen. Hampir sama saja,” jelasnya, Senin.
Sebenarnya, lanjut dia, kandungan lemak jahat pada telur penyu dua kali lebih banyak dari telur ayam. Maka, pihaknya juga ingin mengingatkan masyarakat untuk tidak mengonsumsi telur penyu demi menjaga kesehatan, terutama untuk kelestarian penyu-penyu yang ada di Indonesia.
Parahnya, dari sorotan ProFauna, didapati angka peredaran telur penyu di Kalimantan Timur sangat tinggi. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya peredaran tersebuat adalah pencurian telur penyu.
“Dalam satu bulan, rata-rata ada 10 sarang telur penyu yang dicuri di Pulau Sangalaki (Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kaltim). Dalam satu sarang ada 50-100 telur penyu. Telur yang berhasil dicuri, dijual ke sejumlah tempat di Kaltim seperti Samarinda, Balikpapan dan Berau dengan harga yang mahal,” jelasnya.
Dari pantauan di lapangan, harga per butir telur penyu dipasarkan Rp 10.000. Harga yang tinggi tersebut menjadi perhitungan para penjual untuk menyelundupkan telur-telur penyu meski sudah dilarang. Terbukti, dalam tiga tahun terakhir, ProFauna mencatat sedikitnya ada 13 kasus perdagangan penyu dan telurnya yang terungkap di Indonesia. Lokasinya kebanyakan di Bali dan Kalimantan Timur.
Pada tahun 2012, kata Bayu, ada lima kasus penyelundupan telur penyu dari Sulawesi Tenggara yang bisa digagalkan. Aksi penggagalan penyelundupan itu cukup menarik perhatian. Semua anggota aktivis ProFauna bersama sejumlah mahasiswa dan aktivis lingkungan di Samarinda menggunakan pakaian serbamerah dan memakai topeng gambar penyu yang baru keluar dari telurnya.
“Untuk menarik simpati masyarakat, aksi seperti ini akan kami lakukan, sehingga mereka menghampiri kami dan selanjutnya kami beri penjelasan terkait penyu adalah salah satu hewan yang dilindingi karena terancam kepunahan. Belum lagi kasus penyelundupan yang berasal dari Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau. Meski dijaga ketat, ada saja sarang telur penyu yang berhasil dicuri,” tutupnya.
Dikatakan koordinator aksi, Bayu Sandi, gelaran aksi tersebut bertujuan untuk mengurangi peredaran telur penyu di pasaran tersebut, maka pihaknya merasa wajib mengingatkan masyarakat jika telur penyu yang dianggap mampu meningkatkan stamina, hanyalah mitos belaka.
“Penilaian soal telur penyu itu tidak benar. Kandungan protein penyu tidak jauh berbeda dengan telur ayam. Telur penyu hanya mengandung protein sebanyak 13,04 persen, sedangkan telur ayam mengandung protein 11,80 persen. Hampir sama saja,” jelasnya, Senin.
Sebenarnya, lanjut dia, kandungan lemak jahat pada telur penyu dua kali lebih banyak dari telur ayam. Maka, pihaknya juga ingin mengingatkan masyarakat untuk tidak mengonsumsi telur penyu demi menjaga kesehatan, terutama untuk kelestarian penyu-penyu yang ada di Indonesia.
Parahnya, dari sorotan ProFauna, didapati angka peredaran telur penyu di Kalimantan Timur sangat tinggi. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya peredaran tersebuat adalah pencurian telur penyu.
“Dalam satu bulan, rata-rata ada 10 sarang telur penyu yang dicuri di Pulau Sangalaki (Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kaltim). Dalam satu sarang ada 50-100 telur penyu. Telur yang berhasil dicuri, dijual ke sejumlah tempat di Kaltim seperti Samarinda, Balikpapan dan Berau dengan harga yang mahal,” jelasnya.
Dari pantauan di lapangan, harga per butir telur penyu dipasarkan Rp 10.000. Harga yang tinggi tersebut menjadi perhitungan para penjual untuk menyelundupkan telur-telur penyu meski sudah dilarang. Terbukti, dalam tiga tahun terakhir, ProFauna mencatat sedikitnya ada 13 kasus perdagangan penyu dan telurnya yang terungkap di Indonesia. Lokasinya kebanyakan di Bali dan Kalimantan Timur.
Pada tahun 2012, kata Bayu, ada lima kasus penyelundupan telur penyu dari Sulawesi Tenggara yang bisa digagalkan. Aksi penggagalan penyelundupan itu cukup menarik perhatian. Semua anggota aktivis ProFauna bersama sejumlah mahasiswa dan aktivis lingkungan di Samarinda menggunakan pakaian serbamerah dan memakai topeng gambar penyu yang baru keluar dari telurnya.
“Untuk menarik simpati masyarakat, aksi seperti ini akan kami lakukan, sehingga mereka menghampiri kami dan selanjutnya kami beri penjelasan terkait penyu adalah salah satu hewan yang dilindingi karena terancam kepunahan. Belum lagi kasus penyelundupan yang berasal dari Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau. Meski dijaga ketat, ada saja sarang telur penyu yang berhasil dicuri,” tutupnya.
Ribuan Demonstran Tuntut PM Yingluck Shinawatra Mundur
BANGKOK, KOMPAS.com — Pengunjuk rasa
antipemerintah, Senin (25/11/2013), memaksa masuk ke kementerian
keuangan sebagai bagian dari unjuk rasa menuntut mundurnya Perdana
Menteri Yingluck Shinawatra.
Para demonstran yang memulai aksi hari Minggu (24/11/2013)
melakukan pawai ke sejumlah lokasi di ibu kota Bangkok. Unjuk rasa itu
dipicu disepakatinya rancangan undang-undang berisi pemberian amnesti.
Pihak oposisi mengatakan, melalui rancangan undang-undang itu, mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra—kakak PM Yingluck—akan kembali ke Thailand tanpa menjalani hukuman penjara.
RUU itu tidak diloloskan Senat Thailand, tetapi masih ada peluang untuk diajukan untuk meminta persetujuan raja.
Namun, RUU tersebut kembali menjadi pemicu unjuk rasa dan menunjukkan perpecahan politik masih terjadi di Thailand.
Demonstran antipemerintah—yang dipimpin mantan anggota parlemen dari Partai Demokratik— berpawai menuju kantor-kantor pemerintah, markas militer, serta stasiun televisi.
Pemimpin protes Suthep Thaugsuban mengatakan, unjuk rasa akan berjalan damai dan massa "membunyikan peluit dan menyerahkan bunga".
Tetapi, saat tiba di kementerian keuangan, sekitar 40 demonstran masuk ke pekarangan departemen.
"Besok (Selasa 26/11/2013) kami akan menguasai semua kementerian dan menunjukkan kepada sistem Thaksin bahwa mereka tidak punya legitimasi untuk menjalankan negara ini," kata Suthep seperti dikutip kantor berita AFP.
Jawaban Jokowi atas Banyaknya Masalah di Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com —
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, permasalahan besar di
Jakarta tidak dapat diselesaikan serentak dalam waktu singkat. Hal itu
terjadi karena akumulasi permasalahan sejak tahun-tahun sebelumnya.
Hal itu disampaikan Jokowi saat mendapat rentetan pertanyaan dari wartawan tentang penyelesaian berbagai masalah penting di Ibu Kota, antara lain banjir dan macet. Jokowi mengatakan, Pemerintah Provinsi Jakarta berupaya menyelesaikan persoalan itu satu per satu karena tidak mungkin menyelesaikan semua masalah tersebut dalam waktu bersamaan.
"Persoalan di Jakarta kan memang bergunung-gunung banyaknya. Kita urus yang pangkal-pangkal (persoalannya) dulu. Nanti lama-lama pasti kelihatan hasil. Tugas saya memang memulai," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (25/11/2013).
Untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, saat ini Pemprov DKI mengupayakan untuk menambah 650 bus transjakarta dan bus ukuran sedang. Jokowi juga telah memulai pembangunan sarana transportasi massal, seperti mass rapid transit dan monorel. Pengadaan transportasi umum itu akan diikuti dengan sejumlah kebijakan lain, seperti pajak progresif tinggi, jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP), serta pencabutan subsidi bahan bakar minyak untuk kendaraan di Jakarta.
Untuk menanggulangi banjir, saat ini Dinas Pekerjaan Umum DKI tengah melakukan normalisasi 13 sungai besar, 884 saluran submakro, dan puluhan waduk di Jakarta. Proyek normalisasi tersebut akan dilanjutkan tahun depan dengan dana dari APBD 2014.
Hal itu disampaikan Jokowi saat mendapat rentetan pertanyaan dari wartawan tentang penyelesaian berbagai masalah penting di Ibu Kota, antara lain banjir dan macet. Jokowi mengatakan, Pemerintah Provinsi Jakarta berupaya menyelesaikan persoalan itu satu per satu karena tidak mungkin menyelesaikan semua masalah tersebut dalam waktu bersamaan.
"Persoalan di Jakarta kan memang bergunung-gunung banyaknya. Kita urus yang pangkal-pangkal (persoalannya) dulu. Nanti lama-lama pasti kelihatan hasil. Tugas saya memang memulai," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (25/11/2013).
Untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, saat ini Pemprov DKI mengupayakan untuk menambah 650 bus transjakarta dan bus ukuran sedang. Jokowi juga telah memulai pembangunan sarana transportasi massal, seperti mass rapid transit dan monorel. Pengadaan transportasi umum itu akan diikuti dengan sejumlah kebijakan lain, seperti pajak progresif tinggi, jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP), serta pencabutan subsidi bahan bakar minyak untuk kendaraan di Jakarta.
Untuk menanggulangi banjir, saat ini Dinas Pekerjaan Umum DKI tengah melakukan normalisasi 13 sungai besar, 884 saluran submakro, dan puluhan waduk di Jakarta. Proyek normalisasi tersebut akan dilanjutkan tahun depan dengan dana dari APBD 2014.
ICW Nilai Boediono Tak Punya Komitmen Berantas Korupsi
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Koordinator Indonesia
Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mempertanyakan pemeriksaan Wakil
Presiden Boediono oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan
di kantornya. Menurut Agus, hal tersebut menandakan Boediono tidak
mempunyai komitmen dalam memberantas korupsi.
"Boediono harusnya punya komitmen tentang pemberantasan korupsi. Kalau dia punya komitmen, dia harus rela untuk datang ke KPK," kata Agus di Kantor ICW, Jakarta, Senin (25/11/2013).
Mengenai standar prosedur pengamanan yang menjadi alasan Boediono, menurut Agus, itu pun bukanlah suatu alasan. Menurutnya, prosedur pengamanan terhadap Wakil Presiden bukanlah sesuatu persoalan yang besar. Hal tersebut, menurutnya, bisa dikomunikasikan sesegera mungkin kepada bagian pengamanan dan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.
"Wapres juga kan sering diundang dalam beberapa event dan tetap prosedur keamanannya sama, bisa dipenuhi," lanjutnya.
Sementara itu, kesediaan KPK untuk melakukan pemeriksaan di kantor Boediono, menurutnya, juga harus dipertanyakan. Kesediaan KPK melakukan upaya jemput bola tersebut, lanjut dia, memiliki social cost yang cukup tinggi.
"Publik juga akhirnya jadi bertanya-tanya kepada KPK, kenapa ini Wapres diistimewakan? Karena seharusnya KPK kan menerapkan prinsip equality before the law," ujar Agus.
Seperti diketahui, KPK memeriksa Boediono di kantornya terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Sabtu (23/11/2013). Pemeriksaan yang tidak dilakukan di Gedung KPK tersebut menjadi pertanyaan berbagai pihak. Banyak pihak menilai, Boediono diistimewakan karena kapasitasnya sebagai wakil presiden.
"Boediono harusnya punya komitmen tentang pemberantasan korupsi. Kalau dia punya komitmen, dia harus rela untuk datang ke KPK," kata Agus di Kantor ICW, Jakarta, Senin (25/11/2013).
Mengenai standar prosedur pengamanan yang menjadi alasan Boediono, menurut Agus, itu pun bukanlah suatu alasan. Menurutnya, prosedur pengamanan terhadap Wakil Presiden bukanlah sesuatu persoalan yang besar. Hal tersebut, menurutnya, bisa dikomunikasikan sesegera mungkin kepada bagian pengamanan dan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.
"Wapres juga kan sering diundang dalam beberapa event dan tetap prosedur keamanannya sama, bisa dipenuhi," lanjutnya.
Sementara itu, kesediaan KPK untuk melakukan pemeriksaan di kantor Boediono, menurutnya, juga harus dipertanyakan. Kesediaan KPK melakukan upaya jemput bola tersebut, lanjut dia, memiliki social cost yang cukup tinggi.
"Publik juga akhirnya jadi bertanya-tanya kepada KPK, kenapa ini Wapres diistimewakan? Karena seharusnya KPK kan menerapkan prinsip equality before the law," ujar Agus.
Seperti diketahui, KPK memeriksa Boediono di kantornya terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Sabtu (23/11/2013). Pemeriksaan yang tidak dilakukan di Gedung KPK tersebut menjadi pertanyaan berbagai pihak. Banyak pihak menilai, Boediono diistimewakan karena kapasitasnya sebagai wakil presiden.
Suap Staf Hakim Agung, Mario Dituntut 5 Tahun Penjara
JAKARTA, KOMPAS.com - Anak buah pengacara Hotma Sitompul
yaitu Mario Cornelio Bernardo dituntut hukuman pidana 5 tahun penjara
ditambah denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa Penuntut
Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Mario terbukti menyuap
staf Hakim Agung Andi Abu Ayyub Saleh, Suprapto melalui Staf Badan
Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (MA), Djodi
Supratman.
"Menuntut supaya mejlis hakim memustuskan Mario Cornelio Bernardo terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan penjara," ujar Jaksa Pulung Rinandoro di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (25/11/2013).
Mario dinilai terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Dalam tuntutannya, tidak ada pertimbangan hal-hal yang meringankan untuk Mario. Adapun hal-hal yang memberatkan tuntutan yaitu perbuatan Mario tidak mendukung pemberantasan korupsi. Selaku penegak hukum, Mario dinilai telah mencemarkan nama baik advokat. Selain itu, selama di persidangan Mario dianggap berbelit memberi kererangan dan tidak mengakui perbuatannya.
"Terdakwa tidak merasa menyesal. Terdakwa yang mempunyai inisiatif menyediakan uang mengurus perkara dan menyerahkan memori kasasi kepada Djodi Supratman," lanjut Jaksa Pulung.
Jaksa memaparkan uang senilai Rp 150 juta tersebut diberikan Mario kepada Djodi untuk mengurus perkara Hutomo Wijaya Ongowarsito yang masuk di tingkat kasasi. Uang itu agar hakim memutus Hutomo dihukum penjara sesuai permintaan klien Mario yaitu Koestanto Hariyadi Widjaja dan Sasan Widjaja. Sebab, pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hutomo dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
Koestanto dan Sasan merupakan pihak yang melaporkan Hutomo dalam kasus penipuan.
Mario kemudian menyerahkan memori kasasi jaksa penuntut umum tertanggal 13 Desember 2012 pada Djodi di kantor hukum Hotma Sitompoel dand Associates, Jakarta.
Sementara itu, Djodi menyampaikan permintaan Mario pada staf Hakim Agung Andi Abu Ayyub Saleh, yaitu Suprapto. Sebab diketahui kasasi Hutomo ditangani oleh Hakim Agung Gayus Lumbun, Andi Abu Ayyub Saleh, dan Zaharuddin Utama. Pada 2 Juli 2013 Djodi menyerahkan memori kasasi itu pada Suprapto.
Suprapto juga menyanggupi permintaan Mario melalui Djodi. Kemudian Suprapto menyampaikannya pada hakim pembaca 2 atau P2 yaitu Ayyub. Namun, setelah itu Suprapto meminta tambahan menjadi Rp 300 juta. Menurut Suprapto, permintaan itu berdasarkan persetujuan Ayyub.
Mario kemudian menyanggupi permintaan Suprapto. Dia kemudian menyiapkan uang Rp 50 juta untuk Djodi melalui Deden pada 8 Juli 2013 di Bank Artha Graha, Menteng, Jakarta Pusat. Selanjutnya, uang diserahkan secara bertahap Rp 50 juta dengan istilah 50 butir obat. Penyerahan kedua dan ketiga pada 24 dan 25 Juli 2013 dilakukan di Kantor Hukum Hotma Sitotmpoel and Associates.
Pada penyerahan ketiga, Mario dan Djodi tertangkap tangan oleh KPK. Atas tuntutan itu, Mario dan tim kuasa hukumnya akan mengajukan pembelaan.
"Menuntut supaya mejlis hakim memustuskan Mario Cornelio Bernardo terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan penjara," ujar Jaksa Pulung Rinandoro di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (25/11/2013).
Mario dinilai terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Dalam tuntutannya, tidak ada pertimbangan hal-hal yang meringankan untuk Mario. Adapun hal-hal yang memberatkan tuntutan yaitu perbuatan Mario tidak mendukung pemberantasan korupsi. Selaku penegak hukum, Mario dinilai telah mencemarkan nama baik advokat. Selain itu, selama di persidangan Mario dianggap berbelit memberi kererangan dan tidak mengakui perbuatannya.
"Terdakwa tidak merasa menyesal. Terdakwa yang mempunyai inisiatif menyediakan uang mengurus perkara dan menyerahkan memori kasasi kepada Djodi Supratman," lanjut Jaksa Pulung.
Jaksa memaparkan uang senilai Rp 150 juta tersebut diberikan Mario kepada Djodi untuk mengurus perkara Hutomo Wijaya Ongowarsito yang masuk di tingkat kasasi. Uang itu agar hakim memutus Hutomo dihukum penjara sesuai permintaan klien Mario yaitu Koestanto Hariyadi Widjaja dan Sasan Widjaja. Sebab, pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hutomo dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
Koestanto dan Sasan merupakan pihak yang melaporkan Hutomo dalam kasus penipuan.
Mario kemudian menyerahkan memori kasasi jaksa penuntut umum tertanggal 13 Desember 2012 pada Djodi di kantor hukum Hotma Sitompoel dand Associates, Jakarta.
Sementara itu, Djodi menyampaikan permintaan Mario pada staf Hakim Agung Andi Abu Ayyub Saleh, yaitu Suprapto. Sebab diketahui kasasi Hutomo ditangani oleh Hakim Agung Gayus Lumbun, Andi Abu Ayyub Saleh, dan Zaharuddin Utama. Pada 2 Juli 2013 Djodi menyerahkan memori kasasi itu pada Suprapto.
Suprapto juga menyanggupi permintaan Mario melalui Djodi. Kemudian Suprapto menyampaikannya pada hakim pembaca 2 atau P2 yaitu Ayyub. Namun, setelah itu Suprapto meminta tambahan menjadi Rp 300 juta. Menurut Suprapto, permintaan itu berdasarkan persetujuan Ayyub.
Mario kemudian menyanggupi permintaan Suprapto. Dia kemudian menyiapkan uang Rp 50 juta untuk Djodi melalui Deden pada 8 Juli 2013 di Bank Artha Graha, Menteng, Jakarta Pusat. Selanjutnya, uang diserahkan secara bertahap Rp 50 juta dengan istilah 50 butir obat. Penyerahan kedua dan ketiga pada 24 dan 25 Juli 2013 dilakukan di Kantor Hukum Hotma Sitotmpoel and Associates.
Pada penyerahan ketiga, Mario dan Djodi tertangkap tangan oleh KPK. Atas tuntutan itu, Mario dan tim kuasa hukumnya akan mengajukan pembelaan.
Enam Bulan Perang, Tentara Kongo Tewaskan 900 Pemberontak
KOMPAS.com — Militer Republik Demokratik (RD) Kongo
dalam rilis terbarunya mengatakan, selama sekitar enam bulan perang,
data 20 Mei 2013 sampai dengan 5 November 2013, pihaknya sudah
menewaskan 900 pemberontak M23. Di RD Kongo, perang kebanyakan
berlangsung di kawasan Timur negeri itu.
Secara rinci, tulis AP pada Senin (25/11/2013), Komandan
Militer Wilayah Kivu Utara RD Kongo Jenderal Jean-Lucien Bahuma
mengatakan, di pihaknya dalam periode itu, ada 201 tentara tewas. "Ada
608 tentara kami yang terluka," katanya.
Sementara, catatannya tentang M23 menunjukkan ada 543 pemberontak sudah ditangkap. Dari jumlah itu, ada pemberontak M23 berjumlah 72 orang asal Rwanda, lalu 28 pemberontak M23 berasal dari Uganda.
Tak cuma tentara pemerintah dan pemberontak dalam daftar tersebut. "Ada tiga tentara penjaga perdamaian PBB yang tewas selama masa tersebut," demikian Jenderal Jean-Lucien Bahuma.
Sementara, catatannya tentang M23 menunjukkan ada 543 pemberontak sudah ditangkap. Dari jumlah itu, ada pemberontak M23 berjumlah 72 orang asal Rwanda, lalu 28 pemberontak M23 berasal dari Uganda.
Tak cuma tentara pemerintah dan pemberontak dalam daftar tersebut. "Ada tiga tentara penjaga perdamaian PBB yang tewas selama masa tersebut," demikian Jenderal Jean-Lucien Bahuma.
Logistik Pemilukada Maluku Didistribusikan
AMBON, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU)
provinsi Maluku mulai mendistribusikan logistik putaran dua Pemilihan
Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Maluku putaran kedua ke sejumlah wilayah
terpencil yang sulit dijangkau.
Pengiriman logistik tersebut dimulai Senin (25/11/2013) dini hari, yakni ke Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) melalui Pelabuhan Yos Sudarso Ambon dengan menggunakan kapal milik PT Pelni, KM Pangorango.
Logistik yang dikirim adalah surat suara, tinta, serta seluruh perlengkapan untuk pencoblosan Pemilukada putaran kedua yang akan berlangsung pada 14 Desember 2013 nanti. Distribusi logistik ini sendiri dikawal ketat aparat kepolisian dari Polda Maluku.
Anggota Divisi Data dan Humas KPU Maluku, Musa Toekan mengatakan, pihaknya mendahulukan pendistribusian logistik Pemilukada ke dua kabupaten tersebut karena daerahnya terpencil dan sulit akses transportasi.
“Distribusi logistik Pilkada putaran kedua mulai dilakukan. Dan kita dahulukan ke dua kabupaten yang sulit transportasinya, yakni Kabupaten MBD dan MTB. Nanti setelah itu baru ke kabupaten lainnya,” kata Musa kepada wartawan di sela – sela rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Maluku dengan Bupati dan Walikota, serta anggota KPU se Maluku, Senin siang tadi.
Ia menyebutkan, khusus surat suara yang dikirim tersebut sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dan ditambah 2,5 persen. Musa menyatakan, sesuai jadwal kapal, logistik Pemilukada untuk Kabupaten MTB akan tiba pada Rabu (27/11/2013), sedangkan untuk MBD tiba pada Jumat (29/11/2013).
Dari ibukota kabupaten, logistik Pilkada kemudian dikirim lagi ke pulau – pulau terpencil di wilayah tersebut. “Kita pastikan, seminggu sebelum Pemilukada Maluku putaran kedua digelar, seluruh logistik Pilkada sudah sampai di tiap kecamatan di wilayah Maluku,” katanya.
Dalam rapat koordinasi Pemerintah Provinsi Maluku dengan bupati, wali kota, anggota DPRD dan KPU se-Maluku, dinyatakan bahawa semua kepala daerah mendukung pelaksanaan Pemilukada Maluku putaran kedua.
“Rapat kerja ini untuk mengkoordinasikan kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pilkada putaran kedua, dan semua siap mendukung pesta demokrasi itu,” kata Penjabat Gubernur Maluku Saut Sitomorang.
Pemilukada Maluku putaran kedua digelar pada 14 Desember mendatang, akan diikuti dua pasangan calon gubernur, yakni Said Assagaff - Zeth Sahuburua (Setia) yang diusung partai Golkar dan Abdullah Vanath – Marthin Jonas Maspaitella (Damai) yang diusung 14 partai nonparlemen
Pengiriman logistik tersebut dimulai Senin (25/11/2013) dini hari, yakni ke Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) melalui Pelabuhan Yos Sudarso Ambon dengan menggunakan kapal milik PT Pelni, KM Pangorango.
Logistik yang dikirim adalah surat suara, tinta, serta seluruh perlengkapan untuk pencoblosan Pemilukada putaran kedua yang akan berlangsung pada 14 Desember 2013 nanti. Distribusi logistik ini sendiri dikawal ketat aparat kepolisian dari Polda Maluku.
Anggota Divisi Data dan Humas KPU Maluku, Musa Toekan mengatakan, pihaknya mendahulukan pendistribusian logistik Pemilukada ke dua kabupaten tersebut karena daerahnya terpencil dan sulit akses transportasi.
“Distribusi logistik Pilkada putaran kedua mulai dilakukan. Dan kita dahulukan ke dua kabupaten yang sulit transportasinya, yakni Kabupaten MBD dan MTB. Nanti setelah itu baru ke kabupaten lainnya,” kata Musa kepada wartawan di sela – sela rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Maluku dengan Bupati dan Walikota, serta anggota KPU se Maluku, Senin siang tadi.
Ia menyebutkan, khusus surat suara yang dikirim tersebut sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dan ditambah 2,5 persen. Musa menyatakan, sesuai jadwal kapal, logistik Pemilukada untuk Kabupaten MTB akan tiba pada Rabu (27/11/2013), sedangkan untuk MBD tiba pada Jumat (29/11/2013).
Dari ibukota kabupaten, logistik Pilkada kemudian dikirim lagi ke pulau – pulau terpencil di wilayah tersebut. “Kita pastikan, seminggu sebelum Pemilukada Maluku putaran kedua digelar, seluruh logistik Pilkada sudah sampai di tiap kecamatan di wilayah Maluku,” katanya.
Dalam rapat koordinasi Pemerintah Provinsi Maluku dengan bupati, wali kota, anggota DPRD dan KPU se-Maluku, dinyatakan bahawa semua kepala daerah mendukung pelaksanaan Pemilukada Maluku putaran kedua.
“Rapat kerja ini untuk mengkoordinasikan kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pilkada putaran kedua, dan semua siap mendukung pesta demokrasi itu,” kata Penjabat Gubernur Maluku Saut Sitomorang.
Pemilukada Maluku putaran kedua digelar pada 14 Desember mendatang, akan diikuti dua pasangan calon gubernur, yakni Said Assagaff - Zeth Sahuburua (Setia) yang diusung partai Golkar dan Abdullah Vanath – Marthin Jonas Maspaitella (Damai) yang diusung 14 partai nonparlemen
Hendak Jual Kamera Malah Diajak Pesta Sabu
SURABAYA, KOMPAS.com - Tiga sekawan digerebek polisi
saat menggelar pesta narkoba di Surabaya. Risnandar Sugiarto (35) dan
Willy Andrean (25), keduanya warga Jalan Gadukan Utara, dan Ganda
Gunawan (27) warga Jalan Tambak Asri, Surabaya langsung diamankan
beserta barang bukti berupa lima paket sabu dan 465 butir pil double L.
Pesta narkoba di rumah Ganda Gunawan di kawasan Jalan Tambak Asri itu dibubarkan polisi Kamis (21/11/2013) pekan lalu. "Kami tindak lanjuti laporan masyarakat yang mengetahui bahwa di tempat tersebut sering diadakan pesta narkoba," kata Kapolsek Tandes Surabaya, Kompol Bagus Dwi Rismawan kepada wartawan, Senin (25/11/2013).
Waktu kejadian, tersangka Risnandar mengantar Willy yang masih berkerabat, ke rumah Ganda untuk menjual kamera, yang hasilnya akan dibuat membayar hutang. Namun, Ganda justru menawarkan narkoba dengan harga Rp 200.000 untuk dipakai bersama, dan dapat dibayar di kemudian hari.
"Setelah disetujui, ketiga kawanan ini melakukan pesta narkoba di rumah Ganda saat istrinya pergi menjemput anaknya yang dititipkan di rumah orangtuanya," terang Bagus.
Kepada polisi, Ganda mengaku mendapat barang tersebut dari seseorang bernama Tuwek. Sayangnya, Ganda mengaku tidak pernah bertemu dengan Tuwek karena setiap kali proses pembayaran, selalu melalui seseorang.
"Tersangka hanya berkomunikasi via telepon dengan Tuwek. Kami terus memburu penyuplai narkoba ini," tambahnya.
Dari tangan tersangka Ganda, petugas mengamankan 5 poket sabu, 465 butir pil double L serta uang tunai Rp 200.000. Tersangka dijerat Pasal 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
Pesta narkoba di rumah Ganda Gunawan di kawasan Jalan Tambak Asri itu dibubarkan polisi Kamis (21/11/2013) pekan lalu. "Kami tindak lanjuti laporan masyarakat yang mengetahui bahwa di tempat tersebut sering diadakan pesta narkoba," kata Kapolsek Tandes Surabaya, Kompol Bagus Dwi Rismawan kepada wartawan, Senin (25/11/2013).
Waktu kejadian, tersangka Risnandar mengantar Willy yang masih berkerabat, ke rumah Ganda untuk menjual kamera, yang hasilnya akan dibuat membayar hutang. Namun, Ganda justru menawarkan narkoba dengan harga Rp 200.000 untuk dipakai bersama, dan dapat dibayar di kemudian hari.
"Setelah disetujui, ketiga kawanan ini melakukan pesta narkoba di rumah Ganda saat istrinya pergi menjemput anaknya yang dititipkan di rumah orangtuanya," terang Bagus.
Kepada polisi, Ganda mengaku mendapat barang tersebut dari seseorang bernama Tuwek. Sayangnya, Ganda mengaku tidak pernah bertemu dengan Tuwek karena setiap kali proses pembayaran, selalu melalui seseorang.
"Tersangka hanya berkomunikasi via telepon dengan Tuwek. Kami terus memburu penyuplai narkoba ini," tambahnya.
Dari tangan tersangka Ganda, petugas mengamankan 5 poket sabu, 465 butir pil double L serta uang tunai Rp 200.000. Tersangka dijerat Pasal 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
Misbakhun: Boediono Berbohong!
JAKARTA, KOMPAS.com — Inisiator hak angket Bank
Century, Muhammad Misbakhun, menyebut Wakil Presiden Boediono telah
berbohong dalam pernyataan pers yang disampaikannya seusai diperiksa
Komisi Pemberantasan Korupsi pada Sabtu (23/11/2013). Tudingan Misbakhun
itu berdasarkan surat yang dibuat pemegang saham Bank Century, Robert
Tantular, pada 21 November 2008.
"Dokumen itu dianggap tidak ada oleh Boediono," ujar Misbakhun dalam jumpa pers di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2013).
Di dalam surat tanggal 21 November 2008, Robert menyatakan kesanggupan menyetor 20 persen dari perkiraan biaya penanganan yang akan dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menurut Misbakhun, kesediaan Robert ini juga telah disetujui oleh LPS.
Dengan adanya kesediaan pemegang saham, Misbakhun menuturkan, kebijakan yang diambil sebenarnya pengucuran dana bail out, bukan pengambilalihan seperti yang disebutkan Boediono.
"Perlu digariskan kenapa upaya bail out berubah menjadi pengambilalihan tanpa melibatkan pemegang saham lama," kata Misbakhun.
Mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera yang kini menjadi calon anggota legislatif Partai Golkar ini lalu mengkritik dana bantuan yang akhirnya membengkak menjadi Rp 6,7 triliun.
"Pak Boediono bilang ini menjadi tanggung jawab LPS? Kenapa jadi tanggung jawab LPS? Ini membingungkan kami semua," katanya.
Menurut Misbakhun, tanpa merinci, penjelasan Boediono dalam jumpa pers banyak yang berbeda dengan keterangannya saat dipanggil Panitia Khusus Century. Untuk itu, Misbakhun mengusulkan agar Tim Pengawas Bank Century kembali memanggil Boediono untuk mengonfirmasi jawaban mantan Gubernur Bank Indonesia itu.
Seperti diberitakan, Boediono diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya. Keterangan yang diminta penyidik KPK kepada Boediono fokus pada pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP). Pertanyaan seputar krisis merupakan upaya penyidik KPK untuk mendapatkan gambaran akurat mengingat sebelumnya mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla tidak melihat ada krisis.
Mengenai kondisi krisis pada Oktober-November 2008, menurut Boediono, hal itu cukup mengancam perekonomian Indonesia. Kegagalan suatu institusi keuangan, sekecil apa pun, bisa menimbulkan dampak domino atau krisis sistemik. Saat itu Indonesia tidak menerapkan blanket guarantee yang menjamin semua deposito simpanan di bank sehingga langkah penyelamatan Bank Century menjadi satu-satunya cara agar tidak terjadi krisis sistemik.
Boediono meyakini, langkah penyelamatan atau pengambilalihan Bank Century merupakan langkah yang tepat. Hal itu terbukti dengan situasi krisis yang dapat dilewati pada 2009 dan perekonomian Indonesia terus tumbuh. Bahkan, pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi menempati peringkat kedua dunia, di bawah China.
Menurut Boediono, jawaban dari pembengkakan dana talangan itu menjadi tanggung jawab LPS sebagai pihak yang menjadi pemilik setelah Bank Century diambil alih dari pemilik lamanya. Setelah Bank Century diambil alih LPS dan mandatnya diserahkan kepada Komite Stabilisasi Sistem Keuangan (KSSK), LPS menjadi pemilik sekaligus pengawas Bank Century. Oleh karena itu, Boediono yakin pertanyaan mengenai pembengkakan dana talangan dapat dikonformasi kepada LPS.
"Dokumen itu dianggap tidak ada oleh Boediono," ujar Misbakhun dalam jumpa pers di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2013).
Di dalam surat tanggal 21 November 2008, Robert menyatakan kesanggupan menyetor 20 persen dari perkiraan biaya penanganan yang akan dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menurut Misbakhun, kesediaan Robert ini juga telah disetujui oleh LPS.
Dengan adanya kesediaan pemegang saham, Misbakhun menuturkan, kebijakan yang diambil sebenarnya pengucuran dana bail out, bukan pengambilalihan seperti yang disebutkan Boediono.
"Perlu digariskan kenapa upaya bail out berubah menjadi pengambilalihan tanpa melibatkan pemegang saham lama," kata Misbakhun.
Mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera yang kini menjadi calon anggota legislatif Partai Golkar ini lalu mengkritik dana bantuan yang akhirnya membengkak menjadi Rp 6,7 triliun.
"Pak Boediono bilang ini menjadi tanggung jawab LPS? Kenapa jadi tanggung jawab LPS? Ini membingungkan kami semua," katanya.
Menurut Misbakhun, tanpa merinci, penjelasan Boediono dalam jumpa pers banyak yang berbeda dengan keterangannya saat dipanggil Panitia Khusus Century. Untuk itu, Misbakhun mengusulkan agar Tim Pengawas Bank Century kembali memanggil Boediono untuk mengonfirmasi jawaban mantan Gubernur Bank Indonesia itu.
Seperti diberitakan, Boediono diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya. Keterangan yang diminta penyidik KPK kepada Boediono fokus pada pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP). Pertanyaan seputar krisis merupakan upaya penyidik KPK untuk mendapatkan gambaran akurat mengingat sebelumnya mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla tidak melihat ada krisis.
Mengenai kondisi krisis pada Oktober-November 2008, menurut Boediono, hal itu cukup mengancam perekonomian Indonesia. Kegagalan suatu institusi keuangan, sekecil apa pun, bisa menimbulkan dampak domino atau krisis sistemik. Saat itu Indonesia tidak menerapkan blanket guarantee yang menjamin semua deposito simpanan di bank sehingga langkah penyelamatan Bank Century menjadi satu-satunya cara agar tidak terjadi krisis sistemik.
Boediono meyakini, langkah penyelamatan atau pengambilalihan Bank Century merupakan langkah yang tepat. Hal itu terbukti dengan situasi krisis yang dapat dilewati pada 2009 dan perekonomian Indonesia terus tumbuh. Bahkan, pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi menempati peringkat kedua dunia, di bawah China.
Menurut Boediono, jawaban dari pembengkakan dana talangan itu menjadi tanggung jawab LPS sebagai pihak yang menjadi pemilik setelah Bank Century diambil alih dari pemilik lamanya. Setelah Bank Century diambil alih LPS dan mandatnya diserahkan kepada Komite Stabilisasi Sistem Keuangan (KSSK), LPS menjadi pemilik sekaligus pengawas Bank Century. Oleh karena itu, Boediono yakin pertanyaan mengenai pembengkakan dana talangan dapat dikonformasi kepada LPS.
Militer dan Kelompok Militan Baku Tembak di Benghazi, 5 Tewas
BENGHAZI, KOMPAS.com - Kelompok militan Anshar
al-Sharia, Senin (25/11/2013), menyerang pasukan khusus Libya di kota
Benghazi yang memicu baku tembak di seluruh kota. Setidaknya lima
tentara dipastikan tewas.
Akibat peristiwa ini, Gubernur Militer Benghazi Kolonel Abdullah al-Saidi mengumumkan kondisi waspada dan memerintahkan semua prajurit bersiap di barak masing-masing. Ini adalah konfrontasi bersenjata pertama antara angkatan darat dan kelompok militan Libya.
"Bentrokan sudah beberapa jam terjadi antara pasukan kami dan Anshar al-Sharia," kata juru bicara pasukan khusus Libya, Kolonel Milud al-Zwei.
Petugas medis di rumah sakit Al-Jala, Benghazi mengatakan lima tentara tewas dan 23 orang lainnya cedera termasuk 10 orang warga sipil. Sementara korban di pihak Anshar al-Sharia belum dapat dikonfirmasi karena mereka dirawat di sebuah klinik yang dikelola Ansar al-Sharia.
Menurut Kolonel Zwei, baku tembak pecah setelah sebuah patroli pasukan khusus yang melintas di dekat markas Anshar al-Sharia diserang. "Militer kemudian membalas, lalu terjadi baku tembak yang menggunakan berbagai jenis senjata," ujar Zwei.
Zwei mengatakan, pertempuran kini merebak ke berbagai distrik di Benghazi, terutama di dekat klinik Anshar al-Sharia di distrik Selmani.
Sejumlah saksi mata mengatakan, militer membangun sejumlah pos pengawasan di beberapa lokasi dan jalan raya yang menuju Benghazi untuk mencegah masuknya pasukan yang akan membantu Anshar al-Sharia.
Anshar al-Sharia dibentuk pada 2011 tak lama setelah tumbangnya diktator Moammar Khadaffy. Sayap militer organisasi ini terdiri atas mantan pemberontak anti-Khadaffy.
Organisasi ini dituding mendalangi pembunuhan sejumlah hakim dan personel keamanan di Benghazi. Anshar al-Sharia juga dituding berada di balik penyerangan konsulan AS di Benghazi pada September 2012 yang menewaskan Dubes Amerika Serikat.
Akibat peristiwa ini, Gubernur Militer Benghazi Kolonel Abdullah al-Saidi mengumumkan kondisi waspada dan memerintahkan semua prajurit bersiap di barak masing-masing. Ini adalah konfrontasi bersenjata pertama antara angkatan darat dan kelompok militan Libya.
"Bentrokan sudah beberapa jam terjadi antara pasukan kami dan Anshar al-Sharia," kata juru bicara pasukan khusus Libya, Kolonel Milud al-Zwei.
Petugas medis di rumah sakit Al-Jala, Benghazi mengatakan lima tentara tewas dan 23 orang lainnya cedera termasuk 10 orang warga sipil. Sementara korban di pihak Anshar al-Sharia belum dapat dikonfirmasi karena mereka dirawat di sebuah klinik yang dikelola Ansar al-Sharia.
Menurut Kolonel Zwei, baku tembak pecah setelah sebuah patroli pasukan khusus yang melintas di dekat markas Anshar al-Sharia diserang. "Militer kemudian membalas, lalu terjadi baku tembak yang menggunakan berbagai jenis senjata," ujar Zwei.
Zwei mengatakan, pertempuran kini merebak ke berbagai distrik di Benghazi, terutama di dekat klinik Anshar al-Sharia di distrik Selmani.
Sejumlah saksi mata mengatakan, militer membangun sejumlah pos pengawasan di beberapa lokasi dan jalan raya yang menuju Benghazi untuk mencegah masuknya pasukan yang akan membantu Anshar al-Sharia.
Anshar al-Sharia dibentuk pada 2011 tak lama setelah tumbangnya diktator Moammar Khadaffy. Sayap militer organisasi ini terdiri atas mantan pemberontak anti-Khadaffy.
Organisasi ini dituding mendalangi pembunuhan sejumlah hakim dan personel keamanan di Benghazi. Anshar al-Sharia juga dituding berada di balik penyerangan konsulan AS di Benghazi pada September 2012 yang menewaskan Dubes Amerika Serikat.
KA Seruduk Taksi Tewaskan Dua Orang
KOMPAS.com — Insiden kereta api (KA) menyeruduk alias
menabrak sebuah taksi di Afrika Selatan menewaskan dua orang. Kejadian
di Provinsi Kuazulu-Natal pada Minggu (24/11/2013) malam itu, tulis AP, juga menewaskan 18 orang lainnya.
Awalnya, menurut laporan kepolisian provinsi itu, taksi berbentuk minibus kehilangan kontrol di jalan provinsi. Taksi kemudian terhenti persis di atas rel KA.
Alhasil, tabrakan tak bisa dihindari. "Dua korban luka dalam kondisi kritis di rumah sakit," kata polisi.
Sebelumnya, pada 15 Maret 2012, sebuah KA menabrak minibus taksi di Johannesburg. Kejadian itu menewaskan lima anak sekolah.
Awalnya, menurut laporan kepolisian provinsi itu, taksi berbentuk minibus kehilangan kontrol di jalan provinsi. Taksi kemudian terhenti persis di atas rel KA.
Alhasil, tabrakan tak bisa dihindari. "Dua korban luka dalam kondisi kritis di rumah sakit," kata polisi.
Sebelumnya, pada 15 Maret 2012, sebuah KA menabrak minibus taksi di Johannesburg. Kejadian itu menewaskan lima anak sekolah.
Satpol PP Bongkar Vila Liar di Puncak
BOGOR, KOMPAS.com — Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kembali membongkar bangunan dan vila liar
di kawasan Puncak, tepatnya di Kampung Sukatani, Kecamatan Cisarua,
Senin (25/11/2013).
"Hari ini ada 41 unit bangunan, baik vila maupun tempat tinggal, milik 16 pemilik yang kami bongkar," kata Sekretaris Satpol PP Kabupaten Bogor Aries Mulyanto.
Aries menyebutkan, pembongkaran kali ini merupakan kelanjutan dari pembongkaran ratusan vila atau bangunan ilegal yang berada di kawasan Puncak.
Pembongkaran di Kampung Sukatani, Desa Tugu Utara, tersebut juga telah dilakukan Kamis (20/11/2013) kemarin. Sebanyak 21 vila dari 10 pemilik dibongkar oleh Satpol PP dibantu dengan aparat gabungan Polres, Brimob, dan TNI.
Seperti pembongkaran sebelumnya, pihak Satpol PP telah melayangkan surat peringatan ketiga, lalu disusul dengan penyegelan bangunan yang akan dibongkar terhitung delapan hari sebelum pembongkaran dilakukan.
"Pembongkaran sudah sesuai prosedurnya. Sebelum dibongkar, kami sudah memberikan surat pemberitahuan terhitung sebanyak tiga kali, lalu surat peringatan sebanyak tiga kali. Isi peringatan meminta pemilik bangunan untuk membongkar sendiri bangunan miliknya. Jika tidak, akan dilakukan pembongkaran," ujar Aries.
Aries menyebutkan, sebanyak dua alat berat backhoe dikerahkan untuk membongkar dan menghancurkan bangunan permanen tersebut hingga rata dengan tanah.
"Kami sebenarnya lebih terbantu jika masyarakat membongkar sendiri bangunannya, namun kenyataannya mereka hanya mengosongkan vila tanpa membongkar, kami kerahkan alat berat untuk merobohkan bangunan," ujar Aries.
Aries menyebutkan, bangunan-bangunan yang dibongkar tersebut merupakan bangunan yang menyalahi aturan, ilegal, tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), berada di lahan konservasi dan tanah milik negara.
Dia mengatakan, pembongkaran vila di Puncak merupakan tugas Pemerintah Kabupaten Bogor, di mana semua instansi terkait terlibat di dalamnya, yakni Satpol PP sebagai penegak perda, dibantu aparat Kepolisian Resor Bogor, Brimob, dan TNI sebagai pengamanan.
Aries menyebutkan, pada 2013 ini, Satpol PP menerima limpahan berkas dari Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman untuk menertibkan dan membongkar bangunan liar atau ilegal yang ada di kawasan Puncak, yakni sebanyak 239 pemilik dengan jumlah unit bangunan mencapai 4.000 lebih.
"Pembongkaran bangunan milik 239 pemilik ini dilakukan selama 2013 ini, targetnya akhir Desember bertahap kami selesaikan," ujar Aries.
Pembongkaran vila berlangsung sejak pagi hingga siang, sebagian dari 41 vila yang dibongkar telah rata dengan tanah. Sementara itu, pembongkaran berlangsung tanpa ada perlawanan dari warga.
"Hari ini ada 41 unit bangunan, baik vila maupun tempat tinggal, milik 16 pemilik yang kami bongkar," kata Sekretaris Satpol PP Kabupaten Bogor Aries Mulyanto.
Aries menyebutkan, pembongkaran kali ini merupakan kelanjutan dari pembongkaran ratusan vila atau bangunan ilegal yang berada di kawasan Puncak.
Pembongkaran di Kampung Sukatani, Desa Tugu Utara, tersebut juga telah dilakukan Kamis (20/11/2013) kemarin. Sebanyak 21 vila dari 10 pemilik dibongkar oleh Satpol PP dibantu dengan aparat gabungan Polres, Brimob, dan TNI.
Seperti pembongkaran sebelumnya, pihak Satpol PP telah melayangkan surat peringatan ketiga, lalu disusul dengan penyegelan bangunan yang akan dibongkar terhitung delapan hari sebelum pembongkaran dilakukan.
"Pembongkaran sudah sesuai prosedurnya. Sebelum dibongkar, kami sudah memberikan surat pemberitahuan terhitung sebanyak tiga kali, lalu surat peringatan sebanyak tiga kali. Isi peringatan meminta pemilik bangunan untuk membongkar sendiri bangunan miliknya. Jika tidak, akan dilakukan pembongkaran," ujar Aries.
Aries menyebutkan, sebanyak dua alat berat backhoe dikerahkan untuk membongkar dan menghancurkan bangunan permanen tersebut hingga rata dengan tanah.
"Kami sebenarnya lebih terbantu jika masyarakat membongkar sendiri bangunannya, namun kenyataannya mereka hanya mengosongkan vila tanpa membongkar, kami kerahkan alat berat untuk merobohkan bangunan," ujar Aries.
Aries menyebutkan, bangunan-bangunan yang dibongkar tersebut merupakan bangunan yang menyalahi aturan, ilegal, tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), berada di lahan konservasi dan tanah milik negara.
Dia mengatakan, pembongkaran vila di Puncak merupakan tugas Pemerintah Kabupaten Bogor, di mana semua instansi terkait terlibat di dalamnya, yakni Satpol PP sebagai penegak perda, dibantu aparat Kepolisian Resor Bogor, Brimob, dan TNI sebagai pengamanan.
Aries menyebutkan, pada 2013 ini, Satpol PP menerima limpahan berkas dari Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman untuk menertibkan dan membongkar bangunan liar atau ilegal yang ada di kawasan Puncak, yakni sebanyak 239 pemilik dengan jumlah unit bangunan mencapai 4.000 lebih.
"Pembongkaran bangunan milik 239 pemilik ini dilakukan selama 2013 ini, targetnya akhir Desember bertahap kami selesaikan," ujar Aries.
Pembongkaran vila berlangsung sejak pagi hingga siang, sebagian dari 41 vila yang dibongkar telah rata dengan tanah. Sementara itu, pembongkaran berlangsung tanpa ada perlawanan dari warga.
Indonesia Tak Ingin WCF Jadi Piala Bergilir
NUSA DUA, BALI, KOMPAS.com--Hari ini World Culture
Forum (WCF) menyelesaikan beberapa agenda yang telah dijadwalkan. Sejak
dbuka oleh Presiden SBY pada pukul 10.00 Wita, dilanjutkan pemaparan
wacana budaya oleh Prof Dr Amartya Sen (Pemenang Nobel Ekonomi/ Harvard
University) dan Dr. Fareed Zakaria (Intelektual/ komentator di CNN).
Semula, seusai pemaparan oleh kedua pembicara kunci tersebut tidak akan dilakukan tanya jawab, namun karena tingginya antusiasme peserta, maka DR Azumardi Azra yang bertindak sebagai moderator membuka kesempatan kepada peserta diskusi untuk bertanya.
Dari materi yang disampaikan oleh Prof Amartya, terungkap bahwa hubungan antarnegara telah dibangun sejak lama, yakni pada era Kerajaan Sriwijaya. "Menurut Pak Amartya, Indonesia telah memiliki tradisi ilmiah. Pada abad VII, Indonesia telah menjadi pusat peradaban. Banyak warga China dan India datang ke Sriwijaya untuk menuntut ilmu. Tradisi ini akan kita kembangkan, sehingga bukan hanya kita yang menuntut ilmu ke luar negeri, melainkan orang luar negeri juga datang ke Indonesia untuk belajar. Sehingga kondisinya akan berimbang, ada pertukaran pelajar yang nyata. Itu yang saya tangkap dari Prof Amartya dan Dr Fareed Zakaria," ungkap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M Nuh kepada wartawan di Nusa Dua, Senin sore, (25/11/13).
Sementara sesi kedua setelah makan siang, agenda yang digelar adalah pandangan dari 14 negara tentang pelaksanaan WCF, termasuk pengalaman mereka terhadap pengembangan budaya di masing-masing negara asal peserta. Salah satu yang menarik adalah yang diungkap oleh delegasi dari Brazil, yang mengungkapkan bahwa pemerintah Brazil berupaya mendekatkan kegiatan yang berbasis budaya dengan masyarakat. Karena, menurut delegasi dari Brazil yang bernama Marcelo Pedroso, selama ini budaya cenderung larinya ke elitisme.
Marcelo pun mengajukan pertanyaan, bagaimana jika masyarakat ingin menyaksikan pertunjukan opera dengan tiket mahal? Pun demikian yang terjadi di Indonesia, betapa masyarakat Indonesia banyak yang tidak sanggup menyaksikan Java Jazz karenatiket yang mahal. Cara yang diambil Brazil menurut Marcelo, adalah memberi kartu yang bisa dipakai untuk menonton film dan menyaksikan pertunjukan. Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting untuk memberi subsidi bagi seniman agar mereka dapat menutup ongkos produksi dan juga sebagai honor.
Hal-hal seperti inilah, kata M Nuh, yang akan menjadi masukan bagi "Bali Promise", selain juga dari pidato Presiden SBY, pidato dua pembicara kunci, para pakar, NGO, dan lain-lain sehingga akan dihasilkan rekomendasi.
Mengenai kelanjutan WCF, Nuh tegas mengatakan, Indonesia tak ingin WCF menjadi piala bergilir. "Karena kita ingin menjadi based culture, menjadi global home atas semua dialog yang menyangkut kebudayaan," ujar Nuh.
Saat Kompas.com mengajukan pertanyaan, mengapa tak ada Kepala Negara yang hadir, seperti yang telah direncanakan sebelumnya, Nuh memberi alasan, "Kita baru menyelenggarakan APEC bulan lalu, maka kita menyadari bahwa tidak mungkin seorang kepala negara datang berkali-kali ke sebuah negara dalam waktu yang berdekatan. Tapi kami bersyukur, acara ini dihadiri oleh 65 negara, sebuah jumlah yang mengagumkan jika dibanding dengan acara-acara internasional yang diselenggarakan oleh negara lan. InsyaAllah, dengan konsistensi yang kita miliki, WCF akan terus berkembang dan akan kita selenggarakan setiap dua tahun sekali. Untuk itu, mau tidak mau, WCF kedua pada 2015 nanti akan kita masukkan ke APBN. Saya harapkan, pemerintah ke depan masih bisa melaksanaan WCF."
Semula, seusai pemaparan oleh kedua pembicara kunci tersebut tidak akan dilakukan tanya jawab, namun karena tingginya antusiasme peserta, maka DR Azumardi Azra yang bertindak sebagai moderator membuka kesempatan kepada peserta diskusi untuk bertanya.
Dari materi yang disampaikan oleh Prof Amartya, terungkap bahwa hubungan antarnegara telah dibangun sejak lama, yakni pada era Kerajaan Sriwijaya. "Menurut Pak Amartya, Indonesia telah memiliki tradisi ilmiah. Pada abad VII, Indonesia telah menjadi pusat peradaban. Banyak warga China dan India datang ke Sriwijaya untuk menuntut ilmu. Tradisi ini akan kita kembangkan, sehingga bukan hanya kita yang menuntut ilmu ke luar negeri, melainkan orang luar negeri juga datang ke Indonesia untuk belajar. Sehingga kondisinya akan berimbang, ada pertukaran pelajar yang nyata. Itu yang saya tangkap dari Prof Amartya dan Dr Fareed Zakaria," ungkap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M Nuh kepada wartawan di Nusa Dua, Senin sore, (25/11/13).
Sementara sesi kedua setelah makan siang, agenda yang digelar adalah pandangan dari 14 negara tentang pelaksanaan WCF, termasuk pengalaman mereka terhadap pengembangan budaya di masing-masing negara asal peserta. Salah satu yang menarik adalah yang diungkap oleh delegasi dari Brazil, yang mengungkapkan bahwa pemerintah Brazil berupaya mendekatkan kegiatan yang berbasis budaya dengan masyarakat. Karena, menurut delegasi dari Brazil yang bernama Marcelo Pedroso, selama ini budaya cenderung larinya ke elitisme.
Marcelo pun mengajukan pertanyaan, bagaimana jika masyarakat ingin menyaksikan pertunjukan opera dengan tiket mahal? Pun demikian yang terjadi di Indonesia, betapa masyarakat Indonesia banyak yang tidak sanggup menyaksikan Java Jazz karenatiket yang mahal. Cara yang diambil Brazil menurut Marcelo, adalah memberi kartu yang bisa dipakai untuk menonton film dan menyaksikan pertunjukan. Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting untuk memberi subsidi bagi seniman agar mereka dapat menutup ongkos produksi dan juga sebagai honor.
Hal-hal seperti inilah, kata M Nuh, yang akan menjadi masukan bagi "Bali Promise", selain juga dari pidato Presiden SBY, pidato dua pembicara kunci, para pakar, NGO, dan lain-lain sehingga akan dihasilkan rekomendasi.
Mengenai kelanjutan WCF, Nuh tegas mengatakan, Indonesia tak ingin WCF menjadi piala bergilir. "Karena kita ingin menjadi based culture, menjadi global home atas semua dialog yang menyangkut kebudayaan," ujar Nuh.
Saat Kompas.com mengajukan pertanyaan, mengapa tak ada Kepala Negara yang hadir, seperti yang telah direncanakan sebelumnya, Nuh memberi alasan, "Kita baru menyelenggarakan APEC bulan lalu, maka kita menyadari bahwa tidak mungkin seorang kepala negara datang berkali-kali ke sebuah negara dalam waktu yang berdekatan. Tapi kami bersyukur, acara ini dihadiri oleh 65 negara, sebuah jumlah yang mengagumkan jika dibanding dengan acara-acara internasional yang diselenggarakan oleh negara lan. InsyaAllah, dengan konsistensi yang kita miliki, WCF akan terus berkembang dan akan kita selenggarakan setiap dua tahun sekali. Untuk itu, mau tidak mau, WCF kedua pada 2015 nanti akan kita masukkan ke APBN. Saya harapkan, pemerintah ke depan masih bisa melaksanaan WCF."
23 Tahun menjadi Guru Honorer, Mahmud Terus Berupaya Menjadi Guru Tetap
JAKARTA, KOMPAS.com - Baju safari biru yang melekat
di badan Mahmud (54) membedakannya dari guru-guru lain di SMA Negeri 13
Jakarta Utara. Karena berstatus guru honorer, Mahmud tidak mengenakan
batik PGRI saat peringatan Hari Guru Nasional, yang jatuh setiap 25
November.
Perbedaan seragam itu tidak pernah memadamkan semangatnya untuk menjadi guru. Ia bahkan terus berupaya agar statusnya diangkat menjadi guru tetap dengan status pegawai negeri sipil (PNS).
Sudah 23 tahun Mahmud bekerja sebagai guru honorer. Sudah lebih dari tiga kali ia mengikuti ujian penyaringan pegawai negeri sipil. Namun, keberuntungan belum beradap di pihaknya, ia selalu gagal lolos ujian calon PNS. Hingga kini, Mahmud masih menjadi guru agama islam dengan status honorer.
Menjadi guru sudah menjadi tekad Mahmud sejak kecil. Statusnya sebagai tenaga honorer tak menjadi masalah, yang penting ia dapat mewujudkan salah satu keinginan orangtuanya.
"Yang penting saya ngajar sampai akhir hayat sesuai dengan harapan ibu saya, salah satu anaknya menjadi guru," ujar Mahmud kepada Kompas.com di SMAN 13 Jakarta Utara, Senin (25/11/2013).
Mahmud menyadari bahwa salah satu hal yang mengganjalnya untuk lulus dalam seleksi PNS adalah ijazah sarjana mudanya yang sempat hilang pada 2002. Ia baru mendapatkan ijazah kembali dengan kembali bersekolah pada 2006 dan lulus empat tahun kemudian.
Mahmud selalu ikhlas menjalani pengabdiannya sebagai pengajar. Meski demikian, ia juga merasa sedih karena apabila ia diterima pada tahun ini, maka statusnya sebagai guru tetap hanya akan berjalan selama 6 tahun. Pada usia 60 tahun, seorang guru tetap harus pensiun.
"Guru honorer itu rasanya agak merasa enggak diutamakan. Selama ngajar belum pernah jadi wali kelas karena saya masih honorer. Dalam susunan guru ataupun foto saya juga enggak ada," kata Mahmud.
Status pegawai honorer juga membuat bapak tiga anak itu terus diselimuti rasa khawatir karena sewaktu-waktu dapat dikeluarkan dari sekolah. Kontrak mengajarnya menyisakan waktu 2 tahun lagi. Jika kontraknya berakhir sebelum itu, maka kelangsungan hidup keluarganya menjadi tanda tanya.
""Ikhlas saja, biar saya hanya bawa uang Rp 10.000 tiap hari, yang penting saya ngajar jangan dikeluarin sampai akhir hayat," ujar Mahmud.
Honor yang diperoleh Mahmud itu tentu saja tidak cukup untuk membiayai keluarganya. Apalagi, ia juga tak pernah mendapatkan tunjangan sebagaimana guru-guru lain yang berstatus tetap. Meski demikian, Mahmud tetap berharap dapat menjalani panggilan dari jiwanya menjadi guru, demi mewujudkan harapan sang ibu tercinta.
Perbedaan seragam itu tidak pernah memadamkan semangatnya untuk menjadi guru. Ia bahkan terus berupaya agar statusnya diangkat menjadi guru tetap dengan status pegawai negeri sipil (PNS).
Sudah 23 tahun Mahmud bekerja sebagai guru honorer. Sudah lebih dari tiga kali ia mengikuti ujian penyaringan pegawai negeri sipil. Namun, keberuntungan belum beradap di pihaknya, ia selalu gagal lolos ujian calon PNS. Hingga kini, Mahmud masih menjadi guru agama islam dengan status honorer.
Menjadi guru sudah menjadi tekad Mahmud sejak kecil. Statusnya sebagai tenaga honorer tak menjadi masalah, yang penting ia dapat mewujudkan salah satu keinginan orangtuanya.
"Yang penting saya ngajar sampai akhir hayat sesuai dengan harapan ibu saya, salah satu anaknya menjadi guru," ujar Mahmud kepada Kompas.com di SMAN 13 Jakarta Utara, Senin (25/11/2013).
Mahmud menyadari bahwa salah satu hal yang mengganjalnya untuk lulus dalam seleksi PNS adalah ijazah sarjana mudanya yang sempat hilang pada 2002. Ia baru mendapatkan ijazah kembali dengan kembali bersekolah pada 2006 dan lulus empat tahun kemudian.
Mahmud selalu ikhlas menjalani pengabdiannya sebagai pengajar. Meski demikian, ia juga merasa sedih karena apabila ia diterima pada tahun ini, maka statusnya sebagai guru tetap hanya akan berjalan selama 6 tahun. Pada usia 60 tahun, seorang guru tetap harus pensiun.
"Guru honorer itu rasanya agak merasa enggak diutamakan. Selama ngajar belum pernah jadi wali kelas karena saya masih honorer. Dalam susunan guru ataupun foto saya juga enggak ada," kata Mahmud.
Status pegawai honorer juga membuat bapak tiga anak itu terus diselimuti rasa khawatir karena sewaktu-waktu dapat dikeluarkan dari sekolah. Kontrak mengajarnya menyisakan waktu 2 tahun lagi. Jika kontraknya berakhir sebelum itu, maka kelangsungan hidup keluarganya menjadi tanda tanya.
""Ikhlas saja, biar saya hanya bawa uang Rp 10.000 tiap hari, yang penting saya ngajar jangan dikeluarin sampai akhir hayat," ujar Mahmud.
Honor yang diperoleh Mahmud itu tentu saja tidak cukup untuk membiayai keluarganya. Apalagi, ia juga tak pernah mendapatkan tunjangan sebagaimana guru-guru lain yang berstatus tetap. Meski demikian, Mahmud tetap berharap dapat menjalani panggilan dari jiwanya menjadi guru, demi mewujudkan harapan sang ibu tercinta.
Guru Galak, Siswa SD Mogok Belajar
PURWOREJO, KOMPAS.com - Belasan siswa kelas VI SDN 2
Winong, di Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo, mogok belajar.
Pasalnya, guru kelas mereka dianggap terlalu keras ketika mengajar dan
tidak segan memberikan hukuman fisik.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribunjogja.com di lapangan, aksi mogok belajar tersebut telah dimulai sejak Sabtu (23/11/2013). Sebanyak 16 dari 19 siswa kelas VI mendadak pulang sekolah sebelum waktunya.
"Mereka ketakutan mengikuti pelajaran Matematika setelah jam istirahat. Mereka kebanyakan kesulitan mengerjakan dan takut kena hukuman dari guru kelas VI, namanya Pak HTS," jelas seorang orangtua murid, Sofyan (32) ketika ditemui, Senin (25/11/2013).
Menurut Sofyan, HTS memang guru senior yang telah lama dikenal suka memberikan hukuman fisik. Hukuman diberikan pada siswa yang tidak menyimak pelajaran dengan baik di sekolah. Selain itu, siswa juga dihukum apabila tidak berhasil mengerjakan soal.
"Siswa yang pintar tidak kena hukuman. Namun yang kurang memahami pelajaran, biasanya kena hukuman. Karena itu, sudah dua hari yang masuk kelas hanya tiga siswa, yaitu mereka yang rangking 1-3," lanjut Sofyan.
Namun, hukuman fisik membuat kekesalan siswa memuncak. Hal itu direspons orangtua murid dengan mendatangi sekolah pada Senin pagi. Upaya mereka untuk meminta penjelasan dari sekolah terkendala kepala sekolah yang tidak berada di tempat.
"Kami meminta guru HTS mengubah sikapnya. Kekerasan tidak relevan lagi dalam dunia pendidikan saat ini. Kalau yang bersangkutan tidak mau mengubah sikapnya, kami siap memolisikan," tegas Sofyan.
Sementara itu, Kepala SDN 2 Winong, Saniyah mengatakan, pihaknya menegaskan tidak ada kekerasan maupun penganiayaan kepada siswa. Yang ada hanyalah pembinaan kepada siswa.
"Tidak ada guru yang berniat mencelakakan siswanya. Namun demikian kami akan meminta penjelasan dari guru yang bersangkutan. Apabila benar, kami akan melakukan pembinaan," katanya. (Rento Ari Nugroho)
Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribunjogja.com di lapangan, aksi mogok belajar tersebut telah dimulai sejak Sabtu (23/11/2013). Sebanyak 16 dari 19 siswa kelas VI mendadak pulang sekolah sebelum waktunya.
"Mereka ketakutan mengikuti pelajaran Matematika setelah jam istirahat. Mereka kebanyakan kesulitan mengerjakan dan takut kena hukuman dari guru kelas VI, namanya Pak HTS," jelas seorang orangtua murid, Sofyan (32) ketika ditemui, Senin (25/11/2013).
Menurut Sofyan, HTS memang guru senior yang telah lama dikenal suka memberikan hukuman fisik. Hukuman diberikan pada siswa yang tidak menyimak pelajaran dengan baik di sekolah. Selain itu, siswa juga dihukum apabila tidak berhasil mengerjakan soal.
"Siswa yang pintar tidak kena hukuman. Namun yang kurang memahami pelajaran, biasanya kena hukuman. Karena itu, sudah dua hari yang masuk kelas hanya tiga siswa, yaitu mereka yang rangking 1-3," lanjut Sofyan.
Namun, hukuman fisik membuat kekesalan siswa memuncak. Hal itu direspons orangtua murid dengan mendatangi sekolah pada Senin pagi. Upaya mereka untuk meminta penjelasan dari sekolah terkendala kepala sekolah yang tidak berada di tempat.
"Kami meminta guru HTS mengubah sikapnya. Kekerasan tidak relevan lagi dalam dunia pendidikan saat ini. Kalau yang bersangkutan tidak mau mengubah sikapnya, kami siap memolisikan," tegas Sofyan.
Sementara itu, Kepala SDN 2 Winong, Saniyah mengatakan, pihaknya menegaskan tidak ada kekerasan maupun penganiayaan kepada siswa. Yang ada hanyalah pembinaan kepada siswa.
"Tidak ada guru yang berniat mencelakakan siswanya. Namun demikian kami akan meminta penjelasan dari guru yang bersangkutan. Apabila benar, kami akan melakukan pembinaan," katanya. (Rento Ari Nugroho)
Bentrokan di Benghazi Tewaskan Tiga Tentara Libya
KOMPAS.com — Bentrokan di Benghazi antara militer Libya
versus kelompok militan Ansar Al Sharia menewaskan tiga tentara
pemerintah. Insiden itu pun melukai sedikitnya 14 orang. Menurut warta AP, baku tembak itu terjadi pada Senin (25/11/2013) pagi.
Catatan dari Rumah Sakit Al Galaa menunjukkan banyak dari korban luka dalam kondisi serius. "Ada empat warga sipil yang juga ikut terluka," kata Juru Bicara RS Al Galaa Fadia Al Barghathy.
Sementara itu, Juru Bicara Pasukan Khusus Militer Libya Kolonel Milod Al Zouri mengatakan kalau pertempuran dengan militan Ansar Al Sharia adalah kali pertama terjadi di Benghazi. Menurutnya, pemicu bentrok adalah serangan militan tersebut terhadap konvoi patroli pasukan pemerintah.
Catatan menunjukkan kalau militan itu diduga menjadi pihak yang membunuh Duta Besar AS untuk Libya Christopher Stevens. Insiden itu terjadi pada 2012.
Catatan dari Rumah Sakit Al Galaa menunjukkan banyak dari korban luka dalam kondisi serius. "Ada empat warga sipil yang juga ikut terluka," kata Juru Bicara RS Al Galaa Fadia Al Barghathy.
Sementara itu, Juru Bicara Pasukan Khusus Militer Libya Kolonel Milod Al Zouri mengatakan kalau pertempuran dengan militan Ansar Al Sharia adalah kali pertama terjadi di Benghazi. Menurutnya, pemicu bentrok adalah serangan militan tersebut terhadap konvoi patroli pasukan pemerintah.
Catatan menunjukkan kalau militan itu diduga menjadi pihak yang membunuh Duta Besar AS untuk Libya Christopher Stevens. Insiden itu terjadi pada 2012.
Diboikot Media, KPK Jelaskan Pemeriksaan Boediono Melalui Radio
JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah diboikot media, pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantas menjelaskan ihwal pemeriksaan
Wakil Presiden Boediono dalam kasus Bank Century melalui live streaming Radio KanalKPK, Senin (25/11/2013). Siaran itu dapat diakses melalui kpk.go.id/streaming.
"Konferensi pers batal, jika ingin dengarkan penjelasan resmi pimpinan KPK terkait pemeriksaan Wapres Boediono sebagai saksi kasus Century, bisa menyimak streaming Radio KanalKPK di kpk.go.id/streaming pukul 15.30 WIB," kata Juru Bicara KPK Johan Budi.
Dalam siaran KanalKPK tersebut, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyampaikan bahwa penyidik KPK mendalami hal-hal penting yang berkaitan dengan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dalam pemeriksaan Boediono yang berlangsung Sabtu (23/11/2013). Saat FPJP diberikan, Boediono menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.
"Serta pengambilan kebijakan BI yang berkaitan dengan penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik. Ada kurang lebih 10 isu penting yang menurut kami perlu didalami dan ditanyakan kepada saksi Prof Boediono," kata Bambang seperti yang disampaikan melalui Radio KanalKPK.
Dia juga mengatakan, tidak ada hal-hal yang ingin KPK sembunyikan dari media terkait pemeriksaan Boediono ini. KPK, kata Bambang, memang berencana memberitahukan pemeriksaan Boediono itu kepada media seusai pemeriksaan.
"Ini semata-mata didasarkan agar penyidik bisa optimal dalam pemeriksaan dan sesuai tugas yang diberikan dengan cepat, baru akan diberitahukan kepada pimpinan dan juru bicara KPK," ujar Bambang.
Menurut Bambang, pemeriksaan Boediono yang berlangsung selama 10 jam lebih itu menggenapkan proses penyidikan kasus Century dengan tersangka mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya.
"Inilah bagian dari tanggung jawab kami menjelaskan kepada publik untuk membangun proses penegakan hukum sebagai bagian proses pemberantasan korupsi," tutur Bambang.
Dia juga mengatakan bahwa KPK memeriksa Boediono di Kantor Wakil Presiden semata-mata karena alasan protokoler. Aturan protokoler dianggap dapat memperlambat pemeriksaan. "Ada sterilisasi, banyak proses pengamanan justru menyebabkan prinsip cepat berbiaya murah tidak dapat dilakukan," katanya.
Bambang menambahkan, pemeriksaan Boediono yang dilakukan di kantor Wapres itu sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bahwa penyidik KPK boleh mendatangi seorang saksi ke kediamannya jika saksi tersebut memberi alasan yang patut dan wajar bahwa dia tidak dapat mendatangi Gedung KPK.
Sebelumnya, para wartawan yang biasa bertugas di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, melakukan aksi walk out dari konferensi pers pimpinan KPK. Dalam jumpa pers itu, sedianya pimpinan KPK akan menjelaskan ihwal pemeriksaan Boediono.
Pemeriksaan Boediono
Pemeriksaan terhadap Boediono oleh penyidik KPK, Sabtu (23/11/2013), di kantor Wakil Presiden mengundang banyak pertanyaan. Pemeriksaan ini mengundang pertanyaan karena terkesan ditutup-tutupi. Pada hari pemeriksaan, tidak ada keterangan resmi dari KPK mengenai kegiatan itu.
Juru Bicara KPK Johan Budi ketika itu mengaku belum tahu ada pemeriksaan Boediono oleh KPK. Tak hanya Johan, Ketua KPK Abraham Samad pun mengaku belum tahu saat dikonfirmasi soal pemeriksaan Boediono. Sementara empat pimpinan lain KPK tidak menjawab ketika dihubungi Kompas.com pada Sabtu.
Ihwal pemeriksaan ini justru d
"Konferensi pers batal, jika ingin dengarkan penjelasan resmi pimpinan KPK terkait pemeriksaan Wapres Boediono sebagai saksi kasus Century, bisa menyimak streaming Radio KanalKPK di kpk.go.id/streaming pukul 15.30 WIB," kata Juru Bicara KPK Johan Budi.
Dalam siaran KanalKPK tersebut, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyampaikan bahwa penyidik KPK mendalami hal-hal penting yang berkaitan dengan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dalam pemeriksaan Boediono yang berlangsung Sabtu (23/11/2013). Saat FPJP diberikan, Boediono menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.
"Serta pengambilan kebijakan BI yang berkaitan dengan penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik. Ada kurang lebih 10 isu penting yang menurut kami perlu didalami dan ditanyakan kepada saksi Prof Boediono," kata Bambang seperti yang disampaikan melalui Radio KanalKPK.
Dia juga mengatakan, tidak ada hal-hal yang ingin KPK sembunyikan dari media terkait pemeriksaan Boediono ini. KPK, kata Bambang, memang berencana memberitahukan pemeriksaan Boediono itu kepada media seusai pemeriksaan.
"Ini semata-mata didasarkan agar penyidik bisa optimal dalam pemeriksaan dan sesuai tugas yang diberikan dengan cepat, baru akan diberitahukan kepada pimpinan dan juru bicara KPK," ujar Bambang.
Menurut Bambang, pemeriksaan Boediono yang berlangsung selama 10 jam lebih itu menggenapkan proses penyidikan kasus Century dengan tersangka mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya.
"Inilah bagian dari tanggung jawab kami menjelaskan kepada publik untuk membangun proses penegakan hukum sebagai bagian proses pemberantasan korupsi," tutur Bambang.
Dia juga mengatakan bahwa KPK memeriksa Boediono di Kantor Wakil Presiden semata-mata karena alasan protokoler. Aturan protokoler dianggap dapat memperlambat pemeriksaan. "Ada sterilisasi, banyak proses pengamanan justru menyebabkan prinsip cepat berbiaya murah tidak dapat dilakukan," katanya.
Bambang menambahkan, pemeriksaan Boediono yang dilakukan di kantor Wapres itu sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bahwa penyidik KPK boleh mendatangi seorang saksi ke kediamannya jika saksi tersebut memberi alasan yang patut dan wajar bahwa dia tidak dapat mendatangi Gedung KPK.
Sebelumnya, para wartawan yang biasa bertugas di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, melakukan aksi walk out dari konferensi pers pimpinan KPK. Dalam jumpa pers itu, sedianya pimpinan KPK akan menjelaskan ihwal pemeriksaan Boediono.
Pemeriksaan Boediono
Pemeriksaan terhadap Boediono oleh penyidik KPK, Sabtu (23/11/2013), di kantor Wakil Presiden mengundang banyak pertanyaan. Pemeriksaan ini mengundang pertanyaan karena terkesan ditutup-tutupi. Pada hari pemeriksaan, tidak ada keterangan resmi dari KPK mengenai kegiatan itu.
Juru Bicara KPK Johan Budi ketika itu mengaku belum tahu ada pemeriksaan Boediono oleh KPK. Tak hanya Johan, Ketua KPK Abraham Samad pun mengaku belum tahu saat dikonfirmasi soal pemeriksaan Boediono. Sementara empat pimpinan lain KPK tidak menjawab ketika dihubungi Kompas.com pada Sabtu.
Ihwal pemeriksaan ini justru d
Lelang Jabatan, Jokowi Berharap Kepsek Tak Cuma Bisa Mengajar
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta akan memberlakukan lelang untuk jabatan kepala sekolah (kepsek)
di tingkat pendidikan setara SMA.
Gubernur Jakarta Joko Widodo berharap, dengan lelang tersebut, kepsek yang terpilih tidak hanya pintar dari sisi akademis, tetapi juga memiliki keterampilan manajemen organisasi yang bagus.
"Tidak hanya baik belajar mengajar saja. Tapi, punya kemampuan mengelola manajemen sekolah yang baik," ujarnya kepada wartawan di kantor Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2013).
Mengelola sekolah, lanjut Jokowi, termasuk di dalamnya melakukan pengawasan proyek-proyek pembangunan di sekolah yang dipimpinnya.
Selama ini, Jokowi menilai banyak kepala sekolah yang tidak mengelola pembangunan sekolahnya dengan baik. Tak jarang, persoalan pun muncul, misalnya, bangunan sekolah ambruk, tidak selesainya renovasi, dan lain-lain.
"Tiap tahun kan kita selalu mengadakan proyek-proyek sekolah, itulah yang perlu dikelola dengan baik. Goal-nya ke situ," lanjutnya.
Dia pun berharap, kepala sekolah yang dihasilkan melalui lelang jabatan dapat sesuai dengan kebutuhan saat ini.
Berkaca pada lelang jabatan lurah dan camat sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pernah mengatakan ketidakpuasannya. Menurutnya, hanya 30 persen lurah dan camat yang dianggapnya berhasil menjalankan standar pekerjaannya.
Lantas, bagaimana cara Jokowi agar kondisi serupa tak terulang dalam lelang jabatan kepala sekolah yang sebentar lagi berlaku? "Ya apalagi (lelang kepala sekolah) tidak dilakukan. Makin parah. Ini kan memperbaikinya bertahap. Meski (lurah dan camat) belum sesuai target, ya tetap harus dilakukan supaya dapat yang baik-baik," lanjut Jokowi.
Ia memercayakan syarat-syarat formal dan nonformal pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta. Pihaknya pun berupaya semaksimal mungkin memformulasikan syarat untuk peserta lelang kepsek agar hasilnya optimal serta bermanfaat. |
Seperti diketahui, Pemprov Jakarta akan menggelar lelang bagi kepala sekolah untuk tingkat pendidikan setingkat SMA. Di DKI sendiri ada 180 jabatan kepsek yang akan diperebutkan melalui mekanisme khusus, layaknya lelang jabatan lurah dan camat DKI.
Jumlah tersebut terdiri dari 117 SMA dan SMK sebanyak 73. Pendaftaran akan dimulai dari 26 November hingga 2 Desember 2013.
Gubernur Jakarta Joko Widodo berharap, dengan lelang tersebut, kepsek yang terpilih tidak hanya pintar dari sisi akademis, tetapi juga memiliki keterampilan manajemen organisasi yang bagus.
"Tidak hanya baik belajar mengajar saja. Tapi, punya kemampuan mengelola manajemen sekolah yang baik," ujarnya kepada wartawan di kantor Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2013).
Mengelola sekolah, lanjut Jokowi, termasuk di dalamnya melakukan pengawasan proyek-proyek pembangunan di sekolah yang dipimpinnya.
Selama ini, Jokowi menilai banyak kepala sekolah yang tidak mengelola pembangunan sekolahnya dengan baik. Tak jarang, persoalan pun muncul, misalnya, bangunan sekolah ambruk, tidak selesainya renovasi, dan lain-lain.
"Tiap tahun kan kita selalu mengadakan proyek-proyek sekolah, itulah yang perlu dikelola dengan baik. Goal-nya ke situ," lanjutnya.
Dia pun berharap, kepala sekolah yang dihasilkan melalui lelang jabatan dapat sesuai dengan kebutuhan saat ini.
Berkaca pada lelang jabatan lurah dan camat sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pernah mengatakan ketidakpuasannya. Menurutnya, hanya 30 persen lurah dan camat yang dianggapnya berhasil menjalankan standar pekerjaannya.
Lantas, bagaimana cara Jokowi agar kondisi serupa tak terulang dalam lelang jabatan kepala sekolah yang sebentar lagi berlaku? "Ya apalagi (lelang kepala sekolah) tidak dilakukan. Makin parah. Ini kan memperbaikinya bertahap. Meski (lurah dan camat) belum sesuai target, ya tetap harus dilakukan supaya dapat yang baik-baik," lanjut Jokowi.
Ia memercayakan syarat-syarat formal dan nonformal pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta. Pihaknya pun berupaya semaksimal mungkin memformulasikan syarat untuk peserta lelang kepsek agar hasilnya optimal serta bermanfaat. |
Seperti diketahui, Pemprov Jakarta akan menggelar lelang bagi kepala sekolah untuk tingkat pendidikan setingkat SMA. Di DKI sendiri ada 180 jabatan kepsek yang akan diperebutkan melalui mekanisme khusus, layaknya lelang jabatan lurah dan camat DKI.
Jumlah tersebut terdiri dari 117 SMA dan SMK sebanyak 73. Pendaftaran akan dimulai dari 26 November hingga 2 Desember 2013.
LIPI: 71 Persen Masyarakat Indonesia Dukung Demokrasi
JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI) melakukan survei terhadap persepsi masyarakat Indonesia
terhadap demokrasi. Dalam survei tersebut ditemukan bahwa 71 persen
masyarakat menganggap bahwa sistem demokrasi cocok bagi Indonesia.
"Kita ingin membaca persepsi publik tentang apa itu demokrasi. Dari survei tersebut terlihat 71 persen masyarakat mendukung demokrasi, " ujar koordinator tim peneliti, Wawan Ichwanuddin di Gedung Widya Graha LIPI, Jakarta, Senin (25/11/2013).
Berdasarkan survei tersebut, 71 persen masyarakat menilai bahwa sistem demokrasi cocok bagi Indonesia. Sementara 11 persen responden berpikir sebaliknya. Dan sisanya yaitu 18 persen menjawab tidak tahu.
Selain itu, survei tersebut juga menemukan sekitar 58 persen responden setuju bahwa demokrasi dengan segala kelemahannya masih lebih baik dibandingkan bentuk pemerintahan lainnya. Sementara responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju 22 persen. "Sisanya 20 persen menjawab tidak tahu," ucapnya.
Survei yang diselenggarakan selama kurun waktu 10-31 Mei itu dilakukan secara nasional dengan menjaring 1.799 responden yang tersebar di 90 desa/keluruhan di 31 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini sekitar 95 persen dengan ambang kesalahan (margin of error) sekitar 2,31 persen.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan responden dengan menggunakan kuesioner berstruktur. Responden sepenuhnya dipilih secara acak bertingkat (multi-stage random sampling). Strata responden dipilih secara proporsional di masing-masing provinsi, dasar wilayah tinggal 50:50 (perkotaan dan pedesaan), dan komposisi gender 50:50 (pria dan wanita).
Di tempat yang sama, Sri Budi Eko Wardhani, pengajar ilmu politik Universitas Indonesia selaku pembahas survei mengkritisi survei yang dilakukan secara kuantitatif tersebut. Menurutnya, pertanyaan tentang demokrasi dalam survei tersebut seharusnya dilakukan secara lebih mendalam.
"Mestinya (peneliti) harus keluar dari pandangan demokrasi yang formalistik dan masuk pada pendekatan demokrasi substantif dengan operasional yang lebih terukur," tandasnya.
"Kita ingin membaca persepsi publik tentang apa itu demokrasi. Dari survei tersebut terlihat 71 persen masyarakat mendukung demokrasi, " ujar koordinator tim peneliti, Wawan Ichwanuddin di Gedung Widya Graha LIPI, Jakarta, Senin (25/11/2013).
Berdasarkan survei tersebut, 71 persen masyarakat menilai bahwa sistem demokrasi cocok bagi Indonesia. Sementara 11 persen responden berpikir sebaliknya. Dan sisanya yaitu 18 persen menjawab tidak tahu.
Selain itu, survei tersebut juga menemukan sekitar 58 persen responden setuju bahwa demokrasi dengan segala kelemahannya masih lebih baik dibandingkan bentuk pemerintahan lainnya. Sementara responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju 22 persen. "Sisanya 20 persen menjawab tidak tahu," ucapnya.
Survei yang diselenggarakan selama kurun waktu 10-31 Mei itu dilakukan secara nasional dengan menjaring 1.799 responden yang tersebar di 90 desa/keluruhan di 31 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini sekitar 95 persen dengan ambang kesalahan (margin of error) sekitar 2,31 persen.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan responden dengan menggunakan kuesioner berstruktur. Responden sepenuhnya dipilih secara acak bertingkat (multi-stage random sampling). Strata responden dipilih secara proporsional di masing-masing provinsi, dasar wilayah tinggal 50:50 (perkotaan dan pedesaan), dan komposisi gender 50:50 (pria dan wanita).
Di tempat yang sama, Sri Budi Eko Wardhani, pengajar ilmu politik Universitas Indonesia selaku pembahas survei mengkritisi survei yang dilakukan secara kuantitatif tersebut. Menurutnya, pertanyaan tentang demokrasi dalam survei tersebut seharusnya dilakukan secara lebih mendalam.
"Mestinya (peneliti) harus keluar dari pandangan demokrasi yang formalistik dan masuk pada pendekatan demokrasi substantif dengan operasional yang lebih terukur," tandasnya.
Warga Melawan Pembongkaran Vila di Megamendung
BOGOR, KOMPAS.com - Aparat Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, belum dapat menyegel 51 unit bangunan vila
di Kecamatan Megamendung, kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, karena
mendapat perlawanan dari warga setempat.
"Dua pekan lalu kami melakukan penyegelan 51 unit bangunan di Megamendung, tapi mendapat penghadangan dari warga. Penyegelan sementara juga kami tunda dulu," kata Sekretaris Satpol PP Kabupaten Bogor, Aries Mulyanto, saat dihubungi di sela-sela pembongkaran 41 unit vila di Puncak, Senin (25/11/2013).
Aries menyebutkan, bentuk penghadangan yang dilakukan warga terhadap upaya hukum yang dilakukan Satpol PP berupa penutupan jalan dengan menggunakan batang pohon. Selain itu, warga juga berkumpul di lokasi siap menghadap anggota Satpol PP yang turun tanpa pengawalan dari Polres Bogor dan aparat keamanan lainnya.
Menurut Aries, mengingat jumlah anggota Satpol PP dan warga tidak seimbang, sehingga pihaknya mengurungkan niat untuk melakukan penyegelan terhadap 51 unit bangunan ilegal di kawasan tersebut.
Aries menyebutkan, penyegelan sudah harus dilakukan, sesuai prosedur pemilik bangunan sudah mendapat surat peringatan yang ketiga. Namun karena terjadi penghadangan oleh warga, Satpol PP memilih untuk mengulur waktu dan kembali melakukan sosialisasi terkait pembongkaran.
"Tapi kami tidak akan gentar. Kami akan terus maju untuk melakukan penertiban. Saat ini sedang direncanakan ulang jadwal penyegelan, nantinya kita (Satpol PP) akan minta bantuan pengamanan dari Polres dan TNI," ujar Asep.
Aries mengatakan, bahwa penertiban dan pembongkaran sudah harus dilakukan oleh Satpol PP setelah mendapat limpahan berkas dari Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman setempat.
Satpol PP menerima limpahan berkas sebanyak 239 pemilik bangunan ilegal di kawasan Puncak yang tersebar di sejumlah titik di antaranya Desa Tugu Utara Cisarua, dan Megamendung.
Bangunan-bangunan tersebut menyalahi aturan karena tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta berdiri di atas tanah negara dan lahan konservasi. "Minggu ini penyegelan vila di Megamendung akan dijadwalkan ulang," kata Aries.
Berbeda dengan di Megamendung, penyegelan serta pembongkaran bangun dan vila di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, berjalan baik tanpa ada perlawanan warga.
Menurut Aries, pembongkaran merupakan program Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menyelamatkan kawasan Puncak yang banyak berdiri bangunan liar tanpa izin sehingga merusak konservasi yakni sebagai kawasan serapan air.
"Dua pekan lalu kami melakukan penyegelan 51 unit bangunan di Megamendung, tapi mendapat penghadangan dari warga. Penyegelan sementara juga kami tunda dulu," kata Sekretaris Satpol PP Kabupaten Bogor, Aries Mulyanto, saat dihubungi di sela-sela pembongkaran 41 unit vila di Puncak, Senin (25/11/2013).
Aries menyebutkan, bentuk penghadangan yang dilakukan warga terhadap upaya hukum yang dilakukan Satpol PP berupa penutupan jalan dengan menggunakan batang pohon. Selain itu, warga juga berkumpul di lokasi siap menghadap anggota Satpol PP yang turun tanpa pengawalan dari Polres Bogor dan aparat keamanan lainnya.
Menurut Aries, mengingat jumlah anggota Satpol PP dan warga tidak seimbang, sehingga pihaknya mengurungkan niat untuk melakukan penyegelan terhadap 51 unit bangunan ilegal di kawasan tersebut.
Aries menyebutkan, penyegelan sudah harus dilakukan, sesuai prosedur pemilik bangunan sudah mendapat surat peringatan yang ketiga. Namun karena terjadi penghadangan oleh warga, Satpol PP memilih untuk mengulur waktu dan kembali melakukan sosialisasi terkait pembongkaran.
"Tapi kami tidak akan gentar. Kami akan terus maju untuk melakukan penertiban. Saat ini sedang direncanakan ulang jadwal penyegelan, nantinya kita (Satpol PP) akan minta bantuan pengamanan dari Polres dan TNI," ujar Asep.
Aries mengatakan, bahwa penertiban dan pembongkaran sudah harus dilakukan oleh Satpol PP setelah mendapat limpahan berkas dari Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman setempat.
Satpol PP menerima limpahan berkas sebanyak 239 pemilik bangunan ilegal di kawasan Puncak yang tersebar di sejumlah titik di antaranya Desa Tugu Utara Cisarua, dan Megamendung.
Bangunan-bangunan tersebut menyalahi aturan karena tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta berdiri di atas tanah negara dan lahan konservasi. "Minggu ini penyegelan vila di Megamendung akan dijadwalkan ulang," kata Aries.
Berbeda dengan di Megamendung, penyegelan serta pembongkaran bangun dan vila di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, berjalan baik tanpa ada perlawanan warga.
Menurut Aries, pembongkaran merupakan program Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menyelamatkan kawasan Puncak yang banyak berdiri bangunan liar tanpa izin sehingga merusak konservasi yakni sebagai kawasan serapan air.
Rusak Pintu Garasi, Pencuri Bawa Kabur Mobil Xenia
JEMBER, KOMPAS.com - Satu unit mobil Daihatsu Xenia
milik M Rohim (22) warga Dusun Karangsono, Desa Grenden, Kecamatan
Puger, Jember, Jawa Timur, hilang digondol maling, Senin (25/11/13).
“Jadi korban baru tahu mobilnya hilang saat baru bangun tidur sekitar pukul 04.30 pagi. Waktu itu, korban memilik firasat tidak enak, dan langsung melihat mobilnya di garasi dan ternyata mobilnya sudah tidak ada," terang Kepala Sub Bagian Humas Polres Jember, Ajun Komisaris Polisi Edi Sudarto, Senin.
Berdasarkan hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), pelaku masuk ke rumah korban dengan merusak pintu. Setelah itu, pelaku langsung membawa kabur mobil di dalam garasi. “Jadi pintu rumah korban dirusak dengan cara dicongkel," ungkap Edi.
Saat ini, lanjut Edi, Polres Jember masih mendalami kasus pencurian tersebut, termasuk melacak berapa jumlah pelakunya. “Kami juga sedang melakukan penyelidikan, apakah pencuri ini masuk sindikat spesialis mobil apa tidak," terangnya.
Edi mengimbau kepada warga Jember agar berhati-hati dan tetap waspada terhadap aksi pencurian. “Yang tidak kalah penting juga, seluruh barang berharga seperti kendaraan bermotor, agar dikunci ganda supaya lebih aman," pintanya.
“Jadi korban baru tahu mobilnya hilang saat baru bangun tidur sekitar pukul 04.30 pagi. Waktu itu, korban memilik firasat tidak enak, dan langsung melihat mobilnya di garasi dan ternyata mobilnya sudah tidak ada," terang Kepala Sub Bagian Humas Polres Jember, Ajun Komisaris Polisi Edi Sudarto, Senin.
Berdasarkan hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), pelaku masuk ke rumah korban dengan merusak pintu. Setelah itu, pelaku langsung membawa kabur mobil di dalam garasi. “Jadi pintu rumah korban dirusak dengan cara dicongkel," ungkap Edi.
Saat ini, lanjut Edi, Polres Jember masih mendalami kasus pencurian tersebut, termasuk melacak berapa jumlah pelakunya. “Kami juga sedang melakukan penyelidikan, apakah pencuri ini masuk sindikat spesialis mobil apa tidak," terangnya.
Edi mengimbau kepada warga Jember agar berhati-hati dan tetap waspada terhadap aksi pencurian. “Yang tidak kalah penting juga, seluruh barang berharga seperti kendaraan bermotor, agar dikunci ganda supaya lebih aman," pintanya.
Bakar Lahan Tebu, Kakek Tewas Terjebak Api
JOMBANG, KOMPAS.com - Sadir (80), warga Desa Murukan,
Kecamatan Mojoagung, ditemukan tewas terbakar di sebuah lahan tebu,
Minggu (24/11/2013) malam. Diduga, korban terjebak api dan terbakar saat
membakar sampah daun tebu di lahan bekas tebangan.
Informasi yang diperoleh, sebelumnya sekitar pukul 15.00 WIB korban berpamitan kepada keluarganya untuk membersihkan lahan tebu yang telah ditebang. Biasanya, lahan tebu dibersihkan dengan cara membakar tumpukan sampah daun tebu.
Namun hingga selepas Magrib, sekitar pukul 18.30, korban tak kunjung pulang. Keluarganya pun khawatir. Biasanya sebelum Magrib korban sudah ada di rumah.
Keluarganya lantas mengajak beberapa tetangga mencari korban. Tiba di sana, mereka kaget. Karena tubuh korban ditemukan sudah meninggal dan mayatnya dalam kondisi mengenaskan. Hampir sekujur tubuhnya terbakar.
Warga pun menduga korban terbakar akibat membakar sampah daun tebu. Warga segera lapor ke perangkat desa dan diteruskan ke polsek setempat. Jasad korban dibawa ke rumahnya.
Tak lama, petugas datang dan meminta keterangan beberapa saksi. Atas permintaan keluarga, jasad korban tak dilakukan otopsi namun hanya visum luar saja oleh dokter puskesmas setempat.
"Kematian korban murni kecelakaan, tak ada bekas penganiayaan. Jenazah korban langsung dimakamkan," jelas Kasubbag Humas Polres Jombang, AKP Sugeng Widodo, Senin (25/11/2013).
Informasi yang diperoleh, sebelumnya sekitar pukul 15.00 WIB korban berpamitan kepada keluarganya untuk membersihkan lahan tebu yang telah ditebang. Biasanya, lahan tebu dibersihkan dengan cara membakar tumpukan sampah daun tebu.
Namun hingga selepas Magrib, sekitar pukul 18.30, korban tak kunjung pulang. Keluarganya pun khawatir. Biasanya sebelum Magrib korban sudah ada di rumah.
Keluarganya lantas mengajak beberapa tetangga mencari korban. Tiba di sana, mereka kaget. Karena tubuh korban ditemukan sudah meninggal dan mayatnya dalam kondisi mengenaskan. Hampir sekujur tubuhnya terbakar.
Warga pun menduga korban terbakar akibat membakar sampah daun tebu. Warga segera lapor ke perangkat desa dan diteruskan ke polsek setempat. Jasad korban dibawa ke rumahnya.
Tak lama, petugas datang dan meminta keterangan beberapa saksi. Atas permintaan keluarga, jasad korban tak dilakukan otopsi namun hanya visum luar saja oleh dokter puskesmas setempat.
"Kematian korban murni kecelakaan, tak ada bekas penganiayaan. Jenazah korban langsung dimakamkan," jelas Kasubbag Humas Polres Jombang, AKP Sugeng Widodo, Senin (25/11/2013).
Diskriminasi terhadap Minoritas Berakar dari Kepentingan Politik
JAKARTA, KOMPAS.com — Diskriminasi dan kekerasan
terhadap kelompok-kelompok minoritas masih saja berlangsung di
Indonesia. Selain akibat penegakan hukum lemah, kondisi itu diperparah
dengan adanya kelompok-kelompok politik yang bermain dan berusaha
memanfaatkan sentimen perbedaan untuk kepentingannya.
”Diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas, terutama keyakinan beragama, masih terus berlangsung. Faktor penyebabnya soal politik. Kepentingan politik membuat masalah itu muncul dan meruncing lagi,” kata Sinta Nuriyah Wahid, istri mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid, dalam pembukaan ”Dengar Kesaksian Para Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)” di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (25/11).
Forum yang digelar Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) itu menghadirkan 32 saksi korban pelanggaran HAM di seluruh Indonesia. Mereka menceritakan pengalaman kekerasan yang dialami dan perjuangan kembali menjadi manusia. Kisah mereka didengarkan, dicatat, dan didalami Majelis Warga yang juga berasal dari sejumlah daerah di Indonesia.
Sinta Nuriyah Wahid mengungkapkan, faktor politik yang mendorong kekerasan dapat dilihat dalam sejumlah pemilihan kepala daerah (pilkada). Menjelang pemilihan biasanya ada upaya memanfaatkan sentimen mayoritas yang menekan minoritas, termasuk lewat cara-cara kekerasan. Permainan itu ditujukan untuk memperoleh simpati dari mayoritas yang diharapkan meningkatkan elektabilitas kelompok politik tertentu.
”Kalau mau ada pilkada, kekerasan terhadap kelompok minoritas itu cenderung menguat. Masyarakat hendaknya menyadari kondisi ini dan jangan mudah terprovokasi. Percayalah kepada diri sendiri dan jangan mudah terpancing,” katanya.
Kelompok-kelompok minoritas harus terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran tanpa henti. Dengan begitu, publik luas dan pemerintah semakin terbuka matanya tentang keadilan dan kebenaran. Saat bersamaan, pemerintah diminta untuk menjalankan konstitusi yang melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan.
”Pemerintah harus bertindak tegas untuk memisahkan antara politik dan perlakuan terhadap minoritas. Dalam situasi politik apa pun, kelompok minoritas harus diperlakukan secara sama dan memperoleh keadilan. Jangan untuk kepentingan mendapat suara, lalu muncul diskriminasi kepada kelompok-kelompok kecil,” katanya.
Dalam forum ”Dengar Kesaksian”, sejumlah orang mengisahkan pelanggaran HAM yang dialaminya. Kristina Sumarniati asal Yogyakarta, misalnya, menceritakan dua kali dipenjara akibat salah tangkap setelah peristiwa kekerasan 1965. Selama penangkapan, proses interogasi, dan penjara, perempuan itu mengalami kekerasan dalam berbagai cara yang sangat tidak manusiawi.
Kesaksian lain disampaikan Net Markus dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Delapan keluarganya ditangkap, sebagian hilang, setelah peristiwa 1965. Mereka disiksa, dihilangkan, dan dilanggar haknya sebagai manusia tanpa proses peradilan. ”Saya menuntut pemerintah untuk meminta maaf dan menegakkan keadilan. Generasi baru harus tahu cerita sebenarnya,” katanya.
”Diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas, terutama keyakinan beragama, masih terus berlangsung. Faktor penyebabnya soal politik. Kepentingan politik membuat masalah itu muncul dan meruncing lagi,” kata Sinta Nuriyah Wahid, istri mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid, dalam pembukaan ”Dengar Kesaksian Para Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)” di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (25/11).
Forum yang digelar Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) itu menghadirkan 32 saksi korban pelanggaran HAM di seluruh Indonesia. Mereka menceritakan pengalaman kekerasan yang dialami dan perjuangan kembali menjadi manusia. Kisah mereka didengarkan, dicatat, dan didalami Majelis Warga yang juga berasal dari sejumlah daerah di Indonesia.
Sinta Nuriyah Wahid mengungkapkan, faktor politik yang mendorong kekerasan dapat dilihat dalam sejumlah pemilihan kepala daerah (pilkada). Menjelang pemilihan biasanya ada upaya memanfaatkan sentimen mayoritas yang menekan minoritas, termasuk lewat cara-cara kekerasan. Permainan itu ditujukan untuk memperoleh simpati dari mayoritas yang diharapkan meningkatkan elektabilitas kelompok politik tertentu.
”Kalau mau ada pilkada, kekerasan terhadap kelompok minoritas itu cenderung menguat. Masyarakat hendaknya menyadari kondisi ini dan jangan mudah terprovokasi. Percayalah kepada diri sendiri dan jangan mudah terpancing,” katanya.
Kelompok-kelompok minoritas harus terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran tanpa henti. Dengan begitu, publik luas dan pemerintah semakin terbuka matanya tentang keadilan dan kebenaran. Saat bersamaan, pemerintah diminta untuk menjalankan konstitusi yang melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan.
”Pemerintah harus bertindak tegas untuk memisahkan antara politik dan perlakuan terhadap minoritas. Dalam situasi politik apa pun, kelompok minoritas harus diperlakukan secara sama dan memperoleh keadilan. Jangan untuk kepentingan mendapat suara, lalu muncul diskriminasi kepada kelompok-kelompok kecil,” katanya.
Dalam forum ”Dengar Kesaksian”, sejumlah orang mengisahkan pelanggaran HAM yang dialaminya. Kristina Sumarniati asal Yogyakarta, misalnya, menceritakan dua kali dipenjara akibat salah tangkap setelah peristiwa kekerasan 1965. Selama penangkapan, proses interogasi, dan penjara, perempuan itu mengalami kekerasan dalam berbagai cara yang sangat tidak manusiawi.
Kesaksian lain disampaikan Net Markus dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Delapan keluarganya ditangkap, sebagian hilang, setelah peristiwa 1965. Mereka disiksa, dihilangkan, dan dilanggar haknya sebagai manusia tanpa proses peradilan. ”Saya menuntut pemerintah untuk meminta maaf dan menegakkan keadilan. Generasi baru harus tahu cerita sebenarnya,” katanya.
Ketika SBY dan Ani Unjuk Rasa di Bali...
KARANGASEM, KOMPAS.com — Jika biasanya menerima
unjuk rasa, kali ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berunjuk
rasa lengkap dengan spanduk. Hanya, spanduk yang dibentangkan Presiden
tersebut bertuliskan "Menanam Selamanya".
Itulah yang dilakukan Presiden SBY didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono di Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali, seperti dikutip dari situs resmi Presiden RI www.presidenri.go.id, Senin (25/11/2013).
Presiden melakukan aksi penanaman pohon kalpataru (Ficus religiosa) pada acara Puncak Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN) 2013.
"Sering kali saat berkunjung ke daerah, saya menerima unjuk rasa dari masyarakat. Spanduk besar bertuliskan sesuatu disampaikan kepada saya. Sore ini, di tempat yang baik ini, saya dan istri tercinta, Ibu Ani, juga ingin berunjuk rasa dengan menggelar sebuah spanduk," kata SBY disambut senyum warga setempat.
Setelah Presiden menyampaikan itu, Ibu Ani langsung menghampiri Presiden SBY yang berada di atas panggung. Keduanya lalu bersama menggelar spanduk berukuran besar bertuliskan "Menanam Selamanya". Ajakan ini disambut tepuk tangan dari semua tamu.
Pada kesempatan itu, SBY menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang hingga saat ini masih menanam pohon dan menjaga kelestarian alam.
HMPI diperingati setiap tanggal 28 November seperti tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2008. Tema peringatan HMPI dan BMN tahun ini adalah "Wariskan Hutan yang Lebih Baik untuk Generasi Penerus Bangsa".
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan, penyelenggaraan peringatan itu bertujuan untuk lebih membangkitkan semangat, motivasi, dan membudayakan masyarakat Indonesia untuk menanam dan memelihara pohon.
"Indonesia konsisten melaksanakan pembangunan berkelanjutan untuk kita wariskan hutan bagi anak cucu kita sebagai penyelamat lingkungan hidup," ucap Zulkifli dalam sambutannya.
Karangasem dipilih sebagai lokasi peringatan karena wilayah yang terletak di Bali timur ini dikelilingi gunung dan lautan. Meski Karangasem termasuk daerah kering, 87 kilometer wilayahnya merupakan garis pantai. Menhut optimistis, pohon yang ditanam bisa tumbuh subur.
Saat itu, SBY dan Ibu Ani menanam kalpataru (Ficus religiosa). Adapun Menhut menanam cendana (Santalum album) dan Soraya Zulkifli Hasan menanam mangga (Mangifera indica).
Pada acara itu, Presiden SBY juga memberikan penghargaan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota pemenang lomba Penanaman Satu Miliar Pohon Tahun 2012 Tingkat Nasional. Mereka adalah Gubernur Jawa Timur, Gubernur Sulawesi Selatan, dan Gubernur Bengkulu. Penghargaan juga diserahkan kepada Bupati Banyuwangi, Bupati Karangasem, dan Bupati Minahasa, serta kepada Wali Kota Pasuruan, Wali Kota Ternate, dan Wali Kota Balikpapan. Juara umum lomba Wana Lestari 2013 diraih oleh Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X.
Kementerian Kehutanan juga memberikan apresiasi kepada pemangku kepentingan, para pelaku usaha non-kehutanan. Mereka adalah PT Pertamina EP, PT Bank Negara Indonesia, dan PT Djarum. Untuk pelaku usaha sektor kehutanan, penghargaan diberikan kepada Perum Perhutani, KPWN (Koperasi Perumahan Wanabakti Nusantara), dan Usaha Konservasi PT Duta Indonesia Djaya.
Program Penanaman Satu Miliar Pohon 2012 juga didukung oleh reklamasi hutan di kawasan tambang. Mereka yang mendapat penghargaan untuk kategori ini, di antaranya, PT Aneka Tambang dan PT Bukit Asam.
Untuk kategori perguruan tinggi dan LSM, penghargaan diberikan kepada UGM Yogyakarta dan Komunitas Pohon Indonesia. Adapun penghargaan perorangan diberikan kepada Mayjen TNI Doni Monardo (Penggiat Penanaman Pohon Penyerap Karbon), Andi Tenri Gappa (Penggiat Penanaman Pohon Penyerap Karbon), TGH Hasanain Juaini (Perintis Konservasi Hutan dan Lahan di Pulau Lombok NTB), Pastor Marselinus Agot (Penggiat Bibit Pohon Berbasis Masyarakat di Klaten, Jateng), dan Amin Sidik (Penggiat Tanaman Mangrove di Pasuruan, Jatim).
Itulah yang dilakukan Presiden SBY didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono di Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali, seperti dikutip dari situs resmi Presiden RI www.presidenri.go.id, Senin (25/11/2013).
Presiden melakukan aksi penanaman pohon kalpataru (Ficus religiosa) pada acara Puncak Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN) 2013.
"Sering kali saat berkunjung ke daerah, saya menerima unjuk rasa dari masyarakat. Spanduk besar bertuliskan sesuatu disampaikan kepada saya. Sore ini, di tempat yang baik ini, saya dan istri tercinta, Ibu Ani, juga ingin berunjuk rasa dengan menggelar sebuah spanduk," kata SBY disambut senyum warga setempat.
Setelah Presiden menyampaikan itu, Ibu Ani langsung menghampiri Presiden SBY yang berada di atas panggung. Keduanya lalu bersama menggelar spanduk berukuran besar bertuliskan "Menanam Selamanya". Ajakan ini disambut tepuk tangan dari semua tamu.
Pada kesempatan itu, SBY menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang hingga saat ini masih menanam pohon dan menjaga kelestarian alam.
HMPI diperingati setiap tanggal 28 November seperti tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2008. Tema peringatan HMPI dan BMN tahun ini adalah "Wariskan Hutan yang Lebih Baik untuk Generasi Penerus Bangsa".
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan, penyelenggaraan peringatan itu bertujuan untuk lebih membangkitkan semangat, motivasi, dan membudayakan masyarakat Indonesia untuk menanam dan memelihara pohon.
"Indonesia konsisten melaksanakan pembangunan berkelanjutan untuk kita wariskan hutan bagi anak cucu kita sebagai penyelamat lingkungan hidup," ucap Zulkifli dalam sambutannya.
Karangasem dipilih sebagai lokasi peringatan karena wilayah yang terletak di Bali timur ini dikelilingi gunung dan lautan. Meski Karangasem termasuk daerah kering, 87 kilometer wilayahnya merupakan garis pantai. Menhut optimistis, pohon yang ditanam bisa tumbuh subur.
Saat itu, SBY dan Ibu Ani menanam kalpataru (Ficus religiosa). Adapun Menhut menanam cendana (Santalum album) dan Soraya Zulkifli Hasan menanam mangga (Mangifera indica).
Pada acara itu, Presiden SBY juga memberikan penghargaan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota pemenang lomba Penanaman Satu Miliar Pohon Tahun 2012 Tingkat Nasional. Mereka adalah Gubernur Jawa Timur, Gubernur Sulawesi Selatan, dan Gubernur Bengkulu. Penghargaan juga diserahkan kepada Bupati Banyuwangi, Bupati Karangasem, dan Bupati Minahasa, serta kepada Wali Kota Pasuruan, Wali Kota Ternate, dan Wali Kota Balikpapan. Juara umum lomba Wana Lestari 2013 diraih oleh Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X.
Kementerian Kehutanan juga memberikan apresiasi kepada pemangku kepentingan, para pelaku usaha non-kehutanan. Mereka adalah PT Pertamina EP, PT Bank Negara Indonesia, dan PT Djarum. Untuk pelaku usaha sektor kehutanan, penghargaan diberikan kepada Perum Perhutani, KPWN (Koperasi Perumahan Wanabakti Nusantara), dan Usaha Konservasi PT Duta Indonesia Djaya.
Program Penanaman Satu Miliar Pohon 2012 juga didukung oleh reklamasi hutan di kawasan tambang. Mereka yang mendapat penghargaan untuk kategori ini, di antaranya, PT Aneka Tambang dan PT Bukit Asam.
Untuk kategori perguruan tinggi dan LSM, penghargaan diberikan kepada UGM Yogyakarta dan Komunitas Pohon Indonesia. Adapun penghargaan perorangan diberikan kepada Mayjen TNI Doni Monardo (Penggiat Penanaman Pohon Penyerap Karbon), Andi Tenri Gappa (Penggiat Penanaman Pohon Penyerap Karbon), TGH Hasanain Juaini (Perintis Konservasi Hutan dan Lahan di Pulau Lombok NTB), Pastor Marselinus Agot (Penggiat Bibit Pohon Berbasis Masyarakat di Klaten, Jateng), dan Amin Sidik (Penggiat Tanaman Mangrove di Pasuruan, Jatim).
Basuki Keluhkan Buruknya Penanganan Sampah
JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama mengakui masih banyak pengerjaan antisipasi banjir yang
belum maksimal. Salah satunya adalah masih menumpuknya sampah di
gorong-gorong, sungai, maupun saluran air lain.
"Sebagian sudah dibersihkan, tapi kerjanya kurang bagus. Tumpukan sampahnya dibiarin seminggu, truk enggak datang mengangkut," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (25/11/2013).
Sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 215 Tahun 2012 tentang Pengintegrasian dan Optimalisasi Pengelolaan Sampah, mulai 1 April 2013 penanganan sampah sungai, kali, dan badan air telah menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan DKI. Namun, penanganan sampah itu terkendala oleh kurangnya alat berat dan truk pengangkut sampah. Truk pengangkut sampah yang dimiliki Pemprov DKI sudah berumur tua dan tidak berfungsi secara layak.
Oleh karena itu, Pemprov DKI memasukkan truk sampah dan alat berat ke dalam e-catalog pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Pemprov DKI akan meminta spesifikasi teknis kepada LKPP. LKPP akan menetapkan merek, harganya, dan Pemprov DKI dapat langsung membelinya melalui e-katalog. "Kita memang kekurangan truk. Pembelian alat, semuanya telat," ujar Basuki.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin meminta kepada tiap RW selayaknya ada tempat pembuangan sampah sementara (TPS). Hal itu dikarenakan volume sampah di Jakarta semakin banyak dan menjadi salah satu penyebab banjir.
Unu mengatakan, keberadaan TPS di tiap kecamatan tidak memadai. Berdasarkan data Dinas Kebersihan DKI, hanya 193 kecamatan yang memiliki TPS, itu pun tidak memenuhi standar, misalnya tidak dilengkapi pengolahan sampah, tidak ada buffer zone, tidak ada alat semprot bau, dan truk-truk yang digunakan berusia tua.
"Sebagian sudah dibersihkan, tapi kerjanya kurang bagus. Tumpukan sampahnya dibiarin seminggu, truk enggak datang mengangkut," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (25/11/2013).
Sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 215 Tahun 2012 tentang Pengintegrasian dan Optimalisasi Pengelolaan Sampah, mulai 1 April 2013 penanganan sampah sungai, kali, dan badan air telah menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan DKI. Namun, penanganan sampah itu terkendala oleh kurangnya alat berat dan truk pengangkut sampah. Truk pengangkut sampah yang dimiliki Pemprov DKI sudah berumur tua dan tidak berfungsi secara layak.
Oleh karena itu, Pemprov DKI memasukkan truk sampah dan alat berat ke dalam e-catalog pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Pemprov DKI akan meminta spesifikasi teknis kepada LKPP. LKPP akan menetapkan merek, harganya, dan Pemprov DKI dapat langsung membelinya melalui e-katalog. "Kita memang kekurangan truk. Pembelian alat, semuanya telat," ujar Basuki.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin meminta kepada tiap RW selayaknya ada tempat pembuangan sampah sementara (TPS). Hal itu dikarenakan volume sampah di Jakarta semakin banyak dan menjadi salah satu penyebab banjir.
Unu mengatakan, keberadaan TPS di tiap kecamatan tidak memadai. Berdasarkan data Dinas Kebersihan DKI, hanya 193 kecamatan yang memiliki TPS, itu pun tidak memenuhi standar, misalnya tidak dilengkapi pengolahan sampah, tidak ada buffer zone, tidak ada alat semprot bau, dan truk-truk yang digunakan berusia tua.
PM Jepang: Zona Pertahanan Udara China, Langkah Berbahaya
TOKYO, KOMPAS.com - Hubungan diplomatik China dan
Jepang semakin panas, setelah pada Senin (25/11/2013), kedua negara
saling memanggil para dubes terkait deklarasi zona pertahanan udara yang
dideklarasikan sepihak oleh China.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyebut, langkah yang diambil pemerintah China itu sangat berbahaya. "Saya sangat prihatin karena langkah berbahaya itu bisa menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan," kata PM Abe kepada parlemen Jepang.
"Saya akan meminta (pemerintah) China untuk menahan diri di saat kita melanjutkan penyelesaian masalah ini dengan komunitas internasional," tambah Abe.
Ini adalah komentar pertama Abe sejak China mendeklarasikan zona pertahanan udara pada Sabtu (23/11) dan meminta semua pesawat terbang yang melintasi zona tersebut harus meminta izin China.
Zona pertahanan udara China itu meliputi kawasan hampir seluas Inggris dan mencakup kepulauan Senkaku yang menjadi perebutan kedua negara.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS John Kerry juga menyatakan prihatin dengan langkah China itu sambil menambahkan kebijakan ini meningkatkan munculnya risiko sebuah insiden.
Di bawah aturan baru ini, maka semua pesawat terbang yang akan melintasi kawasan itu harus menyerahkan rencana penerbangan mereka, menjelaskan asal negara, dan mempertahan komunikasi radio dua arah yang memungkinkan mereka merespon dengan tepat perintah China.
Sebagian zona pertahana udara China itu tumpang tindih dengan wilayah pertahana udara Korea Selatan, yang juga meliputi kepulauan kecil Ieodo yang diperebutkan Seoul dan Beijing.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyebut, langkah yang diambil pemerintah China itu sangat berbahaya. "Saya sangat prihatin karena langkah berbahaya itu bisa menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan," kata PM Abe kepada parlemen Jepang.
"Saya akan meminta (pemerintah) China untuk menahan diri di saat kita melanjutkan penyelesaian masalah ini dengan komunitas internasional," tambah Abe.
Ini adalah komentar pertama Abe sejak China mendeklarasikan zona pertahanan udara pada Sabtu (23/11) dan meminta semua pesawat terbang yang melintasi zona tersebut harus meminta izin China.
Zona pertahanan udara China itu meliputi kawasan hampir seluas Inggris dan mencakup kepulauan Senkaku yang menjadi perebutan kedua negara.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS John Kerry juga menyatakan prihatin dengan langkah China itu sambil menambahkan kebijakan ini meningkatkan munculnya risiko sebuah insiden.
Di bawah aturan baru ini, maka semua pesawat terbang yang akan melintasi kawasan itu harus menyerahkan rencana penerbangan mereka, menjelaskan asal negara, dan mempertahan komunikasi radio dua arah yang memungkinkan mereka merespon dengan tepat perintah China.
Sebagian zona pertahana udara China itu tumpang tindih dengan wilayah pertahana udara Korea Selatan, yang juga meliputi kepulauan kecil Ieodo yang diperebutkan Seoul dan Beijing.
Usut Penembak Razak, Tiga Warga Diperiksa
AMBON, KOMPAS.com - Kepala Polres Pulau Ambon dan
Pulau-Pulau Lease, AKBP Bintang Juliana mengatakan, saat ini polisi
telah memeriksa tiga warga terkait insiden penembakan yang menewaskan
salah seorang warga Desa Mamala, Abdul Razak Malawat (50) pada Senin
25/1/2013) lalu.
“Saat ini tiga warga telah kita periksa sebagai saksi terkait penembakan terhadap Razak," kata Bintang kepada Kompas.com, Senin petang.
Bintang mengungkapkan, polisi sedikit mengalami kesulitan untuk mengungkap pelaku penembakan lantaran dari ketiga saksi yang diperiksa itu umumnya mereka tidak melihat dan mengenal para pelaku.
Meskipun demikian, Bintang berjanji akan terus berupaya mengungkap para pelaku penembakan terhadap Razak. "Kita juga minta kepada masyarakat agar dapat memberikan informasi kepada polisi agar masalah ini dapat diproses secara hukum,” pintanya.
Bintang mengungkapkan, untuk meredam ketegangan kedua desa bertetangga tersebut, pihaknya telah menempatkan tiga Satuan Setingkat Pelaton (SST) di kedua desa itu hingga situasi normal kembali.
Dia pun berencana akan memfasilitasi kedua warga desa yang terlibat bentrok ke Gubernur Maluku untuk membahas masalah yang selama ini terjadi. "Saya sudah sampaikan kepada Gubernur Maluku dan juga pemerintah kedua desa agar nanti bertemu di kantor Gubernur guna membahas proses perdamaian,” jelasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Razak tewas setelah tertembak peluru di bagian lehernya oleh orang tidak dikenal belum lama ini. Dia ditembak saat berada di hutan desa Mamala.
“Saat ini tiga warga telah kita periksa sebagai saksi terkait penembakan terhadap Razak," kata Bintang kepada Kompas.com, Senin petang.
Bintang mengungkapkan, polisi sedikit mengalami kesulitan untuk mengungkap pelaku penembakan lantaran dari ketiga saksi yang diperiksa itu umumnya mereka tidak melihat dan mengenal para pelaku.
Meskipun demikian, Bintang berjanji akan terus berupaya mengungkap para pelaku penembakan terhadap Razak. "Kita juga minta kepada masyarakat agar dapat memberikan informasi kepada polisi agar masalah ini dapat diproses secara hukum,” pintanya.
Bintang mengungkapkan, untuk meredam ketegangan kedua desa bertetangga tersebut, pihaknya telah menempatkan tiga Satuan Setingkat Pelaton (SST) di kedua desa itu hingga situasi normal kembali.
Dia pun berencana akan memfasilitasi kedua warga desa yang terlibat bentrok ke Gubernur Maluku untuk membahas masalah yang selama ini terjadi. "Saya sudah sampaikan kepada Gubernur Maluku dan juga pemerintah kedua desa agar nanti bertemu di kantor Gubernur guna membahas proses perdamaian,” jelasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Razak tewas setelah tertembak peluru di bagian lehernya oleh orang tidak dikenal belum lama ini. Dia ditembak saat berada di hutan desa Mamala.
Guru Kaku Sudah Tak Laku
KOMPAS.com - Guru yang kreatif, inovatif, penuh
semangat, empati, dan luwes berperan sebagai fasilitator adalah gambaran
guru ideal. Sayang, guru ideal tak mudah ditemukan atau diciptakan.
Padahal, mereka justru paling dibutuhkan untuk memberikan bekal
keterampilan hidup kepada generasi muda.
Kondisi guru di berbagai negara, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, ternyata hampir sama. Jumlah yang tak mencukupi hingga kualitas guru yang minim akibat keterbatasan fasilitas pendukung proses pembelajaran menjadi tantangan bersama. Setidaknya tantangan itu yang dirasakan 1.200 peserta forum tahunan World Innovation Summit for Education (WISE) Ke-5, 28-31 Oktober lalu, di Doha, Qatar.
Dalam forum yang kali ini bertema ”Reinventing Education for Life”, persoalan di jenjang pendidikan dasar masih menjadi fokus utama mengingat adanya tenggat Tujuan Pembangunan Milenium pada 2015. Akses pada pendidikan dasar yang berkualitas menjadi kendala terbesar di banyak negara, terutama negara berkembang dan miskin serta negara yang dilanda bencana dan konflik.
Hampir di semua sesi diskusi panel, debat, hingga workshop selama tiga hari, para peserta sepakat bahwa keterbatasan akses bukan satu-satunya penghambat pendidikan berkualitas, tetapi juga kualitas guru. Dalam forum ini peran dan fungsi guru digugat dan dipertanyakan, terutama guru yang masih mengajar dengan gaya kaku konvensional, satu arah, tanpa proses dialog atau diskusi dengan murid seperti mayoritas sekolah di Indonesia. Bahkan, guru dianggap sebagai penyebab lahirnya generasi yang tidak memiliki keahlian atau keterampilan hidup yang dibutuhkan abad XXI.
Menyiapkan anak
Menurut sosiolog, filsuf, dan kepala peneliti di National Centre for Scientific Research (CNRS), Edgar Morin, tugas guru yang paling fundamental pada abad XXI justru menyiapkan anak agar siap menghadapi realitas kehidupan yang kian kompleks dan serba tidak jelas. Dunia pendidikan saat ini, khususnya guru, tidak mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang utuh. Tidak juga diajarkan untuk memahami hubungan antarindividu yang justru penting untuk menekan konflik dan perpecahan yang kian sering terjadi. Materi ajar yang dipelajari di sekolah seakan terlepas dan tidak terkait dengan kehidupan sehari-hari anak.
”Pendidikan tidak membekali anak untuk mampu menghadapi masalah riil sehari-hari. Anak tidak paham karena setiap bidang ilmu terpisah satu sama lain. Misalnya, soal otak manusia. Otak dipelajari di Biologi, sementara alam pikiran manusia di Psikologi. Yang dipelajari, kan, bagian tubuh yang sama, otak. Pemisahan seperti ini justru mendorong ketidakpedulian dan tidak kritis,” kata Morin seusai sesi diskusi.
Belajar tanpa guru
Guru yang tak kritis dan tak kreatif akan lebih memilih cara mudah mengajar di depan kelas, menyampaikan informasi saja tanpa membuka kesempatan diskusi dengan murid. Murid hanya diminta menghafalkan materi ajar lalu diujikan. Tidak ada proses mengolah informasi, menggali lebih dalam, dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari.
Karena banyaknya guru yang seperti ini, terutama di sekolah formal, mulai muncul ”gerakan belajar tanpa guru”. Bahkan, dalam salah satu hasil voting di WISE 2013 disebutkan dunia pendidikan sesungguhnya tak perlu guru, apalagi guru konservatif. Toh sekarang segala informasi mudah didapat dari dunia maya berkat kemajuan teknologi informasi sehingga setiap orang bisa mengedukasi dirinya sendiri. Siapa pun bisa menjadi guru asalkan memenuhi kriteria guru ideal.
Namun, menurut Presiden Teaching Profession International Observatory Universidad ORT Uruguay Denise Vaillant, profesi guru tidak akan bisa dihilangkan atau digantikan dengan teknologi canggih sekalipun. Persoalan utamanya hanyalah perlunya guru berkualitas dan profesional. ”Jangan hanya guru yang disuruh berubah, tetapi harus diikuti perbaikan sistem pendidikannya,” ujarnya dalam sesi debat ”Can We Have Education Without Teachers?”.
Bagi penerima penghargaan WISE Prize 2013 dari Kolombia, Vicky Colbert, guru yang berkualitas tidak dilihat hanya dari gelar S-2 atau S-3 yang disandangnya, tetapi lebih pada kemampuannya menjadi fasilitator. Proses pembelajaran yang berhasil bisa dilihat dari ruang kelas yang dinamis, hidup, dan penuh ide kreatif dari murid. ”Sebagai fasilitator, guru harus keliling memantau perkembangan setiap muridnya dan mengajak mereka terus berdiskusi tentang berbagai hal,” ujarnya.
Keajaiban
Indonesia bisa saja mendapatkan guru dengan kualitas seperti itu jika alokasi anggaran untuk guru difokuskan pada perekrutan dan pelatihan. Pakar pendidikan dan Direktur Jenderal Center for International Mobility and Cooperation Finlandia, Pasi Sahlberg, menjelaskan, itulah yang selama ini dilakukan Finlandia. Singapura dan Kanada juga melakukan hal serupa. Guru dianggap sebagai profesi bergengsi. Karena perekrutan dan pelatihan yang dititikberatkan, jumlah alokasi anggaran pendidikan ke setiap sekolah akan sama.
”Tidak semua orang bisa jadi guru di Finlandia. Biasanya hanya ada satu dari 10 calon guru yang akan lolos seleksi. Pendidikan minimal S-2 dan proses pelatihannya minimal lima tahun. Untuk menjadi guru berkualitas butuh waktu minimal 7-8 tahun,” kata Sahlberg.
Jika guru terbaik dari Finlandia diimpor ke Indonesia atau negara lain yang juga membutuhkan, apakah akan bisa memperbaiki kualitas pendidikan yang ada? Sahlberg tegas menjawab, tidak! Guru dari Finlandia tidak akan bisa membuat keajaiban jika tidak didukung sistem pendidikan yang benar. Tidak akan ada perubahan yang signifikan jika kurikulum dan sistem pendidikannya tidak diubah. Guru itu seperti pemain dalam tim sepak bola saja. Tetap butuh kepemimpinan yang baik, strategi yang tepat, sikap baik, kerja sama tim, dan sistem permainan yang kuat.
”Setiap anak harus dapat akses terhadap level pembelajaran yang sama. Dengan bekal kepemimpinan yang baik, visi yang jelas, dan guru berkualitas, kondisi pendidikan bisa diperbaiki,” kata Sahlberg.
Kondisi guru di berbagai negara, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, ternyata hampir sama. Jumlah yang tak mencukupi hingga kualitas guru yang minim akibat keterbatasan fasilitas pendukung proses pembelajaran menjadi tantangan bersama. Setidaknya tantangan itu yang dirasakan 1.200 peserta forum tahunan World Innovation Summit for Education (WISE) Ke-5, 28-31 Oktober lalu, di Doha, Qatar.
Dalam forum yang kali ini bertema ”Reinventing Education for Life”, persoalan di jenjang pendidikan dasar masih menjadi fokus utama mengingat adanya tenggat Tujuan Pembangunan Milenium pada 2015. Akses pada pendidikan dasar yang berkualitas menjadi kendala terbesar di banyak negara, terutama negara berkembang dan miskin serta negara yang dilanda bencana dan konflik.
Hampir di semua sesi diskusi panel, debat, hingga workshop selama tiga hari, para peserta sepakat bahwa keterbatasan akses bukan satu-satunya penghambat pendidikan berkualitas, tetapi juga kualitas guru. Dalam forum ini peran dan fungsi guru digugat dan dipertanyakan, terutama guru yang masih mengajar dengan gaya kaku konvensional, satu arah, tanpa proses dialog atau diskusi dengan murid seperti mayoritas sekolah di Indonesia. Bahkan, guru dianggap sebagai penyebab lahirnya generasi yang tidak memiliki keahlian atau keterampilan hidup yang dibutuhkan abad XXI.
Menyiapkan anak
Menurut sosiolog, filsuf, dan kepala peneliti di National Centre for Scientific Research (CNRS), Edgar Morin, tugas guru yang paling fundamental pada abad XXI justru menyiapkan anak agar siap menghadapi realitas kehidupan yang kian kompleks dan serba tidak jelas. Dunia pendidikan saat ini, khususnya guru, tidak mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang utuh. Tidak juga diajarkan untuk memahami hubungan antarindividu yang justru penting untuk menekan konflik dan perpecahan yang kian sering terjadi. Materi ajar yang dipelajari di sekolah seakan terlepas dan tidak terkait dengan kehidupan sehari-hari anak.
”Pendidikan tidak membekali anak untuk mampu menghadapi masalah riil sehari-hari. Anak tidak paham karena setiap bidang ilmu terpisah satu sama lain. Misalnya, soal otak manusia. Otak dipelajari di Biologi, sementara alam pikiran manusia di Psikologi. Yang dipelajari, kan, bagian tubuh yang sama, otak. Pemisahan seperti ini justru mendorong ketidakpedulian dan tidak kritis,” kata Morin seusai sesi diskusi.
Belajar tanpa guru
Guru yang tak kritis dan tak kreatif akan lebih memilih cara mudah mengajar di depan kelas, menyampaikan informasi saja tanpa membuka kesempatan diskusi dengan murid. Murid hanya diminta menghafalkan materi ajar lalu diujikan. Tidak ada proses mengolah informasi, menggali lebih dalam, dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari.
Karena banyaknya guru yang seperti ini, terutama di sekolah formal, mulai muncul ”gerakan belajar tanpa guru”. Bahkan, dalam salah satu hasil voting di WISE 2013 disebutkan dunia pendidikan sesungguhnya tak perlu guru, apalagi guru konservatif. Toh sekarang segala informasi mudah didapat dari dunia maya berkat kemajuan teknologi informasi sehingga setiap orang bisa mengedukasi dirinya sendiri. Siapa pun bisa menjadi guru asalkan memenuhi kriteria guru ideal.
Namun, menurut Presiden Teaching Profession International Observatory Universidad ORT Uruguay Denise Vaillant, profesi guru tidak akan bisa dihilangkan atau digantikan dengan teknologi canggih sekalipun. Persoalan utamanya hanyalah perlunya guru berkualitas dan profesional. ”Jangan hanya guru yang disuruh berubah, tetapi harus diikuti perbaikan sistem pendidikannya,” ujarnya dalam sesi debat ”Can We Have Education Without Teachers?”.
Bagi penerima penghargaan WISE Prize 2013 dari Kolombia, Vicky Colbert, guru yang berkualitas tidak dilihat hanya dari gelar S-2 atau S-3 yang disandangnya, tetapi lebih pada kemampuannya menjadi fasilitator. Proses pembelajaran yang berhasil bisa dilihat dari ruang kelas yang dinamis, hidup, dan penuh ide kreatif dari murid. ”Sebagai fasilitator, guru harus keliling memantau perkembangan setiap muridnya dan mengajak mereka terus berdiskusi tentang berbagai hal,” ujarnya.
Keajaiban
Indonesia bisa saja mendapatkan guru dengan kualitas seperti itu jika alokasi anggaran untuk guru difokuskan pada perekrutan dan pelatihan. Pakar pendidikan dan Direktur Jenderal Center for International Mobility and Cooperation Finlandia, Pasi Sahlberg, menjelaskan, itulah yang selama ini dilakukan Finlandia. Singapura dan Kanada juga melakukan hal serupa. Guru dianggap sebagai profesi bergengsi. Karena perekrutan dan pelatihan yang dititikberatkan, jumlah alokasi anggaran pendidikan ke setiap sekolah akan sama.
”Tidak semua orang bisa jadi guru di Finlandia. Biasanya hanya ada satu dari 10 calon guru yang akan lolos seleksi. Pendidikan minimal S-2 dan proses pelatihannya minimal lima tahun. Untuk menjadi guru berkualitas butuh waktu minimal 7-8 tahun,” kata Sahlberg.
Jika guru terbaik dari Finlandia diimpor ke Indonesia atau negara lain yang juga membutuhkan, apakah akan bisa memperbaiki kualitas pendidikan yang ada? Sahlberg tegas menjawab, tidak! Guru dari Finlandia tidak akan bisa membuat keajaiban jika tidak didukung sistem pendidikan yang benar. Tidak akan ada perubahan yang signifikan jika kurikulum dan sistem pendidikannya tidak diubah. Guru itu seperti pemain dalam tim sepak bola saja. Tetap butuh kepemimpinan yang baik, strategi yang tepat, sikap baik, kerja sama tim, dan sistem permainan yang kuat.
”Setiap anak harus dapat akses terhadap level pembelajaran yang sama. Dengan bekal kepemimpinan yang baik, visi yang jelas, dan guru berkualitas, kondisi pendidikan bisa diperbaiki,” kata Sahlberg.
Jilbab untuk Polwan Akan Diseragamkan
JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Sutarman
menyatakan bahwa pihaknya memandang perlu untuk menyeragamkan penggunaan
jilbab bagi anggota kepolisian wanita. Hal itu diperlukan agar tak ada
polwan yang mengenakan jilbab sesuai keinginan sendiri.
"Memakai jilbab adalah hak asasi setiap orang. Contohnya seperti di Aceh. Namun, kita perlu menyesuaikan terlebih dahulu agar tidak karu-karuan, enggak tertib," kata Sutarman saat menghadiri rapat koordinasi dengan Komisi Kepolisian Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (25/11/2013).
Selain itu, ia menambahkan, penyeragaman jilbab bagi polwan perlu diatur di dalam sebuah peraturan. Tujuannya, agar penggunaan jilbab oleh polwan bisa tertib.
"Jangan sampai bajunya ada yang dimasukkan ada yang dikeluarkan. Atau ada yang jilbabnya warna kuning, merah atau putih, nanti disangka afiliasi sama parpol," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan, saat ini belum ada anggaran untuk pengadaan jilbab bagi polwan. Namun, dalam waktu dekat anggaran tersebut akan diusulkan kepada DPR RI.
Seperti diberitakan, Kapolri telah memperbolehkan anggotanya yang ingin mengenakan jilbab. Namun, hingga saat ini, Polri belum memiliki aturan khusus untuk seragam polwan berjilbab, kecuali di Provinsi Aceh.
Seragam Polri, termasuk di dalamnya polwan, diatur dalam Surat Keputusan (SK) Kapolri No Pol: Skep/702/IX/2005. Tidak tertulis larangan berjilbab dalam surat keputusan Kapolri itu. Namun, semua anggota harus mengenakan seragam yang telah ditentukan.
Saat berdinas, semua anggota wajib mengenakan seragam yang sama baik, mulai dari ujung kepala hingga kaki. Pengecualian dilakukan untuk polwan yang tidak mengenakan seragam, seperti bagian reserse dan intelijen. Mereka diperbolehkan berpakaian bebas ataupun mengenakan jilbab.
"Memakai jilbab adalah hak asasi setiap orang. Contohnya seperti di Aceh. Namun, kita perlu menyesuaikan terlebih dahulu agar tidak karu-karuan, enggak tertib," kata Sutarman saat menghadiri rapat koordinasi dengan Komisi Kepolisian Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (25/11/2013).
Selain itu, ia menambahkan, penyeragaman jilbab bagi polwan perlu diatur di dalam sebuah peraturan. Tujuannya, agar penggunaan jilbab oleh polwan bisa tertib.
"Jangan sampai bajunya ada yang dimasukkan ada yang dikeluarkan. Atau ada yang jilbabnya warna kuning, merah atau putih, nanti disangka afiliasi sama parpol," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan, saat ini belum ada anggaran untuk pengadaan jilbab bagi polwan. Namun, dalam waktu dekat anggaran tersebut akan diusulkan kepada DPR RI.
Seperti diberitakan, Kapolri telah memperbolehkan anggotanya yang ingin mengenakan jilbab. Namun, hingga saat ini, Polri belum memiliki aturan khusus untuk seragam polwan berjilbab, kecuali di Provinsi Aceh.
Seragam Polri, termasuk di dalamnya polwan, diatur dalam Surat Keputusan (SK) Kapolri No Pol: Skep/702/IX/2005. Tidak tertulis larangan berjilbab dalam surat keputusan Kapolri itu. Namun, semua anggota harus mengenakan seragam yang telah ditentukan.
Saat berdinas, semua anggota wajib mengenakan seragam yang sama baik, mulai dari ujung kepala hingga kaki. Pengecualian dilakukan untuk polwan yang tidak mengenakan seragam, seperti bagian reserse dan intelijen. Mereka diperbolehkan berpakaian bebas ataupun mengenakan jilbab.
Ungkap Siapa Salah Gunakan Century
JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Presiden Boediono sebagai
sosok negarawan diminta untuk mengungkap siapa saja yang dapat dianggap
sebagai pihak yang menyalahgunakan dana talangan Bank Century.
”Pihak-pihak itu siapa, tentu yang mengetahui adalah Wapres sendiri,” kata mantan anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Century dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR, Romahurmuziy, Senin (25/11), menyikapi pemeriksaan yang sudah dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Boediono yang pada saat terjadinya kasus Century menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI).
Pemeriksaan dilakukan di Kantor Wapres, Sabtu lalu, setelah KPK meminta keterangan mantan Wapres Jusuf Kalla. Kalla saat itu menegaskan, pemberian dana talangan kepada Bank Century yang mencapai Rp 6,7 triliun itu merupakan perampokan uang negara.
Menurut Romahurmuziy, penjelasan Wapres Boediono seusai diperiksa KPK, Sabtu lalu, merupakan penjelasan seorang negarawan. Kebijakan pemberian dana talangan untuk Bank Century juga diambil untuk menyelamatkan perekonomian bangsa.
Namun, ada hal yang harus dicermati dari penjelasan Wapres itu, yakni tentang adanya pihak-pihak yang menyalahgunakan kebijakan pemberian dana talangan (bail out). Dari keterangan itu, Romahurmuziy memperkirakan, ada pihak-pihak yang sengaja menyalahgunakan kebijakan tersebut.
Sementara itu, mantan anggota Pansus Hak Angket Bank Century DPR, Eva Kusuma Sundari, menganggap Wapres Boediono sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century pada tahun 2009. Pasalnya, kebijakan bail out tidak akan diambil tanpa persetujuan dari Gubernur BI yang saat itu dijabat Boediono.
”Boediono harus tanggung jawab karena ide bail out dari BI tak akan bergulir ke KSSK (Komite Stabilitas Sektor Keuangan) dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) tanpa persetujuan Boediono sebagai Gubernur BI,” katanya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menjelaskan, KSSK tidak mungkin memberikan persetujuan pemberian dana talangan tanpa disetujui BI. Begitu pula LPS tidak akan mencairkan dana talangan tanpa persetujuan Gubernur BI.
Perihal kenaikan nilai dana talangan dari Rp 632 miliar menjadi Rp 6,7 triliun, lanjut Eva, hal itu juga menjadi tanggung jawab BI. Sebab, nilai dana talangan diberikan berdasarkan hasil a
”Pihak-pihak itu siapa, tentu yang mengetahui adalah Wapres sendiri,” kata mantan anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Century dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR, Romahurmuziy, Senin (25/11), menyikapi pemeriksaan yang sudah dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Boediono yang pada saat terjadinya kasus Century menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI).
Pemeriksaan dilakukan di Kantor Wapres, Sabtu lalu, setelah KPK meminta keterangan mantan Wapres Jusuf Kalla. Kalla saat itu menegaskan, pemberian dana talangan kepada Bank Century yang mencapai Rp 6,7 triliun itu merupakan perampokan uang negara.
Menurut Romahurmuziy, penjelasan Wapres Boediono seusai diperiksa KPK, Sabtu lalu, merupakan penjelasan seorang negarawan. Kebijakan pemberian dana talangan untuk Bank Century juga diambil untuk menyelamatkan perekonomian bangsa.
Namun, ada hal yang harus dicermati dari penjelasan Wapres itu, yakni tentang adanya pihak-pihak yang menyalahgunakan kebijakan pemberian dana talangan (bail out). Dari keterangan itu, Romahurmuziy memperkirakan, ada pihak-pihak yang sengaja menyalahgunakan kebijakan tersebut.
Sementara itu, mantan anggota Pansus Hak Angket Bank Century DPR, Eva Kusuma Sundari, menganggap Wapres Boediono sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century pada tahun 2009. Pasalnya, kebijakan bail out tidak akan diambil tanpa persetujuan dari Gubernur BI yang saat itu dijabat Boediono.
”Boediono harus tanggung jawab karena ide bail out dari BI tak akan bergulir ke KSSK (Komite Stabilitas Sektor Keuangan) dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) tanpa persetujuan Boediono sebagai Gubernur BI,” katanya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menjelaskan, KSSK tidak mungkin memberikan persetujuan pemberian dana talangan tanpa disetujui BI. Begitu pula LPS tidak akan mencairkan dana talangan tanpa persetujuan Gubernur BI.
Perihal kenaikan nilai dana talangan dari Rp 632 miliar menjadi Rp 6,7 triliun, lanjut Eva, hal itu juga menjadi tanggung jawab BI. Sebab, nilai dana talangan diberikan berdasarkan hasil a
Sabtu, 23 November 2013
Boediono Jadi Teladan jika Bersedia Diperiksa di Gedung KPK
JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar, Muhammad
Misbakhun, mengaku kecewa jika pemeriksaan Boediono oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar dilakukan di kantor Wakil
Presiden. Menurut Misbakhun, Boediono akan mendulang banyak pujian jika
bersedia diperiksa di kantor KPK.
Misbakhun menuturkan, Kantor Wakil Presiden tidak memiliki kaitan dengan pemeriksaan Boediono. Pasalnya, Boediono diperiksa KPK terkait skandal Bank Century karena kapasitasnya, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.
"Akan menuai pujian yang tinggi apabila Pak Boediono bersedia secara sukarela untuk diperiksa di kantor KPK sebagaimana yang lain yang selama ini diperiksa KPK," kata Misbakhun, dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (23/11/2013).
Misbakhun, yang merupakan salah satu inisiator pengguliran hak angket Century oleh DPR ini menambahkan, selain akan mendulang banyak pujian, sikap Boediono yang bersedia diperiksa di kantor KPK juga akan menjadi contoh bagi masyarakat.
Soalnya, jabatan wakil presiden merupakan jabatan tertinggi yang pernah atau akan diperiksa oleh KPK. "(Kalau bersedia diperiksa di KPK) ini akan menjadi teladan dari Pak Boediono karena posisinya saat ini di Indonesia," kata dia.
Dari informasi yang berkembang, penyidik KPK berencana memeriksa Boediono pada hari ini di Kantor Wapres. Namun, sampai saat ini, belum ada informasi apa pun yang diperoleh terkait pemeriksaan tersebut.
Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat hanya menyampaikan bahwa Boediono akan menggelar jumpa pers pada pukul 19.00 di kantornya.
Jika Boediono hari ini diperiksa KPK, maka ini kali kedua dia diperiksa setelah akhir April 2010 juga diperiksa oleh penyidik KPK.
Kemarin, Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan bahwa ada keterangan yang perlu dikonfirmasi oleh penyidik kepada Boediono. Hal tersebut dalam konteks yang bersangkutan merupakan Gubernur BI saat keputusan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Walau begitu, Johan belum dapat memastikan kapan penyidik KPK akan memeriksa Boediono.
Misbakhun menuturkan, Kantor Wakil Presiden tidak memiliki kaitan dengan pemeriksaan Boediono. Pasalnya, Boediono diperiksa KPK terkait skandal Bank Century karena kapasitasnya, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.
"Akan menuai pujian yang tinggi apabila Pak Boediono bersedia secara sukarela untuk diperiksa di kantor KPK sebagaimana yang lain yang selama ini diperiksa KPK," kata Misbakhun, dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (23/11/2013).
Misbakhun, yang merupakan salah satu inisiator pengguliran hak angket Century oleh DPR ini menambahkan, selain akan mendulang banyak pujian, sikap Boediono yang bersedia diperiksa di kantor KPK juga akan menjadi contoh bagi masyarakat.
Soalnya, jabatan wakil presiden merupakan jabatan tertinggi yang pernah atau akan diperiksa oleh KPK. "(Kalau bersedia diperiksa di KPK) ini akan menjadi teladan dari Pak Boediono karena posisinya saat ini di Indonesia," kata dia.
Dari informasi yang berkembang, penyidik KPK berencana memeriksa Boediono pada hari ini di Kantor Wapres. Namun, sampai saat ini, belum ada informasi apa pun yang diperoleh terkait pemeriksaan tersebut.
Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat hanya menyampaikan bahwa Boediono akan menggelar jumpa pers pada pukul 19.00 di kantornya.
Jika Boediono hari ini diperiksa KPK, maka ini kali kedua dia diperiksa setelah akhir April 2010 juga diperiksa oleh penyidik KPK.
Kemarin, Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan bahwa ada keterangan yang perlu dikonfirmasi oleh penyidik kepada Boediono. Hal tersebut dalam konteks yang bersangkutan merupakan Gubernur BI saat keputusan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Walau begitu, Johan belum dapat memastikan kapan penyidik KPK akan memeriksa Boediono.
Korban Tewas Runtuhnya Atap Swalayan di Latvia Jadi 52 Orang
KOMPAS.com — Data termutakhir menunjukkan korban tewas
runtuhnya atap swalayan Maxima di Riga, Latvia, menjadi 52 orang. Sampai
kini, pertolongan dan pencarian korban masih dihentikan sementara.
Perempuan Juru Bicara Kepolisian Riga Sigita Pildava kepada AFPpada
Sabtu (23/11/2013) mengatakan, tinggal bagian kecil dari konstruksi
atap yang tersisa. "Tim pemadam kebakaran menghentikan sementara
pencarian karena khawatir atap yang tersisa itu ambruk," katanya.
Insiden tersebut terjadi pada Kamis petang. Saat itu, banyak warga tengah berbelanja di swalayan yang terbilang terbesar di ibu kota Latvia tersebut. Total ada 35 korban luka dalam kejadian itu. Dari jumlah tersebut ada 28 warga yang harus menjalani perawatan di rumah sakit.
Investigasi sementara kepolisian menunjukkan kalau konstruksi atap rentan. Saat kejadian, reruntuhan atap menimpa para pekerja yang tengah mengerjakan arena taman bermain anak-anak.
Insiden tersebut terjadi pada Kamis petang. Saat itu, banyak warga tengah berbelanja di swalayan yang terbilang terbesar di ibu kota Latvia tersebut. Total ada 35 korban luka dalam kejadian itu. Dari jumlah tersebut ada 28 warga yang harus menjalani perawatan di rumah sakit.
Investigasi sementara kepolisian menunjukkan kalau konstruksi atap rentan. Saat kejadian, reruntuhan atap menimpa para pekerja yang tengah mengerjakan arena taman bermain anak-anak.
Seorang Siswi Digerebek Berduaan dengan Pacar di Kamar
BONE, KOMPAS.com — Sepasang kekasih di Kabupaten Bone,
Sulawesi Selatan, digerebek warga karena berduaan di kamar, Jumat
(22/11/2013) malam. Aparat kepolisian kemudian segera mengamankan mereka
sebelum menjadi sasaran amuk massa.
Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 20.00 Wita itu bermula dari kecurigaan warga terhadap MU (23) dan kekasihnya, AN (18), yang berduaan saat malam di rumah BTN Harvana, Jalan Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Macanang, Kecamatan Taneteriattang. Pasangan ini kemudian digerebek warga dan nyaris dihakimi.
"Dari tadi itu di dalam, makanya kita gerebek, bikin malu kampung saja," ungkap Edi, salah seorang warga.
Saat digerebek, AN yang merupakan pelajar kelas III SMA masih mengenakan seragam sekolahnya. Sementara itu, MU merupakan pemuda pengangguran. Saat dimintai keterangan, pelaku mengelak telah berbuat asusila meski mengaku hanya berduaan di dalam kamar.
"Saya masuk jam enam tadi (pukul 18.00 Wita) dan tidak lakukan apa-apa," kilah MU.
Aparat kepolisian setempat kemudian mengamankan pasangan ini ke Mapolsek Bone untuk diselidiki. Polisi juga memanggil kedua orangtua mereka.
"Kami sudah lakukan penyelidikan, dan (MU serta AN) dikembalikan kepada orangtua masing-masing. Berhubung karena perempuannya sudah berusia 18 tahun, kami tak bisa menjeratnya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak," kata Ipda Jufri, Kepala Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (Kanit SPKT) Polsek Taneteriattang.
Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 20.00 Wita itu bermula dari kecurigaan warga terhadap MU (23) dan kekasihnya, AN (18), yang berduaan saat malam di rumah BTN Harvana, Jalan Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Macanang, Kecamatan Taneteriattang. Pasangan ini kemudian digerebek warga dan nyaris dihakimi.
"Dari tadi itu di dalam, makanya kita gerebek, bikin malu kampung saja," ungkap Edi, salah seorang warga.
Saat digerebek, AN yang merupakan pelajar kelas III SMA masih mengenakan seragam sekolahnya. Sementara itu, MU merupakan pemuda pengangguran. Saat dimintai keterangan, pelaku mengelak telah berbuat asusila meski mengaku hanya berduaan di dalam kamar.
"Saya masuk jam enam tadi (pukul 18.00 Wita) dan tidak lakukan apa-apa," kilah MU.
Aparat kepolisian setempat kemudian mengamankan pasangan ini ke Mapolsek Bone untuk diselidiki. Polisi juga memanggil kedua orangtua mereka.
"Kami sudah lakukan penyelidikan, dan (MU serta AN) dikembalikan kepada orangtua masing-masing. Berhubung karena perempuannya sudah berusia 18 tahun, kami tak bisa menjeratnya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak," kata Ipda Jufri, Kepala Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (Kanit SPKT) Polsek Taneteriattang.
Supermarket Larang Anak-anak Beli Minuman Berenergi
KOMPAS.com — Sebuah supermarket di Inggris, Morrisons, melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun membeli minuman energi kafein tinggi.
Staf di beberapa cabang supermarket akan meminta pelanggan untuk membuktikan usia mereka dengan tanda pengenal. Larangan ini muncul atas kekhawatiran tingginya kandungan kafein dalam minuman berenergi yang mungkin akan berdampak pada kesehatan anak-anak.
Pembatasan berlaku untuk merek tertentu yang memiliki lebih dari 150 mg kafein per liter.
Ini akan memengaruhi penjualan minuman energi Red Bull yang memiliki kafein 320 mg, Monster (338 mg), dan Relentless (320 mg).
Morrisons adalah toko pengecer utama di Inggris yang pertama melarang minuman energi untuk anak di bawah umur.
Juru bicara Morrisons, Claire Johnson, mengatakan, "Kami memahami keprihatinan atas dampak potensial dari minuman energi berkafein tinggi kepada anak muda dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hal ini."
"Ide buruk"
Uji coba larangan ini akan dilakukan di toko-toko di Glasgow, Dorset, Leeds, Cheshire, Staffordshire, dan Suffolk dengan maksud untuk menerapkannya lebih luas.
Awal bulan ini, sebuah kampanye untuk mendorong pengecer besar untuk menindak penjualan minuman energi untuk anak-anak diluncurkan di Edinburgh.
Penjualan dan promosi minuman kafein tinggi seperti Red Bull sudah dilarang di sekolah-sekolah di daerah itu.
Namun, anak-anak masih dapat dengan mudah membelinya dari supermarket meskipun peringatan pada kaleng menunjukkan bahwa produk itu tidak disarankan untuk dikonsumsi anak-anak.
Harun (17), James (16), dan Will (16) dari Liverpool berpikir bahwa larangan adalah "ide yang buruk."
Berbicara setelah menghabiskan minuman energi mereka, para remaja di London mempertanyakan bagaimana supermarket akan menegakkannya.
Mereka berkata, "Saya pikir itu ide yang buruk. Bagaimana mereka mengawasi itu? Sangat mudah, dengan tanda pengenal palsu. Ini bukan tanggung jawab supermarket. Ini tergantung orangtua untuk memutuskan apakah mereka mengizinkannya atau tidak."
Staf di beberapa cabang supermarket akan meminta pelanggan untuk membuktikan usia mereka dengan tanda pengenal. Larangan ini muncul atas kekhawatiran tingginya kandungan kafein dalam minuman berenergi yang mungkin akan berdampak pada kesehatan anak-anak.
Pembatasan berlaku untuk merek tertentu yang memiliki lebih dari 150 mg kafein per liter.
Ini akan memengaruhi penjualan minuman energi Red Bull yang memiliki kafein 320 mg, Monster (338 mg), dan Relentless (320 mg).
Morrisons adalah toko pengecer utama di Inggris yang pertama melarang minuman energi untuk anak di bawah umur.
Juru bicara Morrisons, Claire Johnson, mengatakan, "Kami memahami keprihatinan atas dampak potensial dari minuman energi berkafein tinggi kepada anak muda dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hal ini."
"Ide buruk"
Uji coba larangan ini akan dilakukan di toko-toko di Glasgow, Dorset, Leeds, Cheshire, Staffordshire, dan Suffolk dengan maksud untuk menerapkannya lebih luas.
Awal bulan ini, sebuah kampanye untuk mendorong pengecer besar untuk menindak penjualan minuman energi untuk anak-anak diluncurkan di Edinburgh.
Penjualan dan promosi minuman kafein tinggi seperti Red Bull sudah dilarang di sekolah-sekolah di daerah itu.
Namun, anak-anak masih dapat dengan mudah membelinya dari supermarket meskipun peringatan pada kaleng menunjukkan bahwa produk itu tidak disarankan untuk dikonsumsi anak-anak.
Harun (17), James (16), dan Will (16) dari Liverpool berpikir bahwa larangan adalah "ide yang buruk."
Berbicara setelah menghabiskan minuman energi mereka, para remaja di London mempertanyakan bagaimana supermarket akan menegakkannya.
Mereka berkata, "Saya pikir itu ide yang buruk. Bagaimana mereka mengawasi itu? Sangat mudah, dengan tanda pengenal palsu. Ini bukan tanggung jawab supermarket. Ini tergantung orangtua untuk memutuskan apakah mereka mengizinkannya atau tidak."
KPK: Parpol Tak Beretika Hasilkan Gubernur Pembunuh Darah Dingin
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi Abraham Samad meminta agar partai-partai politik membuat suatu
kode etik partai agar menghasilkan kader yang bersih. Selama ini,
ketiadaan kode etik parpol cenderung menghasilkan para kepala daerah
yang korup.
"Tanpa kode etik, partai politik hanya menghasilkan gubernur pembunuh berdarah dingin, di mana gubernurnya kaya raya, sementara warganya miskin," ujar Abraham dalam Rapat Pimpinan Nasional V Partai Golkar, Sabtu (23/11/2013) di Jakarta.
Abraham mengatakan, kode etik akan mengatur perilaku kader agar tetap bersih dan menjaga integritasnya. Dengan kode etik itu, Abraham menilai partai politik juga diuntungkan karena mendapat kader-kader yang baik.
"KPK tidak bisa bergerak sendiri. Harus ada kesadaran dari partai politik untuk menciptakan kader-kader yang bersih dan tangguh," ujar Abraham.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan bahwa sebetulnya Golkar sudah menyusun kode etik sejak lama. Namun, ia mengatakan bahwa kode etik itu harus diperbaharui. Selain itu, calon presiden dari Partai Golkar itu juga mengatakan, Partai Golkar telah merumuskan kebijakan "Visi Indonesia Sejahtera 2045" yang menjadi konsep pengembangan Indonesia jangka panjang, termasuk upaya pemberantasan korupsi.
"Kami juga mencantumkan target indeksi korupsi di dalam Visi Indonesia Sejahtera ini," kata Aburizal.
"Tanpa kode etik, partai politik hanya menghasilkan gubernur pembunuh berdarah dingin, di mana gubernurnya kaya raya, sementara warganya miskin," ujar Abraham dalam Rapat Pimpinan Nasional V Partai Golkar, Sabtu (23/11/2013) di Jakarta.
Abraham mengatakan, kode etik akan mengatur perilaku kader agar tetap bersih dan menjaga integritasnya. Dengan kode etik itu, Abraham menilai partai politik juga diuntungkan karena mendapat kader-kader yang baik.
"KPK tidak bisa bergerak sendiri. Harus ada kesadaran dari partai politik untuk menciptakan kader-kader yang bersih dan tangguh," ujar Abraham.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan bahwa sebetulnya Golkar sudah menyusun kode etik sejak lama. Namun, ia mengatakan bahwa kode etik itu harus diperbaharui. Selain itu, calon presiden dari Partai Golkar itu juga mengatakan, Partai Golkar telah merumuskan kebijakan "Visi Indonesia Sejahtera 2045" yang menjadi konsep pengembangan Indonesia jangka panjang, termasuk upaya pemberantasan korupsi.
"Kami juga mencantumkan target indeksi korupsi di dalam Visi Indonesia Sejahtera ini," kata Aburizal.
Bone Alokasikan Rp 3 Miliar untuk Bangun 14 Kios Kuliner
BONE, KOMPAS.com — Jalan Mangga, Kelurahan Jeppe'e,
Kecamatan Taneteriattang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, akan disulap
menjadi pusat jajanan kuliner bagi pedagang kaki lima yang menjual
makanan di sepanjang Jalan Bessekajuara, Kelurahan Jeppe'e.
Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bone, Ahmad, menjelaskan, pusat jajanan kuliner ini juga dimaksudkan untuk menarik wisatawan yang gemar mencicipi makanan tradisional. Menurut Ahmad, pusat kuliner ini mulai dibangun sejak Jumat (1/11/2013) lalu dan ditargetkan rampung pada 31 Desember 2013.
"Insya Allah akan rampung pada 31 Desember dan mampu menarik wisatawan karena, selain menjajakan kue-kue tradisional, juga berbagai macam kuliner modern," kata Ahmad, Sabtu (23/11/2013).
Dia menambahkan, dana pembangunan pusat kuliner ini mencapai Rp 3 miliar untuk membangun 14 kios berbentuk halte bus sepanjang 470 meter. Selain itu, di lokasi yang berdampingan dengan saluran irigasi ini juga akan dibangun jembatan yang menghubungkan tempat tersebut dengan Jalan Sambaloge.
Meski demikian, pembangunan proyek pusat kuliner ini tetap menuai kritik dari pedagang. Mereka menyayangkan jumlah kios yang akan dibangun sedikit, sementara anggarannya cukup besar.
"Anggaran besar tapi kenapa cuma 14 kios yang dibangun. Padahal kalau mau dipikir, panjang 400 meter lebih itu bisa sampai puluhan kios yang dibangun," ungkap Iwan, salah seorang pedagang.
Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bone, Ahmad, menjelaskan, pusat jajanan kuliner ini juga dimaksudkan untuk menarik wisatawan yang gemar mencicipi makanan tradisional. Menurut Ahmad, pusat kuliner ini mulai dibangun sejak Jumat (1/11/2013) lalu dan ditargetkan rampung pada 31 Desember 2013.
"Insya Allah akan rampung pada 31 Desember dan mampu menarik wisatawan karena, selain menjajakan kue-kue tradisional, juga berbagai macam kuliner modern," kata Ahmad, Sabtu (23/11/2013).
Dia menambahkan, dana pembangunan pusat kuliner ini mencapai Rp 3 miliar untuk membangun 14 kios berbentuk halte bus sepanjang 470 meter. Selain itu, di lokasi yang berdampingan dengan saluran irigasi ini juga akan dibangun jembatan yang menghubungkan tempat tersebut dengan Jalan Sambaloge.
Meski demikian, pembangunan proyek pusat kuliner ini tetap menuai kritik dari pedagang. Mereka menyayangkan jumlah kios yang akan dibangun sedikit, sementara anggarannya cukup besar.
"Anggaran besar tapi kenapa cuma 14 kios yang dibangun. Padahal kalau mau dipikir, panjang 400 meter lebih itu bisa sampai puluhan kios yang dibangun," ungkap Iwan, salah seorang pedagang.
Kabar Diperiksa KPK Beredar, Hari Ini Boediono "Ngantor"
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Republik Indonesia
Boediono berangkat ke kantor, Sabtu (23/11/2013), di sela-sela kabar
bahwa dia akan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait
kasus Bank Century, siang ini. Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu
tiba di Kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, sekitar
pukul 09.50.
Seperti dikutip dari Tribunnews.com, mobil yang ditumpangi Boediono (B 1683 RFW) tampak diparkir di belakang Kantor Wapres di Kompleks Istana Kepresidenan RI Jakarta. Selain itu, sejumlah mobil pengamanan Boediono juga terlihat diparkir di dalam kompleks Kantor Wapres.
Menurut informasi yang beredar sebelumnya, penyidik KPK berencana memeriksa Boediono pada hari ini di Kantor Wapres. Namun, sampai saat ini, belum ada informasi apa pun yang diperoleh terkait pemeriksaan tersebut. Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat hanya menyampaikan bahwa Boediono akan menggelar jumpa pers pada pukul 19.00 di kantornya.
Jika Boediono hari ini diperiksa KPK, maka ini kali kedua dia diperiksa setelah akhir April 2010 juga diperiksa oleh penyidik KPK. Kemarin, Juru Bicara KPK Johan Budi SP sebagaimana ditulis Kompas mengatakan bahwa ada keterangan yang perlu dikonfirmasi oleh penyidik kepada Boediono.
Hal tersebut dalam konteks yang bersangkutan merupakan Gubernur BI saat keputusan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Walau begitu, Johan belum dapat memastikan kapan penyidik KPK akan memeriksa Boediono.
Seperti dikutip dari Tribunnews.com, mobil yang ditumpangi Boediono (B 1683 RFW) tampak diparkir di belakang Kantor Wapres di Kompleks Istana Kepresidenan RI Jakarta. Selain itu, sejumlah mobil pengamanan Boediono juga terlihat diparkir di dalam kompleks Kantor Wapres.
Menurut informasi yang beredar sebelumnya, penyidik KPK berencana memeriksa Boediono pada hari ini di Kantor Wapres. Namun, sampai saat ini, belum ada informasi apa pun yang diperoleh terkait pemeriksaan tersebut. Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat hanya menyampaikan bahwa Boediono akan menggelar jumpa pers pada pukul 19.00 di kantornya.
Jika Boediono hari ini diperiksa KPK, maka ini kali kedua dia diperiksa setelah akhir April 2010 juga diperiksa oleh penyidik KPK. Kemarin, Juru Bicara KPK Johan Budi SP sebagaimana ditulis Kompas mengatakan bahwa ada keterangan yang perlu dikonfirmasi oleh penyidik kepada Boediono.
Hal tersebut dalam konteks yang bersangkutan merupakan Gubernur BI saat keputusan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Walau begitu, Johan belum dapat memastikan kapan penyidik KPK akan memeriksa Boediono.
Hampir Setengah Juta Warga Jakarta Jadi Pencandu Narkoba
JAKARTA, KOMPAS.com — Hampir setengah juta penduduk
Jakarta menjadi pecandu narkotika. Sebagian besar di antaranya adalah
pengguna sabu dan ekstasi.
Demikian disampaikan oleh Asisten Sekretaris Daerah DKI Jakarta Bidang Kesejahteraan Masyarakat Bambang Sugiono dalam acara Puncak Lomba Kampung Bebas Narkoba di Auditorium GPO TVRI, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2013). "Jumlah pencandu narkoba sampai September 2013 sebanyak 492.000-an orang atau sekitar 7 persen dari jumlah penduduk DKI Jakarta," kata Bambang.
Ia mengatakan, kondisi tersebut sangat memprihatinkan. Jumlah itu diperkirakan akan meningkat apabila semua pihak tidak sama-sama melakukan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Ia meminta agar warga mulai dari keluarga hingga lingkungan tempat tinggal ikut membantu penanganan masalah narkoba tersebut.
Bambang menyebutkan, dari ribuan kasus narkoba yang telah diungkap di wilayah Jakarta, telah disita jutaan butir dan gram narkoba. Jumlah terbesar adalah sabu dan ekstasi.
Berdasarkan program nasional P4GN, Pemerintah Provinsi DKI harus berupaya menurunkan angka pengguna narkoba sebesar 2,8 persen. Pencegahan dilakukan melalui advokasi dan sosialisasi media ataupun penyuluhan langsung kepada masyarakat.
"Untuk itu Badan Nasional Narkotika Provinsi DKI Jakarta bersama instansi terkait di lingkungan DKI Jakarta tidak bosan-bosan mengimbau segenap lapisan masyarakat tanpa kecuali untuk menumbuhkan serta berperan total terhadap pemberantasan narkoba," ujarnya.
Acara Puncak Kampung Bebas Narkoba DKI Jakarta ini dihadiri Kepala BNN Anang Iskandar, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny Franky Sompie, dan sejumlah pejabat lain dari BNN lain.
Demikian disampaikan oleh Asisten Sekretaris Daerah DKI Jakarta Bidang Kesejahteraan Masyarakat Bambang Sugiono dalam acara Puncak Lomba Kampung Bebas Narkoba di Auditorium GPO TVRI, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2013). "Jumlah pencandu narkoba sampai September 2013 sebanyak 492.000-an orang atau sekitar 7 persen dari jumlah penduduk DKI Jakarta," kata Bambang.
Ia mengatakan, kondisi tersebut sangat memprihatinkan. Jumlah itu diperkirakan akan meningkat apabila semua pihak tidak sama-sama melakukan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Ia meminta agar warga mulai dari keluarga hingga lingkungan tempat tinggal ikut membantu penanganan masalah narkoba tersebut.
Bambang menyebutkan, dari ribuan kasus narkoba yang telah diungkap di wilayah Jakarta, telah disita jutaan butir dan gram narkoba. Jumlah terbesar adalah sabu dan ekstasi.
Berdasarkan program nasional P4GN, Pemerintah Provinsi DKI harus berupaya menurunkan angka pengguna narkoba sebesar 2,8 persen. Pencegahan dilakukan melalui advokasi dan sosialisasi media ataupun penyuluhan langsung kepada masyarakat.
"Untuk itu Badan Nasional Narkotika Provinsi DKI Jakarta bersama instansi terkait di lingkungan DKI Jakarta tidak bosan-bosan mengimbau segenap lapisan masyarakat tanpa kecuali untuk menumbuhkan serta berperan total terhadap pemberantasan narkoba," ujarnya.
Acara Puncak Kampung Bebas Narkoba DKI Jakarta ini dihadiri Kepala BNN Anang Iskandar, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny Franky Sompie, dan sejumlah pejabat lain dari BNN lain.
Rapimnas Golkar, Kepemimpinan Ical Dikritik
JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Rapat Pimpinan Nasional
(Rapimnas) V Partai Golkar hari kedua, Sabtu (23/11/2013), mulai memanas
dalam sesi pandangan umum pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai
Golkar tingkat provinsi. Para pengurus provinsi ini mengkritik habis
kinerja Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang dipimpin Ketua Umum Golkar
Aburizal "Ical" Bakrie.
"Soliditas DPP Partai Golkar sangat rapuh! Masih banyak polemik secara terbuka yang bukan contoh baik," ujar Ketua DPD Golkar DI Yogyakarta HM Gandung.
Gandung menjelaskan bahwa pihaknya tetap menilai pencalonan Ical sebagai presiden adalah final. Namun, Gandung yang mewakili suara 33 DPD Golkar se-Indonesina ini menilai masih ada yang berupaya mengutak-atik pencalonan Ical sebagai capres.
"Siapa pun yang utak-atik pencapresan ARB (adalah bentuk) pembusukan partai dan tidak memberikan contoh yang baik terhadap anak bangsa. Apa pun itu, kita harus konsentrasi pada pemenangan pileg," kata Gandung.
Sementara itu, Ketua DPD Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae mengritik para anggota Fraksi Partai Golkar di DPR yang "malas" turun ke daerah pemilihan.
"Kebanyakan teori, praktik lapangannya tidak ada, semi-nol praktiknya!" ujar Ridwan.
Menurut Ridwan, DPP Partai Golkar harus bertanggung jawab penuh pada kemenangan pileg dan pemenangan Ical dalam pilpres.
"Jika DPP Golkar tidak solid, kami siap maju memenangkan!" imbuhnya.
"Soliditas DPP Partai Golkar sangat rapuh! Masih banyak polemik secara terbuka yang bukan contoh baik," ujar Ketua DPD Golkar DI Yogyakarta HM Gandung.
Gandung menjelaskan bahwa pihaknya tetap menilai pencalonan Ical sebagai presiden adalah final. Namun, Gandung yang mewakili suara 33 DPD Golkar se-Indonesina ini menilai masih ada yang berupaya mengutak-atik pencalonan Ical sebagai capres.
"Siapa pun yang utak-atik pencapresan ARB (adalah bentuk) pembusukan partai dan tidak memberikan contoh yang baik terhadap anak bangsa. Apa pun itu, kita harus konsentrasi pada pemenangan pileg," kata Gandung.
Sementara itu, Ketua DPD Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae mengritik para anggota Fraksi Partai Golkar di DPR yang "malas" turun ke daerah pemilihan.
"Kebanyakan teori, praktik lapangannya tidak ada, semi-nol praktiknya!" ujar Ridwan.
Menurut Ridwan, DPP Partai Golkar harus bertanggung jawab penuh pada kemenangan pileg dan pemenangan Ical dalam pilpres.
"Jika DPP Golkar tidak solid, kami siap maju memenangkan!" imbuhnya.
Valentino Rossi Siap Pertahankan Gelar di Monza Rally Show 2013
MONZA, KOMPAS.com - Saat musim MotoGP berakhir, bukan
lantas para pebalap jadi menganggur. Mereka tetap aktif berkegiatan demi
menjaga kondisi tubuh tetap fit saat musim baru nanti dimulai. Mereka
akan menjalani sesi uji coba resmi di Sepang Malaysia, awal Februari.
Valentino Rossi mengisi waktunya dengan ikut event yang masih berkaitan dengan dunia otomotif, tapi kali ini roda empat. Pebalap Italia ini ambil bagian di Monza Rally Show 2013, di Sirkuit Monza, Italia, 22-24 November. Dia akan bersaing dengan pebalap-pebalap seperti Dani Sordo dan Dindo Capello.
Rossi adalah peserta tetap event ini. Kali ini dia datang sebagai juara bertahan, masih dengan mobil Ford Fiesta RS WRC. Sebelumnya dia sudah dua kali juara, pada 2006 dan 2007, saat mengendarai Ford Focus WRC.
Selain Capello dan Sordo, pebalap berjuluk "The Doctor" ini juga akan bersaing dengan Piero Longui, Alessandro Perico, dan Tony Cairoli.
"Ini adalah event yang selalu kami nantikan sepanjang tahun. Musim MotoGP sudah selesai dan ini yang selalu kami lakukan. Ini adalah kompetisi dengan adrenalin, tapi di saat bersamaan ini menyenangkan, karena lebih seperti permainan dengan tekanan lebih sidikit," papar Rossi.
"Tahun lalu berjalan baik dan tahun ini lintasannya sangat kuat. Jadi, kami akan mencari hasil yang bagus, tapi yang utama adalah soal bersenang-senang," tegasnya.
Monza Rally Show merupakan acara tahunan yang pertama digelar pada 1978. Event ini melibatkan para jagoan balap mobil, dan peserta dari dunia hiburan atau atlet dari cabang olahraga lain. Event ini biasanya digelar di akhir November.
Valentino Rossi mengisi waktunya dengan ikut event yang masih berkaitan dengan dunia otomotif, tapi kali ini roda empat. Pebalap Italia ini ambil bagian di Monza Rally Show 2013, di Sirkuit Monza, Italia, 22-24 November. Dia akan bersaing dengan pebalap-pebalap seperti Dani Sordo dan Dindo Capello.
Rossi adalah peserta tetap event ini. Kali ini dia datang sebagai juara bertahan, masih dengan mobil Ford Fiesta RS WRC. Sebelumnya dia sudah dua kali juara, pada 2006 dan 2007, saat mengendarai Ford Focus WRC.
Selain Capello dan Sordo, pebalap berjuluk "The Doctor" ini juga akan bersaing dengan Piero Longui, Alessandro Perico, dan Tony Cairoli.
"Ini adalah event yang selalu kami nantikan sepanjang tahun. Musim MotoGP sudah selesai dan ini yang selalu kami lakukan. Ini adalah kompetisi dengan adrenalin, tapi di saat bersamaan ini menyenangkan, karena lebih seperti permainan dengan tekanan lebih sidikit," papar Rossi.
"Tahun lalu berjalan baik dan tahun ini lintasannya sangat kuat. Jadi, kami akan mencari hasil yang bagus, tapi yang utama adalah soal bersenang-senang," tegasnya.
Monza Rally Show merupakan acara tahunan yang pertama digelar pada 1978. Event ini melibatkan para jagoan balap mobil, dan peserta dari dunia hiburan atau atlet dari cabang olahraga lain. Event ini biasanya digelar di akhir November.
PM Abbott Sudah Buat Surat Balasan untuk Presiden Yudhoyono
KOMPAS.com — Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott
mengatakan sudah membuat surat balasan untuk Presiden Indonesia Susilo
Bambang Yudhoyono terkait penyadapan. "Surat itu dalam proses
pengiriman," katanya di Sydney, Sabtu (23/11/2013), sebagaimana dilansir
laman The Guardian.
Sebagimana warta Antara, disebutkan dalam kesempatan itu Abbott belum bersedia menjelaskan isi surat balasan untuk menjawab surat yang dikirimkan Presiden Yudhoyono pada Rabu (20/11/2013) malam. "Saya pikir salah bila menyebutkan apa yang saya sampaikan dalam surat itu sebelum Presiden menerima surat balasan dari saya," kata Abbott.
Presiden Yudhoyono mengirimkan surat berisi protes kepada Abbott serta meminta penjelasan, sikap resmi, dan tanggung jawab terkait isu penyadapan itu. Saat itu, Yudhoyono juga menyampaikan sikap resmi pemerintah Indonesia.
Presiden Yudhoyono mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan tersebut. Pasalnya, Indonesia dan Australia merupakan tetangga sekaligus mitra. Terlebih lagi, pada 2015, kedua negara telah meningkatkan hubungan kerja sama bilateral menjadi kemitraan strategis. "Kalau ada yang mengatakan intelijen itu bisa melakukan apa saja, saya justru bertanya, intelijen itu arahnya ke mana, kenapa harus menyadap kawan bukan lawan, saya menganggap ini masalah yang serius, bukan hanya aspek hukum. Saya kira hukum di Indonesia dan Australia tidak memperbolehkan menyadap pejabat negara lain," katanya.
Presiden Yudhoyono menambahkan, yang lebih penting kalau berpikir jernih, ini tentu berkaitan dengan moral dan etika sebagai sahabat, sebagai tetangga, sebagai mitra yang sebenarnya menjalin hubungan yang baik. "Kalau Australia juga ingin menjaga hubungan baik dengan Indonesia, saya masih tetap menunggu penjelasan dan sikap resmi Australia," kata Presiden.
Presiden juga memutuskan menghentikan tiga kerja sama RI-Australia, yakni kerja sama pertukaran informasi dan data intelijen di antara kedua negara, menghentikan seluruh kerja sama latihan bersama antara TNI dan Australia, serta kerja sama operasi militer terkait dengan penyelundupan manusia.
"Tidak mungkin dilanjutkan kalau tidak yakin tidak ada penyadapan," kata Presiden seusai melakukan pertemuan dengan Menkopolhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menlu Marty Natalegawa, Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman, dan Duta Besar Indonesia untuk Australia Najib Riphat Kesoema. Dubes Najib Riphat telah kembali setelah dipulangkan ke Tanah Air sejak 19 November 2013.
Yudhoyono menyatakan, Pemerintah RI mengharapkan sekali lagi penjelasan dan sikap resmi dari Australia atas penyadapan itu sebagaimana yang telah diminta melalui Menlu sejak beberapa minggu lalu bahwa AS dan Australia diduga melakukan penyadapan terhadap Indonesia. "Apalagi dugaan kuat penyadapan itu terjadi," kata Kepala Negara.
Sebagimana warta Antara, disebutkan dalam kesempatan itu Abbott belum bersedia menjelaskan isi surat balasan untuk menjawab surat yang dikirimkan Presiden Yudhoyono pada Rabu (20/11/2013) malam. "Saya pikir salah bila menyebutkan apa yang saya sampaikan dalam surat itu sebelum Presiden menerima surat balasan dari saya," kata Abbott.
Presiden Yudhoyono mengirimkan surat berisi protes kepada Abbott serta meminta penjelasan, sikap resmi, dan tanggung jawab terkait isu penyadapan itu. Saat itu, Yudhoyono juga menyampaikan sikap resmi pemerintah Indonesia.
Presiden Yudhoyono mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan tersebut. Pasalnya, Indonesia dan Australia merupakan tetangga sekaligus mitra. Terlebih lagi, pada 2015, kedua negara telah meningkatkan hubungan kerja sama bilateral menjadi kemitraan strategis. "Kalau ada yang mengatakan intelijen itu bisa melakukan apa saja, saya justru bertanya, intelijen itu arahnya ke mana, kenapa harus menyadap kawan bukan lawan, saya menganggap ini masalah yang serius, bukan hanya aspek hukum. Saya kira hukum di Indonesia dan Australia tidak memperbolehkan menyadap pejabat negara lain," katanya.
Presiden Yudhoyono menambahkan, yang lebih penting kalau berpikir jernih, ini tentu berkaitan dengan moral dan etika sebagai sahabat, sebagai tetangga, sebagai mitra yang sebenarnya menjalin hubungan yang baik. "Kalau Australia juga ingin menjaga hubungan baik dengan Indonesia, saya masih tetap menunggu penjelasan dan sikap resmi Australia," kata Presiden.
Presiden juga memutuskan menghentikan tiga kerja sama RI-Australia, yakni kerja sama pertukaran informasi dan data intelijen di antara kedua negara, menghentikan seluruh kerja sama latihan bersama antara TNI dan Australia, serta kerja sama operasi militer terkait dengan penyelundupan manusia.
"Tidak mungkin dilanjutkan kalau tidak yakin tidak ada penyadapan," kata Presiden seusai melakukan pertemuan dengan Menkopolhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menlu Marty Natalegawa, Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman, dan Duta Besar Indonesia untuk Australia Najib Riphat Kesoema. Dubes Najib Riphat telah kembali setelah dipulangkan ke Tanah Air sejak 19 November 2013.
Yudhoyono menyatakan, Pemerintah RI mengharapkan sekali lagi penjelasan dan sikap resmi dari Australia atas penyadapan itu sebagaimana yang telah diminta melalui Menlu sejak beberapa minggu lalu bahwa AS dan Australia diduga melakukan penyadapan terhadap Indonesia. "Apalagi dugaan kuat penyadapan itu terjadi," kata Kepala Negara.
Langganan:
Postingan (Atom)