JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Satuan Kerja Khusus
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Elan
Budiantoro menegaskan bahwa mafia tak hanya ada di industri minyak dan
gas bumi (migas), dan institusi yang berwenang di dalamnya. Mafia juga
hidup di sektor lain.
"Kalau kita bicara mafia, itu tidak hanya
di migas. Mafia itu juga ada di pemerintahan daerah, mafia ada di
proyek-proyek yang ada. Di mana ada kekuasaan, ada tendensi untuk
penyelewengan," kata Elan saat ditemui seusai diskusi bertajuk "Gilas
Mafia Migas" di Jakarta, Sabtu (23/11/2013).
Meski demikian,
Elan mengakui kasus yang menimpa institusinya dan melibatkan sejumlah
pejabat di SKK Migas memang cukup menggemparkan. Pasca-kasus yang
melibatkan Kepala SKK Migas (non-aktif) Rudi Rubiandini, Elan menegaskan
bahwa pihaknya akan memperketat pengawasan dan whistle blower system atau sistem pengungkap kasus.
Namun,
ia menyangkal jika tertangkapnya Rudi lantaran sebelumnya institusi
yang berwenang di industri minyak dan gas tersebut tak memiliki sistem
pengawasan yang efektif untuk mencegah tindak penyimpangan.
"Ya, ini bagian dari perbaikan (sistem)," ujarnya.
Di
sisi lain, Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran
Indonesia Corruption Watch, Firdaus Ilyas, menjelaskan terminologi mafia
merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang dan bersifat
sistemik.
"Kalau bicara mafia migas, indikasi ada. Tapi kalau
yang berkepentingan siapa, harus dilihat lebih lanjut, apakah yang
disebutkan dalam persidangan itu mafia migas?" kata Firdaus.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar