Senin, 25 November 2013

LIPI: 71 Persen Masyarakat Indonesia Dukung Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan survei terhadap persepsi masyarakat Indonesia terhadap demokrasi. Dalam survei tersebut ditemukan bahwa 71 persen masyarakat menganggap bahwa sistem demokrasi cocok bagi Indonesia.

"Kita ingin membaca persepsi publik tentang apa itu demokrasi. Dari survei tersebut terlihat 71 persen masyarakat mendukung demokrasi, " ujar koordinator tim peneliti, Wawan Ichwanuddin di Gedung Widya Graha LIPI, Jakarta, Senin (25/11/2013).

Berdasarkan survei tersebut, 71 persen masyarakat menilai bahwa sistem demokrasi cocok bagi Indonesia. Sementara 11 persen responden berpikir sebaliknya. Dan sisanya yaitu 18 persen menjawab tidak tahu.

Selain itu, survei tersebut juga menemukan sekitar 58 persen responden setuju bahwa demokrasi dengan segala kelemahannya masih lebih baik dibandingkan  bentuk pemerintahan lainnya. Sementara responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju 22 persen. "Sisanya 20 persen menjawab tidak tahu," ucapnya.

Survei yang diselenggarakan selama kurun waktu 10-31 Mei itu dilakukan secara nasional dengan menjaring 1.799 responden yang tersebar di 90 desa/keluruhan di 31 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini sekitar 95 persen dengan ambang kesalahan (margin of error) sekitar 2,31 persen.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan responden dengan menggunakan kuesioner berstruktur. Responden sepenuhnya dipilih secara acak bertingkat (multi-stage random sampling). Strata responden dipilih secara proporsional di masing-masing provinsi, dasar wilayah tinggal 50:50 (perkotaan dan pedesaan), dan komposisi gender 50:50 (pria dan wanita).

Di tempat yang sama, Sri Budi Eko Wardhani, pengajar ilmu politik Universitas Indonesia selaku pembahas survei mengkritisi survei yang dilakukan secara kuantitatif tersebut. Menurutnya, pertanyaan tentang demokrasi dalam survei tersebut seharusnya dilakukan secara lebih mendalam.

"Mestinya (peneliti) harus keluar dari pandangan demokrasi yang formalistik dan masuk pada pendekatan demokrasi substantif dengan operasional yang lebih terukur," tandasnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar