JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi Abraham Samad meminta agar partai-partai politik membuat suatu
kode etik partai agar menghasilkan kader yang bersih. Selama ini,
ketiadaan kode etik parpol cenderung menghasilkan para kepala daerah
yang korup.
"Tanpa kode etik, partai politik hanya menghasilkan gubernur
pembunuh berdarah dingin, di mana gubernurnya kaya raya, sementara
warganya miskin," ujar Abraham dalam Rapat Pimpinan Nasional V Partai
Golkar, Sabtu (23/11/2013) di Jakarta.
Abraham mengatakan, kode etik akan mengatur perilaku kader agar
tetap bersih dan menjaga integritasnya. Dengan kode etik itu, Abraham
menilai partai politik juga diuntungkan karena mendapat kader-kader yang
baik.
"KPK tidak bisa bergerak sendiri. Harus ada kesadaran dari partai
politik untuk menciptakan kader-kader yang bersih dan tangguh," ujar
Abraham.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie
mengatakan bahwa sebetulnya Golkar sudah menyusun kode etik sejak lama.
Namun, ia mengatakan bahwa kode etik itu harus diperbaharui. Selain itu,
calon presiden dari Partai Golkar itu juga mengatakan, Partai Golkar
telah merumuskan kebijakan "Visi Indonesia Sejahtera 2045" yang menjadi
konsep pengembangan Indonesia jangka panjang, termasuk upaya
pemberantasan korupsi.
"Kami juga mencantumkan target indeksi korupsi di dalam Visi Indonesia Sejahtera ini," kata Aburizal.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar